Fatkhuri
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Peran Pemerintah dalam Mengatasi Kesenjangan Pendidikan di Daerah Khusus Jakarta Rahma Ayu; Ananda Dewi; Nayla Putri; Fatkhuri
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 2 (2024): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v4i2.2001

Abstract

Penelitian ini menganalisis peran pemerintah Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dalam mengatasi kesenjangan Pendidikan yang mencerminkan perbedaan signifikan dalam akses dan kualitas Pendidikan antara wilayah perkotaan dan pinggiran. Kesenjangan ini dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi, serta distribusi infrastruktur, dan kualitas tenaga pengajar. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah, dan program pelatihan guru, serta mengidentifikasi dampak kebijakan tersebut terhadap pemerataan pendidikan. Metode yang digunakan adalah pendekatan dengan kualitatif deskriptif dengan studi literature dari buku, jurnal ilmiah dan artikel. Analisis penelitian ini dilakukan dengan Teori Keadilan Sosial oleh Rawls dan Teori Implementasi Kebijakan oleh Wildavsky dan Lipsky. Hasil dari penelitian ini adalah meskipun kebijakan KJP dan BOS Daerah telah meningkatkan akses Pendidikan bagi kelompok rentan, tetapi implementasi di lapangan menghadapi tantangan seperti ketidaksesuaian data penerima, penyalahgunaan dana, dan distribusi sumber daya yang belum optimal. Program pelatihan guru juga terbukti efektif meningkatkan kualitas pengajar, meskipun masih terkendala keterbatasan waktu dan jangkauan pelatihan. Kesenjangan Pendidikan di Jakarta juga berdampak psikologis pada siswa, seperti rasa rendah diri dan stress, yang dapat memperburut siklus kemiskinan. Pemerintah perlu memperbaiki mekanisme pendataan, memperuas jangkauan penelitian, dan mengoptimalkan alokasi sumber daya Pendidikan. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan kebijakan yang berfokus pada kelompok rentan untuk mewujudkan keadilan sosial dalam sector Pendidikan di Jakarta.
Dampak Sosial dan Politik Kasus Korupsi E-KTP Setya Novanto terhadap Kepercayaan Publik pada E-Government di Indonesia Khalifa Nur Khaliq Pohan; Rahma Apasha; Kanina Aufia Hanindita; Fatkhuri
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2025): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i1.2596

Abstract

This research aims to examine the social and political impact of the corruption case of the Electronic Identity Card (E-KTP) project on the level of public trust in the implementation of e-government in Indonesia. The approach used is descriptive qualitative, with data collection through desk study and document analysis from sources such as mass media, official reports, and academic literature. The research findings show that the case has dealt a serious blow to public perceptions of the government's capacity to manage digital projects in a transparent and accountable manner. The social impact of this case is reflected in the increasing public apathy towards digital reform programs, as well as the strengthening of negative stigma against public officials. From a political perspective, the scandal has weakened the legitimacy of state institutions that play a role in data management and technology-based public services. The research asserts that transparency, integrity and accountability are key pillars in building public trust in digital government systems. Restoring trust requires comprehensive reforms in digital governance and strengthening the capacity and integrity of institutions involved in the delivery of information technology-based public services