Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Implementasi Sistem Manajemen Kearsipan Digital di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Bandung Mini Riset Otonomi & Pemerintahan Lokal Iyep Saefulrahman; Rafarza Muhammadi; Muhammad Faiz Dwi Sakti; Justin Nabil Alpasha
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2025): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i1.2171

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi Sistem Manajemen Kearsipan Digital di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efisien dan transparan. Studi ini mengungkap proses transisi dari sistem lokal ke Srikandi, aplikasi nasional berbasis digital, yang menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur. Meskipun terdapat kendala, penerapan sistem ini menunjukkan potensi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan arsip, mengurangi ketergantungan pada arsip fisik, dan mempercepat transformasi digital. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pelatihan, dukungan teknis, serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan keberlanjutan dan optimalisasi sistem.
Keterbatasan Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam Menangani NAPZA melalui Rehabilitasi: The Limited Role of the Sumedang Regency Government in Handling NAPZA through Rehabilitation Gloria Stevanie Nauli Sianipar; Angelina Qur'ainny; Divio Muhammad Julian; Iyep Saefulrahman
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 1: Januari 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i1.6723

Abstract

Urusan sosial sangat penting bagi pemerintahan karena mempengaruhi kualitas, keberlanjutan, dan pertumbuhan masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab menangani isu-isu sosial untuk memastikan kesejahteraan, keamanan, dan keadilan bagi seluruh warga negara. Ketika urusan sosial diprioritaskan, hal ini menciptakan komunitas yang lebih baik, tata kelola yang kuat, dan pembangunan berkelanjutan. Salah satu isu sosial besar adalah penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif). Sejak awal 2024 hingga Oktober, tercatat 38.786 kasus NAPZA di Indonesia. Di Kabupaten Sumedang, penyalahgunaan NAPZA menjadi masalah kesehatan masyarakat yang serius. Penelitian ini menganalisis pola penggunaan NAPZA, dampaknya terhadap masyarakat, serta efektivitas upaya pencegahan dan rehabilitasi. Metode campuran digunakan dengan survei kuantitatif dan wawancara kualitatif dari berbagai pihak, termasuk aparat kepolisian, dinas sosial, dan badan terkait. Hasil penelitian menunjukkan tren peningkatan penggunaan narkotika dan psikotropika, terutama di kalangan usia muda. Tantangan yang dihadapi pemerintah daerah meliputi akar permasalahan sosial-ekonomi dan akses terbatas ke layanan rehabilitasi. Sebagai respons, penelitian ini mengusulkan strategi berbasis komunitas, peningkatan akses rehabilitasi, dan kolaborasi lintas sektor. Pendekatan multisektoral sangat diperlukan untuk mengatasi penyalahgunaan NAPZA di Kabupaten Sumedang dan mendukung upaya nasional dalam mengurangi dampak buruk narkoba
Peran Otonomi Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Lokal di Kabupaten Sumedang: The Role of Regional Autonomy in the Preservation and Development of Local Culture in Sumedang Regency Vicky Hidayat; Ryan Irliawan; Muhammad Azka Rozan; Iyep Saefulrahman
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 1: Januari 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i1.6749

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran otonomi daerah dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal di Kabupaten Sumedang, dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian dilakukan di Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Sumedang, melibatkan wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan, seperti kepala dinas dan staf terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2020 menjadi landasan penting dalam upaya pemajuan kebudayaan lokal. Peraturan ini mencakup berbagai aspek, seperti inventarisasi warisan budaya, penguatan identitas budaya, peningkatan peran aktor budaya, dan pendanaan kebudayaan. Kabupaten Sumedang juga telah berhasil mensinergikan kebijakan lokal dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Kebudayaan dalam Pembangunan Nasional, termasuk integrasi budaya dengan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, program unggulan seperti Desa Budaya dan Festival Seni Sunda berhasil mempromosikan kebudayaan lokal, sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dan generasi muda dalam pelestarian seni tradisional. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala, seperti keterbatasan dana dan infrastruktur budaya yang memerlukan perhatian lebih. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa otonomi daerah memberikan fleksibilitas kepada Kabupaten Sumedang untuk mengembangkan kebijakan yang adaptif terhadap kebutuhan lokal, namun implementasinya membutuhkan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, komunitas budaya, dan masyarakat umum.