<![CDATA[Pelayanan publik di sektor kedaruratan mengharuskan aparatur pemerintah bekerja dengan cepat, tepat, serta selalu memprioritaskan keselamatan masyarakat. Dalam kondisi tersebut, integritas aparatur dan etika pelayanan publik menjadi faktor utama yang menentukan mutu pelayanan sekaligus tingkat kepercayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara integritas aparatur dan etika pelayanan publik pada Dinas Pemadam Kebakaran Pos Alang-Alang Lebar Kota Palembang, menilai tingkat integritas petugas, serta menggambarkan penerapan etika pelayanan dalam pelaksanaan tugas darurat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara mendalam dengan aparatur pemadam kebakaran serta masyarakat sebagai penerima layanan, yang diperkuat dengan studi dokumentasi dan kajian literatur terkait. Analisis data dilaksanakan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis dan menyeluruh guna memperoleh gambaran yang utuh mengenai praktik pelayanan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparatur pemadam kebakaran telah mengimplementasikan nilai integritas melalui sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, konsisten terhadap peraturan, serta tidak menyalahgunakan kewenangan dalam menjalankan tugas. Integritas tersebut juga tercermin dari kepatuhan terhadap standar operasional prosedur, penerapan larangan pungutan liar, kesiapsiagaan selama 24 jam dengan sistem kerja bergilir, serta komitmen memberikan pelayanan tanpa biaya kepada masyarakat. Etika pelayanan publik terlihat dalam pelayanan yang adil, profesional, tidak diskriminatif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, komunikatif saat situasi darurat, serta berorientasi pada keselamatan dan kepentingan bersama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integritas aparatur memiliki peran penting dalam memperkuat penerapan etika pelayanan sehingga berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan kepercayaan masyarakat, serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan prima.]]>
