Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.573
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ILMIAH ADVOKASI International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Jurnal Kolaboratif Sains Indonesian Journal of Law and Justice Journal of Humanities and Social Studies Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Doh Gisin Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum
Amsari Damanik
Universitas Mulawarman
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA PENGELOLAAN MAHAKAM LAMPION GARDEN KOTA SAMARINDA Jessi Aprilia Wulandari; Purwanto; Amsari Damanik
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 17 No. 1 (2025): Februari
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v17i1.3125

Abstract

Background : The purpose of this research is to determine the implementation of obligations by the Samarinda City Government and PT. Samaco, as well as the certainty of PT. Samaco's completion of its contribution payment obligations to the Samarinda City Government, based on the cooperation agreement for the management of Mahakam Lampion Garden in Samarinda City. Research Metodes: The research method used in the study of the implementation of the cooperation agreement for managing Mahakam Lampion Garden in Samarinda City employs a socio-legal research approach. Findings: The obligations of the Samarinda City Government have not been fully implemented, especially related to the performance of the PMU which has not been satisfactory in responding to the development of the Mahakam Lantern Park area. Likewise, PT. Samaco has not fully implemented its obligations, especially regarding the payment of contributions. Furthermore, the payment of contributions by PT. Samaco to the City Government for the 2016-2018 period has been completed through a monthly installment scheme. Meanwhile, for the 2020-2021 period, there has been no certainty from the Samarinda City Government regarding the request to eliminate contributions due to force majeure. Conclusion : The Samarinda City Government must make an addendum together with PT. Samaco regarding the cooperation agreement to further clarify the obligations of the parties in the cooperation agreement because the initial agreement did not provide adequate legal certainty, so that it became a factor causing several obligations not to be fully implemented.
Prinsip Kehati-Hatian Bagi Notaris Dalam Proses Perubahan Status Badan Usaha Commanditaire Vennootsschap (CV) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Sefti Yolanda; Siti Kotijah; Amsari Damanik
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 17 No. 2 (2025): AGUSTUS
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v17i2.3500

Abstract

Latar Belakang: Dasar hukum yang terbatas mengenai perubahan status dari CV menjadi PT menyebabkan ketidakkelasan dalam prosedur serta mekanisme bagi notaris selaku pihak yang bertanggungjawab penuh dalam pelaksanaannya. Akibatnya notaris dalam hal ini harus senantiasa bertindak secara hati-hati, untuk dijadikan sebagai upaya perlindungan hukum, mengingat sering terjadinya permasalahan hukum terhadap akta otentik yang dibuat notaris. Metode Penelitian: Penelitian dilakukan dengan pendekatan non-doktrinal (interdiplinary methodology) menggunakan pendekatan  socio legal yang berfokus terhadap profesi hukum yaitu notaris. Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya, notaris telah menjalankan dengan baik, karena telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan menaati ketentuan hukum yang telah berlaku. Kepatuhan ini mencakup pelaksanaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan demikian, akta yang dibuat serta status badan hukum yang dihasilkan dari tindakan notaris dinilai sah secara hukum. Selain itu, proses perubahan status badan usaha juga telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kesimpulan: Sehingga peran notaris sangat krusial dalam menjaga legalitas dan kepastian hukum selama proses perubahan status badan usaha dari CV menjadi badan hukum PT. Dengan diterapkannya prinsip kahati-hatian bagi notaris dapat meminimalisasi resiko hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada semua pihak yang terlibat.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Karyawan CV dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang yang Digelapkan (Studi Kasus CV. Mahyana Berkah Pangan): Penelitian Siti Nur Latifah; Siti Kotijah; Sulung Nugroho; Amsari Damanik; Yennita Astarina
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.295

Abstract

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana karyawan CV dalam pengadaan barang yang digelapkan, dengan studi kasus CV. Mahyana Berkah Pangan. Fokus penelitian ini adalah penyalahgunaan kewenangan karyawan dalam pemesanan dan pembayaran barang kepada supplier. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karyawan CV dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara pribadi apabila terbukti menguasai dana perusahaan secara melawan hukum dan menyalahgunakan jabatan. Perbuatan termasuk penggelapan apabila dana telah dikuasai secara sah karena hubungan kerja, lalu digunakan untuk kepentingan pribadi. Perbuatan termasuk penipuan apabila sejak awal pelaku menggunakan kebohongan, tipu muslihat, atau dokumen palsu untuk memperoleh dana. Perbedaan keduanya terletak pada cara memperoleh dana, waktu munculnya niat jahat, dan dasar penguasaan dana.
Tinjauan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim terhadap Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/Pn Sby Imron Imron; Siti Kotijah; Nur Aripkah; Amsari Damanik; I Kadek Sudiarsana
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.306

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby serta menilai apakah pertimbangan hakim telah mencerminkan prinsip independensi dan imparsialitas. Penelitian menggunakan metode hukum doktrinal dengan pendekatan normatif yang dianalisis secara kualitatif melalui metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kode etik hakim dalam putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip etik kehakiman, khususnya terkait independensi, objektivitas, dan profesionalitas hakim. Pertimbangan hukum hakim dinilai masih menimbulkan keraguan karena adanya ketidaksesuaian antara fakta persidangan dengan amar putusan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan etik hakim guna menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan
Pengawasan Jaminan Produk Halal Terhadap UMKM di Kota Samarinda Pasca Perubahan Ketentuan Sertifikat Halal Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Ayu Sari; Irma Suryani; Amsari Damanik
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 3 (2026): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i3.5457

Abstract

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja telah mengubah ketentuan sertifikat halal menjadi tanpa masa berlaku membuat pengawasan menjadi kunci utama dalam menjaga validitas kehalalan produk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan serta menganalisis implikasi pengawasan jaminan produk halal terhadap produk pangan olahan UMKM di Kota Samarinda setelah perubahan ketentuan sertifikat halal. Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal research yang memadukan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan jaminan produk halal terhadap produk pangan olahan UMKM di Kota Samarinda masih bersifat reaktif dan lebih difokuskan pada ritel modern sedangkan pengawasan terhadap produk olahan UMKM dititik rawan belum terlaksana, sehingga diperlukan penguatan kelembagaan dan strategi pengawasan yang adaptif. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi instansi terkait dalam memperkuat fungsi pengawasan pasca perubahan masa berlaku sertifikat halal sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
THE ENFORCEMENT OF CRIMINAL LAW AGAINST ACTORS INVOLVED IN THE SELLING OF IMPORTED SECONDHAND CLOTHING (THRIFTING) IN SAMARINDA CITY Fahrul Rozy; La Syarifuddin; Amsari Damanik
JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL STUDIES Vol. 4 No. 01 (2026): FEBRUARY 2026
Publisher : Media Inovasi Pendidikan dan Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The phenomenon of importing used clothes or thrifting has grown rapidly in Samarinda City, in accordance with Law Number 7 of 2014 concerning Trade and Regulation of the Minister of Trade Number 40 of 2022 which prohibits the import of used clothes. This study aims to analyze effective criminal law enforcement strategies for sellers of imported used clothes who have transformed into digital entrepreneurs with increasingly sophisticated modus operandi. The results of the study show that the majority of business actors operate without adequate permits, creating an economic paradox in which these activities contribute positively to the community's economy but are detrimental to the rule of law and economic justice. Law enforcement faces obstacles in coordination between agencies. This study recommends a holistic and progressive law enforcement strategy through tripartite coordination between the Police, Customs and Excise, and the Trade Office that not only focuses on repressive law enforcement but also education, coaching, and developing a digital surveillance system to anticipate the innovation of the modus operandi of thrifting business actors in the future.
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA YANG TIDAK MENERAPKAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM TRANSAKSI JUAL IPHONE BEKAS DI TENGGARONG Muhammad Fauzan Efendi; Erna Susanti; Amsari Damanik
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 13, No 4 (2025): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v13i4.6709

Abstract

The rapid development of technology in Indonesia has significantly increased consumer demand for electronic devices, particularly iPhones, including those traded in the second-hand market. This phenomenon has encouraged the growth of second-hand iPhone trading activities conducted by business actors in Tenggarong City. However, in practice, various legal issues have arisen that are detrimental to consumers, particularly in the form of breach of contract resulting from the failure of business actors to fulfill their legal obligations. This study aims to analyze the forms of breach of contract in second-hand iPhone sale and purchase transactions, as well as the legal consequences for business actors who fail to apply the principle of good faith. The research employs a socio-legal approach using both normative and empirical methods. The findings indicate that business actors do not comply with their obligations as stipulated in Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection, particularly Article 7 letter (a), which mandates business actors to act in good faith in conducting their business activities. Such violations are manifested in the failure to provide accurate, clear, and honest information regarding the condition of the second-hand iPhones sold, the failure to honor promises related to warranties or replacement of goods, and the avoidance of responsibility in addressing consumer complaints. Consequently, business actors may be held legally liable for breach of contract and violations of consumer protection laws, resulting in obligations to provide compensation and fulfill consumers’ rights in accordance with applicable laws and regulations.Keywords: Breach of Contract; Good Faith; Consumer Protection; Second-Hand iPhone Transactions
Digital Consent Anak di Bawah Umur: Batas Etis dan Hukum dalam Persetujuan terhadap Monetisasi Konten Sulung Nugroho; Suryaningsih Suryaningsih; Amsari Damanik
Doh Gisin Vol. 2 No. 1 (2025)
Publisher : Pusat Penelitian Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/dohgisin.3050

Abstract

Fenomena anak di bawah umur sebagai konten kreator di media sosial memunculkan tantangan baru dalam dunia hukum, khususnya terkait persetujuan digital (digital consent) atas publikasi dan monetisasi konten yang melibatkan anak sebagai subjek utama. Dalam banyak kasus, persetujuan diberikan oleh orang tua atau wali, tanpa keterlibatan langsung dari anak, yang secara hukum belum cakap untuk menyatakan kehendaknya sendiri. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif/doktrinal, yaitu dengan menelaah prinsip, asas, dan norma hukum positif yang berlaku, terutama dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Penelitian ini juga mengkaji konsep the best interest of the child dalam perspektif hukum sebagai pijakan utama dalam pembentukan kebijakan perlindungan anak di ranah digital. Temuan penelitian menunjukkan belum adanya pengaturan hukum yang spesifik dan komprehensif mengenai validitas persetujuan digital anak dalam aktivitas ekonomi berbasis media sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan perumusan norma hukum baru yang menjamin perlindungan anak dari potensi eksploitasi digital, serta mekanisme partisipasi anak dalam pemberian persetujuan atas konten yang menyangkut hak dan kepentingannya di dunia maya.
Urgensi Regulasi Syariah Dalam Layanan Fintech Syariah Berbasis Artificial Intelligence Di Indonesia: The Urgency of Sharia Regulation in Artificial Intelligence-Based Sharia Fintech Services in Indonesia Nadzif Ali Asyari; Amsari Damanik; Muhammad Umar Kelibia; Daffa Maulana Adha Herdatama; Zulkadrin
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Desember 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i12.9668

Abstract

Perkembangan teknologi finansial di Indonesia mengalami akselerasi signifikan dengan hadirnya kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam berbagai layanan digital. Inovasi ini turut memengaruhi ekspansi fintech syariah yang menawarkan produk keuangan berbasis prinsip-prinsip Islam. Integrasi AI dalam ekosistem fintech syariah menghadirkan peluang untuk meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat proses analisis risiko, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang inklusif. Namun demikian, kemajuan tersebut belum sepenuhnya diimbangi oleh kehadiran regulasi syariah yang mampu menjawab tantangan teknologi modern secara komprehensif. Ketiadaan pedoman yang jelas mengenai penerapan AI dalam mekanisme akad, penanganan data, dan validasi algoritma menimbulkan potensi ketidaksesuaian terhadap prinsip syariah. Risiko seperti bias algoritmik, kesalahan otomatisasi dalam menentukan kelayakan nasabah, serta kemungkinan terjadinya praktik yang bertentangan dengan nilai keadilan dan kejujuran menjadi isu penting yang memerlukan perhatian regulator. Selain itu, penggunaan big data oleh sistem AI juga mengundang kekhawatiran mengenai keamanan, kerahasiaan, dan integritas data, yang dalam perspektif syariah termasuk bagian dari perlindungan hak-hak pengguna. Artikel ini bertujuan mengkaji urgensi penyusunan regulasi syariah yang adaptif terhadap perkembangan teknologi AI di sektor fintech syariah. Melalui pendekatan kualitatif dan analisis literatur, penelitian ini menegaskan perlunya kerangka hukum yang integratif dan responsif, yang tidak hanya memastikan kepatuhan syariah, tetapi juga menjamin transparansi, akuntabilitas, dan etika pemanfaatan AI. Dengan demikian, fintech syariah berbasis AI diharapkan dapat berkembang secara berkelanjutan dan tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip syariat Islam.
Customer Protection in Cases of Fintech Lending Default: The Perspective of Indonesian Economic Law Markus Suryoutomo; Hasibatul Isniar Sepbrina Pratiwi S; Mig Irianto Legowo; Amsari Damanik; Ade Ari Gumilar
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) (Special Issue) - International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) October 2
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v7i4.8942

Abstract

The rapid development of financial technology (fintech) has fundamentally transformed national financial systems, particularly through the emergence of peer-to-peer (P2P) lending services that enable individuals to obtain funding quickly and easily without the involvement of traditional financial institutions. This business model not only promotes financial inclusion but also drives the growth of Indonesia’s digital economy. Nevertheless, behind its efficiency and convenience, fintech lending poses substantial legal and economic risks most notably the risk of default, which can cause significant losses for both lenders and borrowers. The occurrence of defaults in fintech lending illustrates an imbalance in the legal standing between platform providers, lenders, and borrowers. Within the framework of Indonesia’s economic law, consumer protection serves as a crucial element in maintaining fairness and trust in digital financial systems. This article aims to examine the forms and effectiveness of legal protection available to consumers in cases of fintech lending default, emphasizing the role and responsibility of the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan OJK) as the supervisory body of the financial services sector. This study employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches to analyze the existing regulations and policies, including OJK Regulation No. 10/POJK.05/2022 on Information Technology-Based Joint Funding Services. The findings indicate that, although OJK regulations have established a strong legal foundation, the practical implementation of consumer protection remains challenging particularly in areas of supervision, dispute resolution, and public financial literacy regarding digital finance.
Co-Authors Ade Ari Gumilar Ayu Sari Daffa Maulana Adha Herdatama Erna Susanti Fahrul Rozy Hasibatul Isniar Sepbrina Pratiwi S I Kadek Sudiarsana Imron Imron Irma Suryani Jessi Aprilia Wulandari La Syarifuddin Legowo, Mig Irianto Markus Suryoutomo Muhammad Fauzan Efendi Muhammad Umar Kelibia Nadzif Ali Asyari Nur Aripkah Purwanto Sefti Yolanda Siti Kotijah Siti Nur Latifah Sulung Nugroho Suryaningsih Suryaningsih Yennita Astarina Zulkadrin