<![CDATA[Penyiapan infrastruktur salah satunya jalan serta jembatan ini menjadi satu diantara tugas pemerintah daerah yang memiliki regulator serta pemilik wewenang melaksanakan pengelolaan kabupaten untuk memberikan pelayanan publik. Walikota memiliki peran menjadi Pembina dalam memberikan layanan pubik memiliki kewajiban membeina, mengawasi, serta melakukan evaluasi serta sekaligus bertanggung jawab atas pelaskanaan pelayanan pubik. Untuk melaskasnakan tugasnya Pemda Kota Probolinggo dibantu Dinas PU Kota Probolinggo selaku instansi yang diberikan tangung jawab membantu Pemerintah pusat melalui kementerian PUPR Republik Indonesia. Adapun perwakilan pelaksanaan wewenang itu tujuannya guna menjaga mutu layanan publik supaya selalu maksimal. Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif serta metode kuantitatif yang bertujuan guna melihat prosedur pemberian layanan publik untuk perbaikan jalan daerah dan guna melihat apakah Dinas PU Kota Probolinggo sudah melaksanakan tugas serta fungsinya secara baik seperti yang diatur pada aturan perundangan. Hasil riset ini ditemukan bahwa prosedur penyelenggaraan jalan daerah oleh Dinas PU Kota Probolinggo diawali dengan pengajuan usulan dalam bentuk proposal. Setelah terkumpul usulan dari masyarakat, maka Dinas PU Kota Probolinggo memiliki kewajiban meninjau lokasi guna melaksanakan survey lapangan. Temuan yang diperoleh kemudian diteruskan ke pemerintah daerah. Adapaun dasar layanan publik berhubungan dengan penyelenggaraan jalan daerah yang oleh Dinas PU tercantum di aturan Walikota No 30 Tahun 2012 mengenai Tugas Pokok serta Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Probolinggo yang mengandung Tugas serta Fungsi Dinas PU Kota Probolinggo. Berdasarkan hasil penelitian juga diketahui bahwasannya Dinas PU Kota Probolinggo telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.]]>
