Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Factor Analysis of The High Prevalence of Child Marriage in West Sulawesi Asma Amin; Andi Nur Fiqi Utami; Dian Pertiwi; Salmiati Salmiati; Ervi Alfryanti; Nur Wahida
AL-MAIYYAH : Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan Vol 17 No 1 (2024): AL-MAIYYAH
Publisher : LPPM IAIN Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/almaiyyah.v17i1.8728

Abstract

From 2008 to 2015, West Sulawesi persistently recorded the highest prevalence of child marriage in Indonesia, peaking at 34.22 percent in 2015, a figure markedly higher than the national average of 22.82 percent. This study employs a qualitative methodology to unravel the underlying factors contributing to the rampant occurrence of child marriage in this region. The research encompasses three distinct approaches: in-depth interviews, thorough document-based analysis, and comprehensive internet-based investigation. The findings reveal three principal factors driving the high prevalence of child marriage in West Sulawesi: cultural values and traditions, legal loopholes pertaining to marriage dispensation, and parental knowledge and education. (1) Cultural Values and Traditions refer to the enduring influence of Siri culture, which encourages inter-family marriages, and the persistent Tisaka tradition, which enforces marriages as a consequence of violating social mores, play significant roles. Additionally, the siballi parri culture, which advocates for shared responsibilities between spouses, extends to children. In this context, marrying off children is seen as a means to alleviate the parental burden, as the wife transitions to the husband's responsibility. Moreover, there exists a particular interpretation of Islam that endorses child marriage. (2) Legal Loopholes means the existence of marriage dispensation serves as a legal concession, allowing marriages that do not meet the statutory requirements of the positive law. (3) Parental Knowledge and Education refer to the limited awareness among parents regarding the legal age for marriage and reproductive health education. Parental Knowledge and Education means a critical factor is the limited awareness among parents regarding the legal age for marriage and reproductive health education.
DIPLOMASI KOERSIF AMERIK A SERIKAT TERHADAP IRAN PASCA MUNDUR DARI JOINT COMPREHENSIVE PLAN OF ACTION (JCPOA) TAHUN 2018 Asma Amin; Nur Wahida; Mumin Mumin
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v6i1.2349

Abstract

Diplomasi koersif Amerika Serikat terhadap Iran yang dilakukan melalui penerapan sanksi pasca mundur dari JCPOA. Kesepakatan nuklir Iran atau dikenal dengan Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) adalah sebuah kesepakatan yag merupakan hasil dari perundingan diplomatis yang dilakukan oleh Negara P5+1 yang terdiri dari 5 Negara anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) seperti Amerika Serikat (AS), Rusia, Perancis, Inggris, China, Jerman serta Iran pada tahun 2015 yang ditujukan guna mengatasi polemik kepemilikan senjata nuklir Iran.Tidak puas dengan isi dari JCPOA, pemerintah AS di bawah kepemimpinan Presiden Trump memutuskan untuk keluar secara sepihak dari perjanjian tersebut dan dengan segera menerapkan sanksi penuh kepada Iran. Rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana pengaruh diplomasi koersif Amerika Serikat terhadap Iran pasa mundur dari JCPOA serta Apa hambatan dari diplomasi koersif Amerika Serikat terhadap Iran pasca mundur dari JCPOA. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, jenis penelitian deskriptif serta teknik pengumpulan data melalui skripsi, jurnal dan berita terpercaya secara online maupun offline terkait dengan JCPOA. Hasil dari penelitian ini berdasarkan dengan rumusan masalah adalah yang pertama mengenai pengaruh dari diplomasi koersif AS terhadap Iran pasca mundur dari JCPOA, yang pada kenyataannya Amerika Serikat tidak memberikan pengaruh terhadap Iran atas kebijakannya pasca mundur dari JCPOA tahun 2018. Kedua mengenai hambatan diplomasi koersif AS terhadap Iran pasca mundur dari JCPOA, yang dimana Amerika Serikat dalam menjalankan kebijakannya mendapati hambatan disebabkan oleh tidak ada dukungan dari organisasi internasional terhadap tindakannya.