<![CDATA[Gunung Merapi sebagai salah satu gunung berapi paling aktif di dunia menimbulkan tingkat kerentanan bencana yang tinggi di Kabupaten Sleman, khususnya pada sektor pendidikan di kawasan rawan erupsi. Sekolah-sekolah di wilayah tersebut menghadapi risiko fisik, gangguan proses pembelajaran, serta dampak psikologis, sehingga membutuhkan sistem kesiapsiagaan yang terstruktur dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman dalam melaksanakan program kesiapsiagaan erupsi Merapi di lembaga pendidikan; (2) mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya; dan (3) merumuskan strategi untuk memperkuat sinergi antarlembaga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis kelembagaan, meliputi kebijakan, strategi, dan koordinasi lintas sektor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman berperan penting dalam penguatan ketahanan pendidikan melalui edukasi kebencanaan, pelatihan teknis dan simulasi evakuasi, pendampingan penyusunan rencana kontingensi sekolah, serta monitoring dan evaluasi kesiapsiagaan satuan pendidikan di Kawasan Rawan Bencana III Gunung Merapi. Peran tersebut berkontribusi pada peningkatan kapasitas adaptif sekolah dalam menjaga keselamatan warga sekolah dan keberlanjutan proses pembelajaran di wilayah rawan bencana di Kabupaten Sleman. Implementasi program kesiapsiagaan masih menghadapi kendala multidimensi berupa keterbatasan anggaran, infrastruktur, dan sumber daya manusia terlatih, lemahnya koordinasi lintas sektor, rendahnya persepsi risiko, serta belum konsistennya integrasi program dalam perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan sinergi lintas sektor melalui forum kolaboratif, peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan, integrasi program kesiapsiagaan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, serta pemanfaatan teknologi informasi dan dukungan multipihak untuk membangun ketahanan pendidikan yang berkelanjutan.]]>
