<![CDATA[Abstrak - Kata-kata seharusnya menjadi jembatan, bukan tembok. Namun dalam lanskap komunikasi politik Indonesia hari ini, ujaran para pejabat sering kali membentang jurang antara kekuasaan dan rakyat. Penelitian ini membedah bagaimana komunikasi pejabat negara, melalui ujaran-ujaran yang timpang dan tidak empatik, menciptakan disonansi yang merusak kepercayaan publik. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berparadigma interpretatif-kritis, penelitian ini menganalisis sepuluh pernyataan pejabat yang diambil dari pemberitaan media nasional dalam tahun 2025, di mana komunikasi politik gagal merespons kenyataan sosial secara adil dan manusiawi. Kerangka teori yang digunakan meliputi Teori Agenda Setting, Dominasi Simbolik dan Komunikasi Krisis. Metode analisis wacana kritis juga digunakan untuk menggali lapisan makna yang tersembunyi. Metode analisis wacana kritis digunakan untuk menggali lapisan makna yang tersembunyi di balik retorika pejabat, membedah relasi kuasa, serta memahami dinamika representasi sosial yang terbangun dalam ruang publik digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya pola komunikasi politik yang nir-sensitif pada pemerintahan Indonesia saat ini, yang tercermin melalui media massa digital, mempercepat degradasi legitimasi pemerintah, menguatkan resistensi digital, dan “memperlebar jarak” antara negara dan warganya. Di tengah dunia yang semakin terhubung secara teknologi, namun sayangnya, retak secara emosional. Penelitian ini menjadi pengingat bahwa demokrasi sejati hanya bisa tumbuh dalam ruang percakapan yang setara, jujur nan empatik. Dalam berbagai ruang penyaluran informasi baik secara digital maupun secara nyata. Kata kunci: komunikasi politik; disonansi sosial; krisis representasi; ruang publik digital; resistensi masyarakat.]]>
