Melia Nurafni
Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Islam Kuantan Singingi, Riau, Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ALIH FUNGSI HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DI KONVERSI (HPK) MENJADI LAHAN TAMBANG BATUBARA OLEH PT. QUASAR INTI NUSANTARA (QIN) DI DESA IBUL KEC.PUCUK RANTAU KAB. KUANTAN SINGINGI Dhinda Tri Yanti; Rikki Afrizal; Agus Candra; Melia Nurafni
JURNAL PLANOLOGI DAN SIPIL (JPS) Vol. 8 No. 1 (2026): Jurnal Planologi dan Sipil, Februari 2026
Publisher : LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36378/jps.v8i1.5245

Abstract

Penelitian ini bertema tentang Alih fungsi lahan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) menjadi kawasan pertambangan batubara telah terjadi di Desa Ibul Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi yang dilaksanakan oleh PT. Quasar Inti Nusantara (QIN). HPK adalah kegiatan pemanfataan fungsi kawasan lahan yang mana lahan sebelumnya adalah kawasan hutan, atau semak belukar yang dapat dialih fungsikan menjadi kawasan pertambangan dengan landasan Undang-Undang, RTRW, Kebijakan maupun Perda yang dilakukan secara legal. Adapun Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dan survei. Teknik Pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dokumentasi dan melakukan survey diwilayah tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Adapun data primer penelitian ini berupa data yang diperoleh dari wawancara dengan responden dengan beberapa informan kunci, data hasil suvei lansung berupa data-data yang didapat lansung dilapangan,. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa alih fungsi hutan yang dapat dikonversi (HPK) di Desa Ibul Kecamatan Pucuk Rantau menjadi Kawasan pertambangan batubara yang dilaksanakan oleh PT. Quasar Inti Nusantara (QIN) seluas457,46 hektar. Alih fungsi lahan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) menjadi kawasan pertambangan batubara merupakan hasil dari berbagai faktor yang saling berkaitan faktor Internal dan faktor eksternal. Landasan hukum pemanfaatan kawasan HPK untuk pertambangan diantaranya undang-undang tentang kehutanan, Pertambangan mineral dan batubara (Minerba), Penggunaan kawasan hutan, Peraturan menteri tentang pedoman pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH), Peraturan Mentri tentang tata cara pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat di konversi (HPK, dan Perda Kabupaten Kuantan Singingi. Kesesuaian Kegiatan pertambangan dengan RTRW Kabupaten Kuantan Singingi yang termasuk Kawasan HPK sesuai dengan pemanfatan ruang yang diprioritaskan untuk kegiatan pembanguann di luar serktor kehutanan. Dampak alih fungsi kawasan HPK berdampak pada lingkungan, berdampak pada Sosial ekonomi, dampak pada hukum dan tata ruang
EVALUASI GEOMETRI JALAN MENURUT BINA MARGA PADA RUAS JALAN KOTIK BIHIN, SEBERANG TERATAK AIR HITAM, KECAMATAN SENTAJO RAYA Resta Yurinda; Ade Irawan; Iwayan Dermana; Melia Nurafni
JURNAL PLANOLOGI DAN SIPIL (JPS) Vol. 8 No. 1 (2026): Jurnal Planologi dan Sipil, Februari 2026
Publisher : LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36378/jps.v8i1.5276

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi desain geometrik ruas Jalan Kotik Bihin di Desa Seberang Teratak Air Hitam, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan standar Bina Marga. Jalan ini merupakan penghubung penting antara kota Rengat dan Teluk Kuantan dengan panjang 1,5 km dan lebar 6 meter. Kondisi eksisting menunjukkan beberapa alinyemen horizontal dengan tikungan jari-jari kecil dan alinyemen vertikal dengan tanjakan curam yang membatasi jarak pandang henti. Pengumpulan data dilakukan melalui survei lapangan dan pengukuran langsung meliputi jari-jari tikungan, kemiringan melintang, kecepatan lalu lintas, dan jarak pandang. Analisis mencakup evaluasi alinyemen horizontal, alinyemen vertikal, superelevasi, derajat kelengkungan, jarak pandang henti, serta aspek keselamatan lalu lintas. Hasil menunjukkan beberapa parameter geometrik tidak memenuhi standar Bina Marga, seperti lebar lajur, superelevasi pada titik tertentu, dan jari-jari tikungan yang mempengaruhi tingkat keselamatan dan kenyamanan. Rekomendasi meliputi pelebaran jalan, perbaikan desain superelevasi, penambahan rambu lalu lintas, dan pemeliharaan jarak pandang yang jelas guna meningkatkan keselamatan dan kenyamanan berkendara. Penelitian ini memberikan masukan penting bagi pemerintah daerah dalam prioritas perbaikan infrastruktur jalan.