<![CDATA[Desentralisasi fiskal bertujuan untuk memperkuat otonomi daerah dengan meningkatkan kapasitas pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan sendiri dan mengurangi ketergantungan pada transfer pemerintah pusat. Kata kunci: ketergantungan fiskal, transfer antar pemerintah, otonomi keuangan daerah, desentralisasi fiskal melalui dana transfer antar pemerintah. Data realisasi anggaran yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik, Direktorat Jenderal Neraca Keuangan, dan laporan keuangan daerah menunjukkan bahwa Pendapatan Daerah (PPN) memberikan kontribusi yang relatif kecil terhadap total pendapatan daerah dibandingkan dengan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran mengenai efektivitas desentralisasi fiskal dalam mendorong kemandirian keuangan yang sejati di tingkat daerah. Studi ini meneliti sejauh mana ketergantungan fiskal pada transfer pemerintah pusat dan dampaknya terhadap otonomi keuangan daerah di Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan analisis rasio keuangan dan analisis data panel berdasarkan data sekunder dari laporan realisasi anggaran daerah beberapa tahun terakhir. Analisis difokuskan pada pengukuran rasio Pendapatan Daerah (PPN) terhadap total pendapatan daerah sebagai indikator kemandirian fiskal. Temuan menunjukkan bahwa ketergantungan yang tinggi pada dana transfer dikaitkan dengan tingkat otonomi fiskal yang rendah. Ketergantungan yang berlebihan mengurangi insentif untuk optimalisasi pendapatan daerah dan melemahkan keberlanjutan kapasitas keuangan daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal di Sumatera Selatan belum sepenuhnya mencapai tujuannya untuk memperkuat tata kelola daerah yang independen.]]>
