Garuda - Garba Rujukan Digital

Analisis Intelijen Pajak dalam Mengoptimalisasikan Penanganan Pelanggaran dan Penghindaran Pajak di Bapenda Provinsi DKI Jakarta Muhamad Ridwan Rinaldi; Ahmad Hidayat
Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI) Vol. 7 No. 1: September 2025
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kegiatan intelijen pajak merupakan usaha meminimalisir segala bentuk pelanggaran dan penghindaran pajak sehingga peran intelijen masih kurang optimal meliputi sebagai alat strategis untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan efisiensi pengelolaan pajak. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengevaluasi, intelijen pajak dalam mengoptimalisasikan penanganan pelanggaran dan penghindaran pajak di Bapenda DKI Jakarta. Mengatasi hambatan serta verifikasi upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dari petugas intelijen pajak. Metode Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis konten yang terdokumentasi. Hasil Penelitian adalah analisis dan evaluasi menunjukkan bahwa pengumpulan informasi dari sumber daya manusia, mengeksplorasi penerapan indikator yaitu: a) Human Intelligence (HUMINT) melibatkan pengumpulan informasi melalui interaksi langsung maupun dengan pihak terkait, b) Signal Intelligence (SIGINT) berkaitan dengan pemantauan dan analisis sinyal elektronik yang berkaitan dengan aktivitas perpajakan, dan c) Imagery Intelligence (IMINT) pemanfaatan teknologi informasi, penggunaan teknologi pemetaan dan citra satelit adalah indikator dalam menangani pelanggaran dan penghindaran pajak. Dengan mengintegrasikan ketiga hal ini, Bapenda DKI Jakarta dapat mengoptimalkan intelijen pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sedangkan analisis terhadap faktor penghambat adalah ketidakpatuhan wajib pajak, kompleksitas peraturan perpajakan, kurangnya kerjasama internasional serta keterbatasan sumber daya. Berbagai upaya konkret untuk mengoptimalkan intelijen perpajakan dalam menangani pelanggaran dan penghindaran pajak, antara lain: peningkatan pelatihan dan pengembangan kapasitas petugas pajak, penggunaan teknologi canggih, kerjasama antar instansi, strategi pengurangan defisit anggaran, dan penyederhanaan peraturan perpajakan.

Kebijakan Fasilitas PPN Yang Dibebaskan Atas Jasa Keuangan Perbankan Dalam Kemudahan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan Alexandra Putra; Ahmad Hidayat
Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI) Vol. 7 No. 1: September 2025
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The HPP Law changes the tax provisions related to VAT on banking financial services from the previous provisions which were the delivery of services exempted from VAT to the delivery of taxable services exempted from VAT. This has caused a reaction from the banking industry because it is considered to increase administration for banking financial service actors. The purpose of this study is to determine the policy of VAT facilities exempted from banking financial services in facilitating the implementation of tax administration and to determine the problems caused by the implementation of this policy. The method in this study uses a descriptive qualitative method with documentation and interviews with several sources. The results of the study indicate that the policy of VAT facilities exempted from banking financial services has not met the principles of efficiency and simplicity. This is a consequence of the emergence of administrative fulfillment obligations due to changes in the status of banking financial services from Non JKP to JKP which is exempted, resulting in ineffective and inefficient administration in terms of time and costs incurred.

Implementasi Kebijakan Pemadanan NIK Menjadi NPWP Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kelapa Gading Ng Kian Ping; Ahmad Hidayat
Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI) Vol. 7 No. 1: September 2025
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The implementation of the NIK to NPWP matching policy is motivated by the low compliance of individual taxpayers, especially in registering themselves. With this policy, it will have a significant impact on all Individual Taxpayers in Indonesia. This policy aims to make all Individual Taxpayers in Indonesia from those who previously did not have an NPWP but with this policy, all Individual Taxpayers will have an NPWP and at the same time become registered WP. This study aims to analyze and evaluate the implementation of the policy of matching NIK to NPWP along with the factors that influence it. This research was conducted at KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading as the scope. Researchers used descriptive qualitative methods with in-depth interview techniques to 8 people. The result of the research is that the implementation of the NIK to NPWP matching policy at KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading has run optimally. This is evidenced by 76 percent of registered Individual Taxpayers have matched NIK to NPWP. However, there are various challenges and problems in implementing this matching policy to be implemented thoroughly. Factors such as the low level of taxpayer compliance, the decline in taxpayer confidence in tax authorities, the socialization of policies that have not been optimally carried out by the population service to the support of resources both human resources and inadequate technology that affect the implementation of the policy. For this reason, the researcher suggests that a synergy of socialization between the ministry of finance and the population service and an increase in the quantity and quality of resources, both human resources and technology, is needed so that the implementation of the NIK to NPWP matching policy at KPP Pratama Jakarta can run optimally. policy aims to make all Individual Taxpayers in Indonesia from those who previously did not have an NPWP but with this policy, all Individual Taxpayers will have an NPWP and at the same time become registered WP. This study aims to analyze and evaluate the implementation of the policy of matching NIK to NPWP along with the factors that influence it. This research was conducted at KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading as the scope. Researchers used descriptive qualitative methods with in-depth interview techniques to 8 people. The result of the research is that the implementation of the NIK to NPWP matching policy at KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading has run optimally. This is evidenced by 76 percent of registered Individual Taxpayers have matched NIK to NPWP. However, there are various challenges and problems in implementing this matching policy to be implemented thoroughly. Factors such as the low level of taxpayer compliance, the decline in taxpayer confidence in tax authorities, the socialization of policies that have not been optimally carried out by the population service to the support of resources both human resources and inadequate technology that affect the implementation of the policy. For this reason, the researcher suggests that a synergy of socialization between the ministry of finance and the population service and an increase in the quantity and quality of resources, both human resources and technology, is needed so that the implementation of the NIK to NPWP matching policy at KPP Pratama Jakarta can run optimally.

Analisis Kualitas Pelayanan Perizinan Usaha Restoran Melalui Penerapan Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Dwinta Esnawati; Ahmad Hidayat
Abiwara : Jurnal Vokasi Administrasi Bisnis Vol. 7 No. 1: September 2025
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan perizinan usaha restoran melalui sistem Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta. Dengan penerapan OSS, diharapkan proses perizinan menjadi lebih transparan, efisien, dan cepat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan kuesioner kepada pelaku usaha restoran yang menggunakan layanan OSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan OSS memberikan beberapa manfaat, seperti kemudahan akses layanan secara daring dan peningkatan transparansi dalam prosedur perizinan. Namun, terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi kualitas pelayanan, antara lain masalah teknis dalam sistem OSS, keterbatasan sumber daya manusia yang belum sepenuhnya siap, serta kurangnya pemahaman dari pelaku usaha terhadap penggunaan sistem tersebut. Di samping itu, kecepatan dan responsivitas petugas juga masih menjadi perhatian utama dalam upaya peningkatan kualitas layanan. Penelitian ini menyarankan beberapa langkah perbaikan, seperti peningkatan pelatihan bagi petugas, peningkatan sosialisasi kepada pelaku usaha, serta pembenahan infrastruktur teknologi untuk mendukung kinerja OSS. Dengan mengatasi kendala-kendala tersebut, diharapkan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta dapat meningkatkan kualitas pelayanan perizinan secara menyeluruh, mendukung iklim usaha yang lebih kondusif, dan mendorong pertumbuhan sektor bisnis di DKI Jakarta.

Pengaruh Sistem Informasi, Keterampilan Pengguna, dan Dukungan Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Direktorat Pelaksanaan Anggaran di Direktorat Jenderal Perbendaharan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Novarianto Sibagariang; Ahmad Hidayat
Neraca : Jurnal Akuntansi Terapan Vol. 7 No. 2: April 2026
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Stiami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Latar belakang penelitian ini dikarenakan adanya indikasi kekurangmampuan system informasi beradaptasi dengan kebutuhan stakeholder dan juga konsumen di Direktorat Pelaksana Anggaran. Disamping itu kekurangan sumber daya yang terampil dalam bekerja serta indikasi lainnya yaitu kurangnya dukungan organisasi untuk memaksimalkan kinerja pegawainya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi pengaruh sistem informasi, keterampilan pengguna dan dukungan organisasi terhadap kinerja pegawai pada Direktorat Pelaksana Anggaran di Direktorat Jenderal Perbendaharan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode penelitian kuantitatif, dengan jumlah sampel sebanyak 84 responden. Hasil penelitian menunjukan secara parsial sistem informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Adapun keterampilan pengguna dan dukungan organisasi secara parsial berpengaruh positif dan sigifikan terhadap variable kinerja pegawai. Kemudian ketiga variabel yakni sistem informasi, keterampilan pengguna dan dukungan organisasi secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada Direktorat Pelaksana Anggaran. Adapun besarnya persentase pengaruh ketiga variable independent tersebut sebesar 59% terhadap variable independent. Kata Kunci : Sistem Informasi; Keterampilan Pengguna; Dukungan Organisasi dan Kinerja Pegawai

Implementasi Kebijakan Pengamanan Swakarsa dalam Meningkatkan Audit Security di PT. ISS Indonesia Cabang Gedung UOB Plaza Jakarta Pusat La Ode Rocky Abdul Qadar; Ahmad Hidayat
Neraca : Jurnal Akuntansi Terapan Vol. 7 No. 2: April 2026
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Stiami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pengamanan Swakarsa merupakan bentuk pengamanan yang dilakukan oleh organisasi perusahaan atau masyarakat secara mandiri atas dasar kesadaran dan kepentingan bersama dalam menjaga keamanan lingkungan perusahaan maupun lingkungan masyarakat, hal ini perlunya di implementasikan kepada semua anggota petugas keamanan. Tujuan dari pada penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dan menganalisis implementasi kebijakan pengamanan swkarsa dalam meningkatkan audit security di PT. ISS Indonesia Cabang Gedung UOB Plaza Jakarta Pusat. Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriftif, operasionalisasi konsep, fokus penelitian, teknik pengumpulan data dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab/wawancara. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa : Implementasi kebijakan pengamanan swakarsa dalam pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Dalam penerapan terdapat beberapa hambatan yakni: Kekurannya sumber daya manusia yang berkualitas, kurangnya komunikasi yang efektif antar organisasi terkait, serta koordinasi yang buruk, dapat menyebabkan informasi tidak tersampaikan dengan baik dan program tidak berjalan sesuai rencana, disposisi implementor sikap dan motivasi pelaksana kebijakan juga dapat menjadi faktor penting yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. Solusi dalam mengatasi hambatan yakni : Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, melakukan komunikasi yang efektif dan koordinasi yang baik antar instansi terkait, memberikan penguatan memberikan mandat yang jelas kepada para implementor sehingga para implementor dapat menjalankan tugas dengan baik. Implementasi kebijakan yang dilaksanakan dan diterapkan perlu adanya faktor pendukung guna lancarnya implementasi kebijakan tersebut seperti sumber daya yang potensial, saling mengisi satu sama lain dengan berkomunikasi yang baik antar organisasi dan berkoordinasi agar isi kebijakan dapat terimplementasikan. Kata Kunci: Implementasi; Kebijakan; Pengamanan; Swakarsa; Audit; Security;

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search