Devina Ratna Suryani
Universitas Yuppentak Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Implementasi Fungsi Manajemen Pemerintahan dalam Penanganan Kasus Stunting di Kelurahan Suka Asih, Kota Tangerang Diana Syahra; Keisha Maulidia; Devina Ratna Suryani
JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 7 No. 1 (2026): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Publisher : CV RIFAINSTITUT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54543/syntaximperatif.v7i1.1010

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah kelurahan dalam penanganan stunting di Kelurahan Suka Asih, Kota Tangerang. Stunting merupakan permasalahan kesehatan masyarakat yang memerlukan keterlibatan aktif pemerintah di tingkat lokal, khususnya dalam pelaksanaan program dan kebijakan yang telah ditetapkan oleha pemerintah pusat dan daerah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research), dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi pemerintah, laporan instansi terkait, serta literatur ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah kelurahan telah menjalankan perannya dalam penanganan stunting melalui pelaksanaan program kesehatan, koordinasi lintas sektor, serta upaya sosialisasi kepada masyarakat. Namun, pelaksanaan program tersebut masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan sumber daya, kurang optimalnya koordinasi antar pihak terkait, serta partisipasi masyarakat yang belum maksimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran pemerintah kelurahan melalui peningkatan koordinasi, kapasitas aparatur, dan partisipasi masyarakat agar program penanganan stunting dapat berjalan lebih efektif
Ethical Leadership Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang dalam Membangun Pemerintahan Berintegritas Aliya Nabila; Annisa Fitriah Arief; Devina Ratna Suryani
JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 7 No. 1 (2026): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Publisher : CV RIFAINSTITUT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54543/syntaximperatif.v7i1.1011

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan ethical leadership Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang dalam membangun pemerintahan yang berintegritas. Integritas pemerintahan merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan empat informan kunci, yaitu Camat, Sekretaris Camat, Kepala Seksi Pemerintahan, dan Kepala Seksi Pelayanan, serta observasi langsung terhadap aktivitas pelayanan publik dan perilaku aparatur. Analisis data dilakukan secara deskriptif- kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan di Kecamatan Neglasari telah mengarah pada penerapan nilai- nilai kepemimpinan etis, khususnya melalui keteladanan pimpinan dalam kedisiplinan, keadilan, dan komunikasi yang terbuka. Namun, implementasi ethical leadership belum berjalan secara optimal akibat rendahnya pemahaman sebagian aparatur terhadap kode etik ASN, lemahnya pengawasan internal, serta belum terintegrasinya penilaian perilaku etis dalam sistem evaluasi kinerja. Selain itu, masih ditemukan praktik-praktik tidak etis seperti pungutan liar, gratifikasi, dan diskriminasi pelayanan yang berdampak negatif terhadap integritas pemerintahan dan kepercayaan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ethical leadership memiliki peran strategis dalam membangun pemerintahan berintegritas, namun memerlukan dukungan sistem organisasi, penguatan pengawasan, serta pembinaan etika yang berkelanjutan agar dapat diterapkan secara konsisten di tingkat pemerintahan lokal