Riswanda
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

EVALUASI KEBIJAKAN SOP KEPOLISIAN TENTANG MASA DEMOSTRASI DALAM PENGAMANAN KEPOLISIAN DI POLRES KOTA TERNATE Albertus Mabel; Riswanda; Abdurrahman Kader
ADMIN: Jurnal Administrasi Negara Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Negara
Publisher : CV. Adiba Aisha Amira

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Democracy demands a basic ideological agreement, order and freedom, so that in political struggle democracy has an important meaning for the people who use it because with democracy the people's right to determine the course of government organizations according to their wishes can be guaranteed. Efforts made by the police to deal with anarchic demonstrations can be carried out through non-penal or penal measures. In handling it, in general the public tends to judge the police SOP as not humanistic because they carry out anarchic actions. However, it turns out that the police have special rules that regulate this as stated in the Regulation of the Chief of the Indonesian National Police No. 9 of 2008 (Perkapolri 9/2008) concerning Procedures for Organizing, Serving, Securing and Handling Cases for Expressing Opinions in Public. This is intended to ensure that the demonstration can run well and in an orderly manner, so that things do not harm the community and then notify the relevant agencies in advance which will be the target of the demonstration and/or demonstration. In carrying out repressive actions, the police must carry out actions in accordance with (protap). This action was taken because the situation was no longer conducive and it was no longer possible to prevent it, so the police needed to take this action to anticipate so that the impact of the riot did not spread, as regulated in police protocol number 1 of 2010 concerning dealing with anarchy. Then the Police also made several efforts, namely by increasing the professionalism of Police members, coordinating with related agencies and providing legal education to the community.
Kepercayaan dan Literasi Publik: Kunci Efektivitas Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Tingkat Lokal Gashela Asterina Diyanti; Riswanda
Jurnal Administrasi Publik Vol 21 No 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52316/jap.v21i2.582

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Tangerang yang mengindikasikan adanya masalah pada kepercayaan publik dan partisipasi masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengaruh kebijakan publik dengan mengintegrasikan pendekatan literasi publik dan kepercayaan publik. Penelitian ini menggunakan metode campuran yang mengombinasikan survei kuantitatif dan studi kualitatif. Penelitian dilakukan di Kabupaten Tangerang untuk menilai implementasi program Kartu Identitas Anak (KIA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh legitimasi sosial, literasi kebijakan masyarakat, serta sejauh mana kebijakan selaras dengan nilai-nilai komunitas. Peningkatan kepercayaan publik dan keterlibatan masyarakat terbukti dapat meningkatkan efektivitas kebijakan dalam program administrasi kependudukan seperti KIA. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa evaluasi kebijakan publik perlu mempertimbangkan aspek kepercayaan dan literasi publik untuk mencapai hasil yang optimal. Rekomendasi yang dihasilkan antara lain: 1) integrasi indikator teknis dan sosial, 2) pembentukan forum partisipasi masyarakat, 3) peningkatan kompetensi dan akuntabilitas aparatur, dan 4) sosialisasi dan edukasi berkelanjutan.