Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indo Green Journal Indo Green Journal
Dewi, Antarielya
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Kompetensi Profesi dan Batas Kewenangan Pialang Asuransi sebagai Broker Penjaminan dalam Transaksi Penjaminan Kredit Menurut Regulasi Penjaminan Kredit Dewi, Antarielya
Indo Green Journal Vol. 4 No. 1 (2026): Green 2026
Publisher : Published by Institut Teknologi Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/green.v4i1.136

Abstract

Perluasan kegiatan usaha pialang asuransi ke dalam transaksi penjaminan kredit menimbulkan tumpang tindih struktural antara rezim kepialangan asuransi dan rezim penjaminan kredit dalam hukum jasa keuangan Indonesia. Kondisi ini memunculkan disharmoni regulasi yang mendasar, khususnya terkait perumusan kompetensi profesi, batas kewenangan, dan tanggung jawab hukum broker yang beroperasi di antara kedua rezim tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (i) kecukupan pengaturan kewenangan broker dalam transaksi penjaminan kredit; (ii) tingkat disharmoni antara POJK No. 24/2023 dan POJK No. 11/2025; serta (iii) kebutuhan rekonstruksi norma terkait kompetensi, sertifikasi, dan duty of care. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perluasan ruang usaha tidak diikuti dengan rekonstruksi norma standar profesi yang memadai, sehingga menimbulkan kekosongan norma. Sistem sertifikasi masih berbasis pada rezim perasuransian, sementara rezim penjaminan belum membentuk arsitektur profesi yang mandiri. Kondisi ini berdampak pada lemahnya kepastian hukum dan akuntabilitas dalam praktik intermediasi jasa keuangan. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi normatif yang mengintegrasikan ruang usaha, kompetensi profesi, dan tanggung jawab hukum broker, termasuk rekonstruksi norma duty of care sebagai kewajiban hukum yang terukur, guna menjamin kepastian hukum dan tata kelola yang baik dalam transaksi penjaminan kredit.
Kompetensi Profesi dan Batas Kewenangan Pialang Asuransi sebagai Broker Penjaminan dalam Transaksi Penjaminan Kredit Menurut Regulasi Penjaminan Kredit Dewi, Antarielya
Indo Green Journal Vol. 4 No. 1 (2026): Green 2026
Publisher : Published by Institut Teknologi Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/green.v4i1.136

Abstract

Perluasan kegiatan usaha pialang asuransi ke dalam transaksi penjaminan kredit menimbulkan tumpang tindih struktural antara rezim kepialangan asuransi dan rezim penjaminan kredit dalam hukum jasa keuangan Indonesia. Kondisi ini memunculkan disharmoni regulasi yang mendasar, khususnya terkait perumusan kompetensi profesi, batas kewenangan, dan tanggung jawab hukum broker yang beroperasi di antara kedua rezim tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (i) kecukupan pengaturan kewenangan broker dalam transaksi penjaminan kredit; (ii) tingkat disharmoni antara POJK No. 24/2023 dan POJK No. 11/2025; serta (iii) kebutuhan rekonstruksi norma terkait kompetensi, sertifikasi, dan duty of care. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perluasan ruang usaha tidak diikuti dengan rekonstruksi norma standar profesi yang memadai, sehingga menimbulkan kekosongan norma. Sistem sertifikasi masih berbasis pada rezim perasuransian, sementara rezim penjaminan belum membentuk arsitektur profesi yang mandiri. Kondisi ini berdampak pada lemahnya kepastian hukum dan akuntabilitas dalam praktik intermediasi jasa keuangan. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi normatif yang mengintegrasikan ruang usaha, kompetensi profesi, dan tanggung jawab hukum broker, termasuk rekonstruksi norma duty of care sebagai kewajiban hukum yang terukur, guna menjamin kepastian hukum dan tata kelola yang baik dalam transaksi penjaminan kredit.
Co-Authors