<![CDATA[Penyediaan sarana dan prasarana publik yang responsif gender menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan di tingkat daerah. Penilitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pengarusutamaan Gender pada penyediaan sarana dan prasarana responsif gender dalam mewujudkan kesetaraan gender di Kota Depok. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling, dengan kategori informan meliputi pihak pemerintah daerah, pelaksana teknis, dan masyarakat. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pengarusutamaan Gender di Kota Depok telah didukung oleh kebijakan daerah, struktur kelembagaan, dan komitmen pemerintah dalam mendorong penyediaan sarana dan prasarana yang mempertimbangkan kebutuhan perempuan dan kelompok rentan. Namun demikian, pelaksanaan kebijakan belum berjalan secara optimal karena masih terbatasnya pemahaman pelaksana di tingkat bawah, belum meratanya dukungan anggaran, dan perbedaan kapasitas antar pelaksana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pengarusutamaan Gender pada penyediaan sarana dan prasarana responsif gender di Kota Depok telah berjalan, tetapi masih memerlukan penguatan kapasitas pelaksana, pemerataan dukungan sumber daya, dan keberlanjutan implementasi agar dapat berkontibusi secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan gender. ABSTRACTThe provision of gender-responsive public facilities and infrastructure is essential for achieving gender equality, yet it still faces various challenges at the local level. This study aims to analyze the implementation of Gender Mainstreaming in the provision of gender-responsive infrastructure in Depok City. This study employs a qualitative approach, using observation, interviews, and document analysis. Informants were selected through purposive sampling, including local government officials, technical implementers, and community members. Data were analyzed through reduction, display, and conclusion drawing. The findings show that the implementation has been supported by policies, institutional structures, and government commitment. However, it remains suboptimal due to limited understanding among lower-level implementers, uneven budget allocation, and differences in capacity. Strengthening capacity and resource distribution is needed to improve implementation effectiveness.]]>
