Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

REINTERPRETING CODE IS LAW IN THE AGE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE: TOWARD A TECHNO-LEGAL GOVERNANCE FRAMEWORK Emi Anggreani Masjur
Law Studies and Justice Journal (LAJU) Vol. 2 No. 4 (2026): Law Studies and Justice Journal
Publisher : Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62207/vnbc4n25

Abstract

Digital technologies especially algorithms and AI have shifted legal normativity by embedding regulation into code and platform architectures, reshaping how behavior is governed in digital societies. This article asks whether Lawrence Lessig’s Code is Law thesis still adequately explains regulation in AI driven, platform based environments, or whether it must be reinterpreted to address rising concerns about accountability, transparency, and power asymmetries. Using a doctrinal and conceptual legal research approach, the study examines legal theory, regulatory frameworks, and scholarship on algorithmic governance and digital regulation. Through hermeneutic interpretation and comparative reasoning, it contrasts formal legal rules with code based governance and synthesizes the findings into an expanded techno legal governance framework. The analysis concludes that Code is Law remains analytically useful but is insufficient in its original form. It reframes code as a parallel yet governable regulatory force embedded within legal, ethical, and institutional structures, providing a foundation for hybrid governance in the age of AI.
Strengthening the Legal Capacity of MSMEs through a Business Identification Number (NIB) Assistance Program in Karawang Regency Masjur, Emi Anggreani; Agus; Fahmi, Ade Ismail; Warsali; Musyadad, Mia Audina
BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 7 No. 2 (2026)
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jb.v7i2.17387

Abstract

AbstrakProgram pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan sebagai respons terhadap masih rendahnya tingkat legalitas usaha pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berbasis industri rumahan di Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang. Ketiadaan Nomor Induk Berusaha membatasi akses UMKM terhadap program dukungan pemerintah dan layanan legalitas usaha lanjutan. Program ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas hukum pelaku UMKM melalui pendampingan dalam memperoleh Nomor Induk Berusaha sebagai bentuk dasar legalitas usaha. Kegiatan dilaksanakan dengan menggabungkan sosialisasi dan praktik langsung melalui sistem Online Single Submission dengan menggunakan telepon genggam. Program ini melibatkan 40 pelaku UMKM dari 12 desa di Kecamatan Banyusari. Peserta didampingi mulai dari pendaftaran akun, pengisian data usaha, hingga penerbitan NIB. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa seluruh peserta berhasil memperoleh Nomor Induk Berusaha. Program ini juga meningkatkan pemahaman peserta terhadap prosedur perizinan digital, memperkuat kesadaran mereka mengenai pentingnya legalitas usaha, serta membantu mereka mengatasi kendala teknis selama proses pendaftaran. Temuan ini menunjukkan bahwa pendampingan yang bersifat langsung dan berbasis praktik efektif dalam memperkuat kapasitas hukum UMKM serta mendukung akses mereka terhadap program pengembangan usaha lanjutan.
PENGUATAN LITERASI DASAR MELALUI MEMBACA TERBIMBING DAN SUDUT BACA KELAS PADA SISWA SEKOLAH DASAR Anggreani Masjur, Emi; Hanifah, Muhamad; Mutiara Qurrota A’yun, Azmi; Khoirunnisa, Khoirunnisa; Rizki Rosidah, Hanifah; Alfiansyah, Mumahamad
Publikasi Ilmiah Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat (SIKEMAS) Vol. 5 No. 1 (2026): Artikel Pengabdian bulan April-Juni 2026
Publisher : Lafadz Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/sikemas.v5i1.4747

Abstract

Program penguatan literasi dasar ini bertujuan meningkatkan pemahaman bacaan dan keterlibatan belajar melalui kombinasi membaca terbimbing dan penataan sudut baca kelas pada siswa kelas III selama kegiatan KKN. Mitra adalah SDN Citarik 2 (SD-A; 24 siswa) dan SDN Citarik 3 (SD-B; 21 siswa). Desain menggunakan pra–pasca tanpa kelompok pembanding selama 5 minggu (dua sesi membaca terbimbing per minggu dan aktivasi sudut baca harian). Indikator kinerja meliputi: (1) pemahaman bacaan (pra–pasca), (2) kunjungan sudut baca per siswa per minggu, dan (3) keterlibatan belajar berdasarkan rubrik 0–2 (on-task, partisipasi, strategi tampak). Metode pelaksanaan pengabdian yakni dengan 3 (tiga) tahapan yakni tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. Hasil menunjukkan kenaikan rerata pemahaman bacaan pada kedua sekolah. Aktivitas sudut baca bergerak pada level yang mendukung kebiasaan membaca: SD-A mencapai rata-rata 21 kunjungan/siswa/minggu dibanding baseline 15 (+40%), sedangkan SD-B mencapai rata-rata 20 dibanding baseline 14 (+42,86%). Keterlibatan belajar didominasi kategori “Sedang” dengan pencapaian indikator Sedang+Tinggi ≥60% pada kedua sekolah; seluruh siswa berpartisipasi, termasuk yang belum lancar membaca, melalui peran terstruktur dan pemodelan strategi. Secara keseluruhan, kombinasi membaca terbimbing dan sudut baca layak, relevan, dan berdampak positif bagi penguatan literasi dasar.
Peran Strategis Guru dalam Menanamkan Nilai-Nilai Pendidikan Anti Korupsi pada Siswa SD/MI di Era Digital Yulia Sukmiyanti; Suryani Suryani; Yuliasari Yuliasari; Wiwi Rodiana; Aisyah Nursyifa; Emi Anggreani Masjur
Katalis Pendidikan : Jurnal Ilmu Pendidikan dan Matematika Vol. 3 No. 2 (2026): Juni:Katalis Pendidikan : Jurnal Ilmu Pendidikan dan Matematika
Publisher : Lembag

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/katalis.v3i2.3189

Abstract

This study aims to examine the strategic role of teachers in instilling anti-corruption educational values in elementary school (SD/MI) students in the digital era. Employing a descriptive qualitative approach, data were collected through in-depth interviews with five SD/MI teachers in Karawang Regency conducted in May 2026. Findings reveal that all informants possess adequate conceptual understanding of anti-corruption education as a character-building process rather than mere knowledge transmission. Teachers perform three principal functions: as behavioral role models, value-based learning facilitators, and collaborative partners with families. Implemented strategies include exemplary conduct, habituation, cross-subject value integration, and utilization of digital media such as educational videos, animations, and interactive quizzes. However, implementation faces significant obstacles, including social media normalizing dishonest behavior, instant-gratification tendencies among students, and weak synergy between schools and family environments. This research affirms that successful internalization of anti-corruption values requires consistent teacher exemplarity, a conducive school ecosystem, robust digital literacy, and sustainable tri-center educational collaboration. Practical implications include the necessity of strengthening teachers' pedagogical competencies in designing character-based learning that is adaptive to the dynamics of the digital era.