<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menganalisis tata kelola pembiayaan kesehatan berbasis sosial-budaya dalam meningkatkan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan di wilayah kepulauan, dengan studi kasus Kabupaten Sabu Raijua. Latar belakang penelitian didasarkan pada capaian SPM kesehatan yang masih fluktuatif dan belum optimal (79–86%) akibat keterbatasan fiskal daerah, ketergantungan dana pusat, tantangan geografis kepulauan, serta hambatan sosial-budaya yang memengaruhi pemanfaatan layanan kesehatan, khususnya pelayanan ibu hamil, ibu bersalin, dan bayi baru lahir. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, Focus Group Discussion (FGD), dan dokumentasi terhadap 20 informan yang terdiri dari pemangku kepentingan sektor kesehatan dan masyarakat. Analisis data dilakukan dengan model Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola pembiayaan SPM kesehatan telah berjalan namun belum optimal. Akuntabilitas dan transparansi masih bersifat administratif, partisipasi masyarakat bersifat formal, dan alokasi anggaran belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan riil di lapangan. Faktor pendorong utama meliputi dukungan kepala keluarga, sinergi lintas aktor, dan pemanfaatan dana desa. Sementara faktor penghambat adalah keterbatasan anggaran, tantangan geografis, serta hambatan sosial-budaya seperti kepercayaan pada dukun beranak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan tata kelola pembiayaan kesehatan yang berbasis sosial-budaya menjadi kunci untuk meningkatkan capaian SPM di daerah kepulauan 3T. Implikasi praktis penelitian ini adalah perlunya pendekatan pembiayaan yang adaptif terhadap konteks lokal untuk mendukung pemerataan dan kualitas layanan kesehatan.]]>
