<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerimaan retribusi sampah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sikka, dengan fokus pada mekanisme pemungutan dan kontribusinya terhadap PAD selama periode 2021-2023. Latar belakang penelitian didasarkan pada prinsip otonomi daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di mana retribusi sampah sebagai bagian dari retribusi jasa umum diharapkan menjadi sumber PAD yang signifikan. Namun, realisasi retribusi sampah menunjukkan tren penurunan, sementara PAD meningkat, sehingga kontribusinya rendah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan teori stewardship sebagai grand theory, yang menekankan peran pemerintah daerah sebagai steward yang mengelola sumber daya untuk kepentingan masyarakat (principal). Data dikumpulkan melalui wawancara dengan Kabid Persampahan, petugas penagih, dan bendahara retribusi sampah, serta analisis dokumen dan data sekunder dari Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penerimaan retribusi sampah berjalan terstruktur berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2023 dan Perbup Nomor 5 Tahun 2024, mencakup pendataan pelanggan, penagihan bulanan menggunakan karcis resmi, pencatatan manual-digital, dan penyetoran mingguan ke Kas Daerah melalui SIPD. Namun, kontribusi retribusi sampah terhadap PAD sangat kecil, yaitu 0,0039% (2021), 0,0033% (2022), dan 0,0030% (2023). Kendala utama meliputi keterbatasan infrastruktur (truk rusak), rendahnya kepatuhan masyarakat, dan jangkauan wilayah luas. Penelitian menyimpulkan bahwa meskipun mekanisme akuntabel, kontribusi retribusi sampah belum optimal sebagai pilar PAD, selaras dengan stewardship theory yang menuntut optimalisasi sumber daya untuk kesejahteraan kolektif. Saran meliputi peningkatan infrastruktur, sosialisasi masyarakat, digitalisasi penagihan, dan pelibatan desa/kelurahan untuk meningkatkan efisiensi dan kontribusi terhadap PAD.]]>
