<![CDATA[Abstrak Penelitian ini mengeksplorasi inovasi produk halal pada wirausaha muda di Kecamatan Pallangga melalui pemanfaatan teknologi informasi (TI). Latar belakangnya adalah meningkatnya permintaan pasar halal dan penetrasi internet di daerah terpencil. Data dikumpulkan dengan survei dan wawancara terhadap 150 pengusaha muda, dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan uji regresi logistik. Hasil menunjukkan bahwa penggunaan media sosial dan e-commerce syariah secara signifikan meningkatkan inovasi produk halal (p<0,05), terutama bagi pelaku dengan literasi TI tinggi. Temuan lain menunjukkan perlunya dukungan regulasi dan pelatihan TI untuk mempercepat inovasi. Misalnya, sebagian besar responden menerapkan fitur pembayaran digital halal sesuai Fatwa DSN-MUI 117/2018, namun hanya 40% yang benar-benar memahami implikasi hukum JPH (Undang-Undang Jaminan Produk Halal). Kebijakan lokal yang memfasilitasi sertifikasi halal dan kolaborasi BUMDes-SMEs dapat mengatasi hambatan ini. Implikasi riset ini meluas ke sektor hukum ekonomi syariah: menyoroti perlunya pembaharuan kebijakan JPH yang mengakomodasi e-commerce syariah dan fintech, serta penyiapan digital hubs di kecamatan. Rekomendasi meliputi program pelatihan TI berbasis pesantren dan peninjauan kebijakan UMKM agar mendukung inovasi halal. Kata kunci: inovasi halal, teknologi informasi, kewirausahaan muda, sertifikasi halal, ekonomi syariah. Abstract This research explores halal product innovation among young entrepreneurs in Pallangga District through the utilization of information technology (IT). The study is motivated by the rising demand for halal markets and increasing internet penetration in remote areas. Data were collected via surveys and interviews with 150 young entrepreneurs, then analyzed using descriptive statistics and logistic regression tests. Results indicate that the use of social media and Sharia e-commerce significantly enhances halal product innovation (p < 0.05), particularly for individuals with high IT literacy. Other findings highlight the necessity of regulatory support and IT training to accelerate innovation. For instance, while most respondents have implemented halal digital payment features in accordance with DSN-MUI Fatwa 117/2018, only 40% fully comprehend the legal implications of the JPH (Halal Product Assurance) Law. Local policies that facilitate halal certification and foster collaboration between BUMDes (Village-Owned Enterprises) and SMEs could effectively address these barriers. The implications of this research extend to the Sharia economic law sector: emphasizing the need for JPH policy updates that accommodate Sharia e-commerce and fintech, alongside the establishment of digital hubs at the district level. Recommendations include pesantren-based IT training programs and a review of MSME policies to better support halal innovation. Keywords: halal innovation, information technology, young entrepreneurship, halal certification, Sharia economics.]]>
