<![CDATA[AbstrakPembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional yang memiliki tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya air dan pertanian (Wardana, 2022). Namun, dalam implementasinya, proyek ini memunculkan berbagai permasalahan sosial, ekonomi, dan hukum, seperti konflik agraria dan ketidaksesuaian dalam proses pengadaan tanah (Meilia Anggraini, 2022). Kondisi ini menuntut peran pengawasan yang efektif dari pemerintah daerah agar pembangunan infrastruktur berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi (Sumaryana et al., 2024).Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur daerah dengan studi kasus pada proyek Bendungan Bener. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi dokumen, serta observasi lapangan (Kasus et al., n.d.). Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan masih menghadapi tantangan, terutama dalam aspek koordinasi antarinstansi, lemahnya fungsi kontrol legislatif, serta kurang optimalnya peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam melakukan evaluasi dan pencegahan penyimpangan administrative (Wardana, 2022).Selain itu, konflik sosial di sekitar wilayah proyek juga menandakan belum maksimalnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan proyek (Meilia Anggraini, 2022). Untuk itu, diperlukan peningkatan transparansi pengadaan tanah, penguatan kapasitas DPRD dalam melakukan fungsi pengawasan, serta pengintegrasian mekanisme resolusi konflik berbasis masyarakat agar proyek pembangunan dapat berjalan dengan efektif dan berkeadilan. Dengan demikian, efektivitas pengawasan sangat bergantung pada sinergi antar lembaga, keterbukaan informasi publik, dan penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat daerah (Sumaryana et al., 2024)Kata kunci : Efektivitas Pengawasan, Pemerintah Daerah, Bendungan Bener, Pengadaan Tanah, Konflik Agraria, Transparansi, Akuntabilitas. ]]>
