<![CDATA[Institusionalisasi ideologi negara merupakan prasyarat penting bagi keberlanjutan nilai-nilai dasar dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan berbangsa. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dibentuk sebagai lembaga negara yang memiliki mandat strategis dalam pembinaan, internalisasi, dan pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan mandat tersebut menghadapi berbagai tantangan kelembagaan dan kebijakan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tantangan BPIP dalam proses institusionalisasi ideologi negara dalam praktik kebijakan publik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis dokumen terhadap rencana strategis BPIP, laporan capaian kinerja, kebijakan nasional, serta berbagai policy brief yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun BPIP telah memiliki kerangka regulasi dan perencanaan strategis yang relatif komprehensif, terdapat sejumlah tantangan utama, antara lain keterbatasan daya jangkau kebijakan, lemahnya koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, rendahnya visibilitas publik, serta belum optimalnya integrasi nilai-nilai Pancasila ke dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan publik. Selain itu, tantangan komunikasi publik dan pengukuran dampak kebijakan turut memengaruhi legitimasi kelembagaan BPIP. Artikel ini menyimpulkan bahwa penguatan institusionalisasi ideologi negara melalui BPIP memerlukan reformasi kebijakan yang menekankan pada penguatan koordinasi, peningkatan akuntabilitas dan transparansi, serta pengembangan strategi komunikasi publik yang adaptif dan berbasis bukti. Temuan ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kajian kebijakan publik dan penguatan peran lembaga ideologis negara di Indonesia.]]>
