<![CDATA[Artikel penelitian ini berisi uraian aspek-aspek keperdataan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 10Tahun 2016 tentang Hak Komunal. Tujuannya adalah mengetahui dan menganalisa karakter keperdataan hak komunalyang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 10 Tahun 2016. Metode penelitian yang digunakanadalah penelitian hukum normatif yaitu mencari sinkronisasi antara hak komunal atas tanah yang diatur dalam PeraturanMenteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 10 Tahun 2016 dan hak-hak kebendaan secara umum yang diatur dalam Buku IIKUHPerdata maupun hak-hak atas tanah yang diatur dalam UUPA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak komunalatas tanah yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 10 Tahun 2016 tidak mengakomodasisecara penuh karakter hak kebendaan yang diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupunUndang-Undang Pokok Agraria.]]>
Copyrights © 2017
