<![CDATA[Artikel penelitian ini berisi kajian tentang kekuatan mengikat perjanjian addendum Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan menjelaskan kekuatan mengikat perjanjian addendum dikaji dari syarat sahnya perjanjian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris, yakni studi implementasi hukum tataran praktik di pengadilan melalui studi dokumen dengan mengandalkan data sekunder. Dokumen-dokumen hukum yang menjadi bahan kajian adalah Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3764 K/Pdt/2016 yang berhubungan dengan kekuatan mengikat perjanjian addendum dikaji dari syarat sahnya perjanjian. Hasil penelitian menunjukan bahwa perjanjian addendum dalam kasus Samsidar dan Adlan Harahap memiliki kekuatan mengikat. Hal ini disebabkan karena ketika dikaji dari syarat sahnya perjanjian, perjanjian addendum tersebut memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan syarat khusus di luar Pasal 1320 KUHPerdata. Perjanjian addendum tersebut juga memiliki sifat melengkapi terhadap perjanjian induk karena perjanjian addendum tersebut menyesuaikan kepentingan hukum bisnis para pihak yaitu adanya denda keterlambatan membayar dalam perjanjian addendum di mana dalam perjanjian induk tidak memperjanjikan denda keterlambatan membayar, sehingga tujuan dari dibuatnya perjanjian addendum tercapai.]]>
Copyrights © 2017
