<![CDATA[Struktur politik dan ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan yang sangat mendasar pasca amandemen UUD 1945. Salah satunya adalah pemurnian sistem pemerintahan presidensial Indonesia yang telah disepakati oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sistem pemerintahan presidensial sebetulnya tidak mengenal adanya koalisi. Koalisi lazimnya dipraktekkan dalam sistem pemerintahan parlementer. Akan tetapi dalam kondisi sistem pemerintahan presidensial Indonesia yang multipartai, koalisi merupakan suatu “keharusan” demi keberlangsungan pemerintahan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pola koalisi dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia pasca amandemen UUD 1945 khususnya amandemen ketiga. Penelitian ini dilakukan dengan menelusuri bahan-bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Setelah dianalisis maka diketahui bahwa pola koalisi yang terjadi di Indonesia selama tiga periode pemerintahan pasca amandemen ketiga UUD 1945, didapati pola koalisi yang sedikit berbeda. Akan tetapi dari ketiga pola koalisi tersebut dapat ditarik kesamaan bahwa pola koalisi dalam sistem pemerintahan Indonesia cenderung mudah rapuh dan terpecah belah serta memerlukan kompromi antara berbagai pihak, antara lain eksekutif, legislatif, dan partai politik. Untuk itulah seharusnya ada pengaturan yang jelas mengenai koalisi dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia ini agar tidak mudah terpecah belah demi pemerintahan yang efektif, efisien, dan stabil.]]>
Copyrights © 2017
