<![CDATA[Pekerja Anak merupakan persoalan kompleks yang sulit terselesaikan dan bukan hanya dalam masalah hukum saja namun juga terkait aspek sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Adanya pekerja anak di identikan dengan permasalahan kemiskinan. Berbagai upaya dalam menangani pekerja anak telah dilakukan oleh setiap pihak demi terwujudnya Indonesia bebas pekerja anak, khususnya anak yang bekerja dalam sektor pekerjaan terburuk. International Labour Organization (ILO) sebagai organisasi perburuhan internasional telah mendukung Indonesia melalui pembentukan regulasi berupa perjanjian internasional yang bersifat melindungi anak dari praktik mempekerjakan dan melibatkan anak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.Salah satu bentuk pekerjaan terburuk bagi anak adalah pekerjaan di sektor perkebunan sawit, karena pekerjaan tersebut memenuhi karakteristik bentuk pekerjaan terburuk bagi anak sesuai dengan Pasal 3 Konvensi ILO No. 182 yakni merupakan pekerjaan berat yang membahayakan kesehatan dan keselamatan anak. Meskipun hasil buah sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan yang diunggulkan dan menjadi penyumbang terbesar pendapatan negara di Indonesia, khususnya di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, namun terdapat persoalan kontradiktif yang selama ini terjadi dalam masyarakat yakni keberadaan pekerja anak di perkebunan sawit.Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian empiris yaitu metode yang dilakukan dengan cara meneliti perilaku manusia dalam hubungan hidup masyarakat. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang bersumber dari penelitian lapangan ke Kabupaten Landak dan penelitian kepustakaan yang berasal dari dokumen Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak yang dikeluarkan oleh International Labour Organization (ILO) pada Tahun 1999 serta peraturan-peraturan lainnya yang mendukung upaya penghapusan pekerja anak.Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Konvensi ILO No. 182 yang telah diratifikasi melalui UU No. 1 Tahun 2000 telah di akomodasikan ke dalam peraturan hukum nasional yang dengan secara jelas bertujuan untuk mendukung upaya penghapusan pekerja anak di Indonesia, khususnya juga di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Namun dalam efektivitas penerapan dan penegakan hukum tersebut, terdapat hambatan maupun persoalan dalam pelaksanaannya baik dalam masyarakat, korporasi maupun dari pemerintah daerah sehingga belum efektif terlaksana. Kata kunci: Pekerja Anak, Perkebunan Sawit, Perjanjian Internasional, Konvensi ILO No. 182, Hukum Nasional, Efektivitas Hukum. ]]>
Copyrights © 2019
