<![CDATA[Latar belakang penelitian ini adalah belum optimalnya partisipasi pemangku kepentingan (stakeholder) yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang” sistem Perencanaan Pembangunan Nasinal“ khususnya kelompok perempuan dalam memahami isu dan permasalahan pembangunan daerah yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan desa dalam menetapkan skala prioritas pembangunan. sehingga skala prioritas pembangunan tidak mendominasi pembangunan fisik seperti infrastruktur dalam bidang ekonomi untuk meningkatkan kesejah teraan masyarakat sehingga kebutuhan masyarakat merata. Metode yang digunakan adalah deskriftif analisis, dengan sampel penelitian 8 orang. Berdasarkan hasil penelitian penulis menemukan bahwa pemerintah desa lebih mengutamakan pembangunan fisik dalam menetapkan skala prioritas pembangunan, dan peringkat pembangunan ekonomi dan sosial budaya cenderung terabaikan sehingga kebutuhan masyarakat tidak merata Faktor penghambat yaitu terbatasnya dana yang tersedia sehingga tidak semua pembangunan dapat direalisasikan pada tahun rencana. adapun upaya yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan dana pendapatan desa, seperti dari Bumdes, Kelompok Swadaya masyarakat.]]>
Copyrights © 2019
