<![CDATA[Salah satu faktor penghambat pembangunan jalan adalah sulitnya pengadaan tanah, yang seringkali disebabkan kurangnya partisipasi masyarakat. UU No. 2 tahun 2012 menjamin dan memberi ruang lebih bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam seluruh tahapan pengadaan tanah sampai dengan pelaksanaan pembangunan, melalui prinsip keterbukaan dan keikutsertaan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan pengadaan tanah, terutama melihat sejauhmana partisipasi masyarakat , kemudian dibandingkan dengan peraturan perundang undangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dilakukan di dua lokasi pembangunan jalan di Kabupaten Kebumen. Analisa dilakukan dengan mengelompokkan hasil catatan lapangan sesuai tema yang kemudian ditafsirkan dan dihubungkan dengan konsep atau teori. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah di Kebumen tidak sesuai dengan tahapan dalam undang undang, terutama untuk pengadaan tanah skala besar. Ketidak sesuaian adalah pada tidak adanya sosialisasi sebelum dikeluarkannya penetapan lokasi dan penentuan harga satuan tanah yang didasarkan pada buku status tanah tahun 1960. Warga berpartisipasi dalam pengadaan tanah karena keterpaksaan dan mengharapkan ganti rugi yang tinggi atas aset yang terkena dampak. Dari penelitian ini diharapkan perbaikan pelaksanaan pengadaan tanah agar dilakukan sesuai dengan undang undang, termasuk dalam penilaian harga satuan harus didasarkan pada kondisi saat pengadaan tanah dilakukan, sehingga warga bisa berpartisipasi secara sukarela. Kata Kunci : partisipasi masyarakat, pengadaan tanah, pembangunan jalan]]>
Copyrights © 2019
