<![CDATA[Setiap alumni Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTN BH) membentuk pekumpulan ikatan alumni, dalam hal ini Ikatan Alumni (IA) jenis perkumpulannya yaitu perkumpulan berbadan hukum. IA dapat melakukan hubungan perdata dengan pihak ketiga untuk memenuhi komitmen mendukung sepenuhnya baik moril dan materil kepada almamaternya yang dicantumkan di dalam Anggaran Dasar IA. Status keduanya merupakan badan hukum sehingga dianggap subyek hukum dan mandiri. Kedudukan dan tanggung jawab PTN BH terhadap perkumpulan IA berbadan hukum tersebut dapat menimbulkan conflict of interest. Tujuan penelitian ini menemukan pemahaman dan menganalisis kedudukan dan tanggung jawab Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum terhadap perjanjian yang dibuat perkumpulan ikatan alumni yang berbadan hukum dengan pihak ketiga berdasarkan hukum perdata Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yuridis normative dengan pendekatan deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa Kedudukan PTN BH dengan unit usaha dan IA berbadan hukum yang didirikannya dapat diartikan sebagai perusahaan kelompok dan bertindak sebagai pimpinan sentral. PTN BH dalam setiap perjanjian yang dibuat IA akan selalu terkait dan bertanggung jawab dalam keadaan apapun, dikarenakan beberapa faktor yaitu rektor sebagai pimpinan PTN BH secara ex-officio menjabat sebagai Ketua Dewan Penasehat Pusat yang bertugas dan berwenang sesuai AD/ART IA, tercantumnya nama institusi PTN BH dan adanya Pasal 43 AD/ART Ikatan Alumni PTN BH. Maka dapat dikatakan adanya kepentingan PTN BH didalam IA. Hal tersebut berbenturan dengan Pasal 27 ayat (7) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Statuta PTN BH bahwa rektor dilarang merangkap jabatan yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan PTN BH.]]>
Copyrights © 2018
