ABSTRACTPost-MoU, the conditions for peace in Aceh still remain in a dilemma. This happenedbecause the differentiation principle of self-governement between the central governmentand the Aceh government. One of the problems that unfinished is the Qanun Flag andCoat Aceh. This study aimed to analyze the media construction (antaranews.com) to thepolemic Qanun Aceh. The approach used in this study is a constructivist-critical analysismodel framing. The results showed that antaranews.com constructing the cause ofpolemic occurs because the Aceh Governmet endorsed the Aceh Qanun about flag andemblem Aceh that closely resembles the GAM flag. The Aceh Government placed as theguilty party. As a government-owned media, antaranews.com helped push for theGovernment to revise Aceh Qanun Number 3/2013.Keywords : media construction, polemic of local regulation, framingABSTRAKPasca-MoU Helsinki, kondisi perdamaian di Aceh masih tetap berada dalam posisidilematis. Hal ini terjadi karena masih adanya perbedaan prinsip self-governement antarapemerintah pusat dan Pemerintah Aceh. Salah satu yang masalah yang belum selesaiadalah pengesahan Qanun Bendera dan Lambang Aceh. Penelitian ini bertujuan untukmenganalisis konstruksi media (antaranews.com) terhadap polemik pengesahan QanunAceh. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah konstruktivis-kritis denganmodel analisis framing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa antaranews.commengonstruksi penyebab polemik terjadi karena Pemerintah Aceh mengesahkan QanunBendera dan Lambang Aceh yang sangat menyerupai bendera GAM. Pemerintah Acehditempatkan sebagai pihak yang bersalah. Sebagai media yang dimiliki oleh pemerintah,antaranews.com ikut mendorong agar Pemerintah Aceh melakukan revisi terhadap QanunAceh Nomor 3 tahun 2013.Kata Kunci : konstruksi media, polemik peraturan daerah, framing
Copyrights © 2017