<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk melihat realitas kesetaraan gender di Provinsi Aceh tepatnya didaerah dataran tinggi Gayo Kabupaten Gayo Lues dan Aceh Tengah, dengan pemberlakuan perda syariah. Kesetaraan gender dalam sektor publik dilihat melalui fenomena berdasarkan keadaan pada saat terjadinya konflik RI-GAM di Provinsi Aceh dan pasca pemberlakuan perda syariah dilingkungan kehidupan masyarakat Aceh. Penelitian ini menggunakan kajian teori feminisme liberal, untuk membahas perjuangan dan kesetaraan gender dalam konteks kebijakan politik. Selain itu juga menggunakan konsep kesetaraan gender dengan ideologi pembebasan perempuan mendapatkan kekuatan hukum yang sama dengan laki-laki dalam perspektif Islam. Penelitian ini memakai metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dan informasi melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik penentuan informan menggunakan Purposive Sampling dan Snowball. Pembahasan terkait perda mengalami perguliran proses hingga lahirnya qanun Aceh yang mengatur pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan yang diatur dalam qanun nomor 6 tahun 2009. Aturan dalam qanun tersebut didasari oleh ketidaksetaraan gender yang dipengaruhi oleh konflik dan kuatnya budaya patriarki. Namun, berdasarkan pada temuan dilapangan saat ini peran qanun memiliki pengaruh yang signifikan dalam kesetaraan peran dan hak antara laki-laki dan perempuan seperti dalam isu perceraian dan pemberlakuan hukum syariat bagi pelanggar aturan. ]]>
Copyrights © 2018
