BATASAN MAKNA ‘TIDAK ADIL DAN TANPA ALASAN WAJAR’ SEBAGAI DASAR DALAM PENGAJUAN GUGATAN DIRECT OLEH PEMEGANG SAHAM KE PENGADILAN NEGERI

Muhammad Rizal Akbar

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Sarjana Ilmu Hukum, September 2019

Muhammad Rizal Akbar, Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H. dan Shanti Riskawati, S.H., M.Kn. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya   Email : [e-mail]   ABSTRAK Penelitian ini membahas mengenai batasan makna ‘tidak adil’ dan ‘tanpa alasan yang wajar’ pada Pasal 61 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 sebagai dasar pengajuan gugatan direct oleh pemegang saham ke Pengadilan Negeri. Akan tetapi dalam penjelasan undang-undang tidak dijelaskan batasan makna dari perbuatan yang dianggap ‘tidak adil’ dan ‘tanpa alasan wajar’ itu seperti apa sehingga dinilai luas dan dapat ditafsirkan berbeda-beda oleh masing-masing pihak sehingga sulit untuk mendapatkan kepastian hukum. Sehingga menjadi permasalahan hukum yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah Bagaimana batasan makna‘tidak adil dan tanpa alasan wajar’ dalam Pasal 61 Ayat 1 UUPT mengenai pengajuan gugatan direct oleh pemegang saham? Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengemukakan batasan makna‘tidak adil dan tanpa alasan wajar’ dalam Pasal 61 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai pengajuan gugatan direct oleh pemegang saham. Kata Kunci : Dasar Pengajuan Gugatan, Gugatan Direct, Batasan makna  Pasal 61 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. ABSTRACT This research discusses the scope of definition of the term ‘unfair’ and ‘without reasonable ground’ in Article 61 Paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 as a basis of filing a direct lawsuit done by shareholders to District Court. However, the Law does not include any further explanation concerning the scope of the definition of the two terms, thus they hold general meaning and may be multi-interpreted, which may lead to lack of legal certainty. The research problem studied is what is the scope of the definition of the term ‘unfair and without reasonable ground’ in Article 61 Paragraph 1 of Law concerning Limited Liability Company (UUPT) over filing a direct lawsuit by shareholders? This research is aimed to analyse and explain the scope of definition of the term as mentioned in Article 61 Paragraph 1 of Law Number 40 of 2007 regarding direct lawsuit filing done by shareholders. Keywords: the basis of lawsuit filing, direct lawsuit, scope of definition in Article 61 Paragraph (1) of Law Number 40 of 2007.