<![CDATA[Dakwah Struktural melalui Program Bandung Agamis mencerminkan bahwa internalisasi dan transformasi nilai-nilai agama bisa dilakukan oleh pemerintah pada wilayah publik tanpa labelisasi shari’at Islam secara formal seperti pendapat kelompok integralis, dan tidak juga memisahkan agama dengan negara seperti pendapat kalangan sekularis. Hal itu memperkuat pendapat paradigma simbiotik dalam relasi agama dan negara, seperti diungkapkan hasil kajian sebelumnya yaitu: al-Mawardi dalam al-Ahkâm al-Sultâniyah wa al-Wilâyah al-Dîniyah; al-Ghazali dalam al-Tibr al-Masbûk fî-al-Nasîhat al-Mulûk, Kimiyât al-Sa’âdah, dan al-Iqtis}âd fî al-‘Itiqâd; Fazlurrahman, dalam The Islamic Concept State dan Islam and Modernity; dll. Juga membuktikan lemahnya pendapat:1). Kalangan sekularistik yang menyatakan bahwa agama tidak memiliki hubungan dengan Negara; dan 2). Kalangan integralistik yang menyatakan bahwa agama dan negara harus menyatu.Penelitian ini sejalan dengan pendapat Fazlurrahman, dalam Islam and Modernity, bahwa yang terpenting adalah terwujudnya masyarakat muslim bukan negara Islam dan Munawir Sadjali dalam Islam dan Tata Negara, bahwa paradigma simbiotik merupakan alternatif yang kompromis antara integralistik dengan sekularistik, serta hasil penelitian Jose Casanova dalam Public Religions in the Modem World, bahwa agama secara empirik dihubungkan dengan berbagai persoalan sosial-kemasyarakatan. Pendekatan penelitian ini adalah menganalisis Kebijakan Program Bandung Agamis (pada periode 2003 sampai 2010) yang sekaligus dijadikan sebagai data primer.]]>
Copyrights © 2015
