<![CDATA[Pengadopsian sistem presidensial multipartai di Indonesia sejak tahun 2004 berpotensi menyebabkan gangguan terhadap stabilitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, karena disharmoni relasi antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Terlebih, tidak terlihat adanya peran yang signifikan dari dua kamar lain di badan legislatif yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dalam memoderasi konflik antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Tulisan ini menggunakan pendekatan relasi legislatif dan eksekutif dalam sistem presidensial multipartai serta teori sistem perwakilan untuk menggambarkan hubungan antara badan legislatif dan eksekutif di Indonesia serta memberikan alternatif solusi untuk mengembangkan relasi yang harmonis antara lembaga eksekutif dan legislatif dengan melakukan reposisi terhadap lembaga legislatif. Tulisan ini menawarkan dua alternatif reposisi: pertama, pengadopsian sistem bikameral kuat atau bikameral simetris, dan kedua, memformalisasikan peran Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai forum musyawarah tertinggi untuk merumuskan haluan negara. ]]>
Copyrights © 2017
