<![CDATA[Senyatanya terminologi politisasi pendidikan memiliki banyak arti dan pengertian; tetapi dalam tulisan ini yang dimaksud adalah menguasai aneka jabatan di lingkungan departemen pendidikan oleh partai politik sehingga kebijakan pendidikan yang diambil berpotensi dibumbui dengan berbagai kepentingan partai politik tertentu. Terminologi politisasi pendidikan perlu diaktualisasi megingat saat ini ada upaya memperluas kiprah para politisi dalam jabatan eksekutif pada berbagai departemen dan kementrian pemerintah. Tegasnya jabatan eselon satu seperti direktur jenderal (dirjen), sekretaris jenderal (sekjen), inspektur jenderal (irjen), dsb, diusahakan untuk menjadi jabatan politik; yaitu suatu jabatan yang diisi oleh orang-orang politik. Beberapa politisi sekarang ini sedang mengupayakan agar eselon satu dapat diformalkan menjadi jabatan politik melalui perubahan UU No.43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.]]>
Copyrights © 2009
