<![CDATA[ Nampaknya persoalan uang di mana saja, khususnya di sekolah, memang benar-benar sangat peka. Kekeliruan sedikit saja dalam men-jalankan manajemen keuangan dapat menimbulkan berbagai dampak yang fatal. Itulah sebabnya para petinggi departemen pendidikan kita, tak terkecuali Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Wardiman Djojonegoro, tidak bosan-bosannya berbicara mengenai transparansi dalam menjalankan manajemen keuangan sekolah. Untuk yang kesekian kalinya Pak Wardiman selaku menteri pen-didikan berbicara tentang transparansi manajemen keuangan sekolah. Baru-baru ini beliau menganjurkan agar seluruh kepala sekolah dapat menjalankan manajemen keuangan sekolah secara transparan, hal ini utamanya menyangkut dana yang dikumpulkan dari masyarakat. Pada sisi yang lain beliau juga menghimbau agar pengurus Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3) di sekolah tidak hanya membantu mengumpulkan dana saja tetapi juga membantu dalam hal pengelolaan dan penggunaannya. Sudah barang tentu pengelolaan dan penggunaan yang dilakukan secara transparan (Suara Pembaruan; 15/09/1996). Apa yang disampaikan Pak Wardiman tersebut kiranya memang sangat tepat karena kurangnya transparansi dalam manajemen keuang-an sekolah terbukti telah menyebabkan berbagai reaksi destruktif dari civitas sekolah itu sendiri. Kasus protes dan mogok belajar yang ter-jadi di beberapa sekolah akhir-akhir ini telah membuktikan terjadinya reaksi destruktif yang dimaksud. Pada sisi yang lain menteri pendidikan juga menyampaikan pesan Presiden Soeharto agar penarikan sumbangan pendidikan dilakukan secara hati-hati. Presiden berpesan agar sumbangan pendidikan dila-kukan secara sukarela serta jangan terjadi paksaan karena tidak semua orang tua siswa mampu membayar. Sumbangan ini hendaknya didasarkan pada musyawarah antara pihak sekolah dan orang tua siswa.]]>
Copyrights © 1996
