<![CDATA[ Barangkali "suhu politik" di IKIP Bandung dalam beberapa hari terakhir ini sedikit naik; hal ini bisa diikuti dari berbagai pemberitaan di media massa. Adapun pangkalnya adalah rencana kenaikan "iuran pendidikan" yang belum disetujui rektor sudah tercium oleh mahasiswa yang sebagian (besar?) tidak menyetujuinya. Lebih daripada itu draft surat edaran tentang rencana kenaikan "iuran pendidikan" yang belum tertandatangani rektor pun sudah jatuh ke tangan mahasiswa. Buntutnya adalah para mahasiswa ramai-ramai melakukan unjuk rasa di Gedung Rektorat untuk memprotes rencana tersebut. Dari sumber di IKIP Bandung sendiri diperoleh informasi bahwa rencana kenaikan "iuran pendidikan" tersebut sebenarnya cukup posi-tif; yaitu untuk mengantisipasi kegiatan mahasiswa yang makin lama makin dituntut kreativitasnya. Lebih lanjut dinyatakan oleh sumber yang sama bahwa sampai sekarang ini berbagai lembaga kemahasiswaan di IKIP Bandung tidak mempunyai ruang sekretariat yang memadai sehingga muncul gagasan untuk membangun gedung pusat kegiatan ekstra kurikuler mahasiswa. Di gedung ini kelak di samping akan dibangun ruang-ruang sekretariat bagi berbagai lembaga kemahasiswaan juga akan difasilitasi dengan ruang serba guna, tempat pertemuan, kantin, foto copy, percetaan dan sebagainya. Dengan fasilitas seperti ini kreativitas mahasiswa dapat dipacu dan dikembangkan secara lebih memadai. Peristiwa unjuk rasa di IKIP Bandung tersebut mengingatkan kita pada peristiwa yang hampir sama sekitar empat tahun lalu ketika Uni-versitas Indonesia (UI) Jakarta dan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta merencanakan menaikkan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi mahasiswanya.Ketika itu rencana kenaikan SPP juga sempat mendapat respon yang cukup demonstratif dari sekelompok mahasiswa PTN yang bersangkutan.]]>
Copyrights © 1996
