ANALISIS PRINSIP AL-HURRIYAH TERHADAP HAK POLITIK PEGAWAI NEGERI (TNI DAN POLRI) DI INDONESIA DITINJAU DARI DEMOK¬RASI DAN HAM

Lutfi Fahrul Rizal (Pasca Sarjana Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung)

ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Vol 9, No 2 (2015): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan

AbstrakHak politik bagi pegawai negeri terutama bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik In­do­ne­sia (Polri) telah mengalami banyak perubahan seiring dengan perkembangan sejarah bangsa Indonesia. Permasalah­an yang timbul adalah bagaimanakah pengaturan tentang hak po­li­tik bagi TNI dan Polri dalam Pemilihan Umum di Indo­nesia apa­bila dilihat dari perspektif sejarah dan politk hukum serta ba­gai­manakah analisis prinsip al-Hurriyah dengan tinjauan konsepsi Hak Asasi Manusia dalam konteks masyarakat de­mok­ratis di Indonesia. Berdasar­kan hasil penelitian dapat dike­tahui bahwa pengaturan pada tiga periode kekuasaan meng­alami kemun­duran. Pada masa Orde Lama, angkatan bersen­jata dan polisi diberikan hak me­mi­lih dalam Pemilu. Pada Orde baru, ABRI tidak diberikan hak untuk memilih, namun keberadaan ABRI dalam ranah-ranah politik diatur secara khusus melalui mekanisme peng­ang­katan dalam lembaga legis­latif. Sedangkan pada era refor­masi, hak pilih dan memilih ba­gi anggota TNI dan Polri dihi­lang­kan sehingga TNI dan Polri hanya melaksanakan tugas ne­gara tanpa adanya hak politik yang melekat dalam diri instansi tersebut. Hal tersebut meng­indi­kasikan bahwa pengaturan hu­kum tentang hak pilih berda­sarkan analisis prinsip Al Hurriyah menurut perspektif Hak Asasi Manusia dalam konteks masya­rakat demokratis belum­lah sinkron satu dengan lainnya. Hal ini dikarenakan kriteria par­tisipasi dan keterwakilan sebagai­mana termaktub dalam nilai-nilai ideal demokrasi belumlah ter­wujud.