Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.405
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah al-Afkar, Journal For Islamic Studies Unes Law Review ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan KRTHA BHAYANGKARA Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama Jurnal Hukum Lex Generalis PAMALI: Pattimura Magister Law Review Al-Mutsla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Ilmu Multidisplin al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Socio Politica : Jurnal Ilmiah Jurusan Sosiologi SIYASI: Jurnal Trias Politica PESHUM
Lutfi Fahrul Rizal, Lutfi Fahrul
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Astronomy Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 46 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 46 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Pancasila dalam Politik Pencitraan di Indonesia Lutfi Fahrul Rizal
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 15, No 2 (2021): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/adliya.v15i2.12499

Abstract

This study aims to measure the level of appreciation and practice of the values of Pancasila as the ideology of the Indonesian nation as a whole so that the values in it can really be applied in the life of the nation and state. This research uses a normative-empirical method, namely by combining legal research methods that not only view the law as a prescriptive and applied discipline but also have a descriptive nature based on the reality of the development of law itself in society. There are several phenomenal events that are closely related to Pancasila, where these events illustrate that noble values that are actually respected and upheld are still vulnerable to being exploited by their sensitivity by some groups for imaging purposes without paying attention to the noble values of Pancasila. Pancasila is vulnerable to being used as a political commodity so that certain groups feel that it is Pancasilaist and other groups are not Pancasilaist. The results of this study provide an indication that all groups should be able to place Pancasila as an ideology in the nation and state and become a joint evaluation in revitalizing the noble values contained in Pancasila as the basic rules, guidelines, and philosophy of life of the Indonesian nation that must be practiced as the embodiment of Bhineka Tunggal Ika.Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia secara utuh, sehingga nilai-nilai di dalamnya benar-benar dapat diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris, yaitu dengan cara melakukan penggabungan metode penelitian hukum yang tidak hanya memandang hukum sebagai disiplin yang bersifat preskriftif dan terapan, namun sekaligus bersifat deskriptif yang didasarkan pada kenyataan perkembangan hukum itu sendiri di masyarakat. Ada beberapa peristiwa fenomenal yang erat hubungannya dengan Pancasila, di mana peristiwa ini memberi gambaran bahwa nilai-nilai luhur yang sejatinya dihormati dan dijunjung tinggi masih rentan dimanfaatkan sensitivitasnya oleh sebagian kelompok untuk kepentingan pencitraan tanpa memperhatikan nilai-nilai luhur Pancasila. Pancasila rentan dijadikan sebagai komoditas politik, sehingga meng­anggap bahwa golongan tertentu merasa Pancasilais dan kelompok lain tidak Pancasilais. Hasil penelitian ini memberikan petunjuk bahwa seharusnya semua kelompok dapat menempatkan Pancasila sebagai ideologi dalam berbangsa dan bernegara, dan menjadi evaluasi bersama dalam merevitalisasi nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila sebagai aturan dasar, pedoman dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang harus diamalkan sebagai perwujudan Bhineka Tunggal Ika.
(DE) SENTRALISME KEKUASAAN: KEDUDUKAN PEMIMPIN TERHADAP KASUS RECALL DALAM KAJIAN KONSEP AHLUL HALLI WAL ‘AQDI Lutfi Fahrul Rizal
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 10, No 1 (2016): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (488.321 KB) | DOI: 10.15575/adliya.v10i1.5145

Abstract

AbstrakSeorang pemimpin merupakan perwujudan dari apa yang dipimpinnya. Maka ia pula yang menjadi ukuran keberhasilan atau tidaknya suatu keadaan yang dipimpinnya. Recall merupakan salah satu hak partai politik yang bisa dikatakan “istimewa” dewasa ini, maka dari itu boleh dikatakan bahwa 70% kekuasaan negara dimiliki oleh partai politik. Dalam kasus recall terdapat banyak permasalahan dan kontroversi, terutama menyangkut alasan, mekanisme dan penyelesaian sengketa recall. Kontroversi penyelesaian sengketa recall melalui lembaga peradilan TUN mempermasalahkan kedudukan seorang pemimpin, yang dalam hal ini adalah presiden. Sebagian kalangan mengatakan perkara recall boleh diproses di peradilan TUN dan sebagian lagi mengatakan tidak boleh dengan alasan tindakan presiden tersebut hanya bersifat pasif atau hanya sebatas “pengamin” saja, maka tidak dikatakan sebagai tindakan tata usaha negara. Hal ini cukup menarik untuk dikaji dengan memfokuskan kepada sikap seorang presiden atau pemimpin terhadap kasus recall dalam konsep Ahlul halli wal ‘aqdi.
PERSFEKTIF SIYÂSAH SYAR’IYYAH TENTANG DARURAT NEGARA DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 Lutfi Fahrul Rizal
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 14, No 1 (2020): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (854.125 KB) | DOI: 10.15575/adliya.v14i1.8404

Abstract

AbstractTransmission of the Covid-19 epidemic is a State problem categorized in the defense aspect in the public health sector. Covid-19's handling policy as a health emergency accompanied by a civil emergency policy is considered inappropriate, with reasons for interpretation, problem context, situation, conditions and ways of handling that are completely different. The research method used is Normative-Empirical, which combines facts with legal events that have been arranged in such a way in the context of the problem under study, using the Live Case Study approach, which is a review of cases or the implementation of regulations into events that are still ongoing until now this. The handling of Covid-19 requires serious collaboration between the Government and the people, in Siyasah al-Syar'iyyah this problem can be categorized as a form of jihad. On the one hand the Government must take an appropriate decision and policy for the benefit of the community and on the one hand the community is required to show the attitude of obedience and discipline in carrying out the policies that have been set, by ruling out political primodialism, religious fanaistem and others. AbstrakPenularan wabah Covid 19 merupakan permasalahan Negara yang dikate­gori­kan pada aspek pertahanan pada bidang kesehatan masya­rakat. Kebijakan pe­na­­nganan Covid-19 sebagai keadaan darurat kese­hatan yang didampingi de­n­g­an kebijakan darurat sipil dinilai kurang tepat, dengan alasan interpretasi, kon­teks masalah, situasi, kondisi dan cara penanganan yang berbeda sama sekali. Metode penelitian yang digunakan yaitu Normatif-Empiris, yakni meng­gabung­kan antara fakta dengan peristiwa hukum yang telah diatur sedemikian rupa dalam konteks permasalahan yang dikaji, dengan menggunakan pende­ka­tan Live Case Study, yakni penelaahan terhadap kasus atau implementasi per­atu­ran ke dalam peristiwa yang masih berjalan sampai dengan saat ini. Pena­nga­nan Covid-19 membutuhkan kerjasama yang serius antara Pemerintah ber­sama dengan rakyat, dalam Siyasah al-Syar’iyyah masa­lah ini dapat dika­tego­ri­kan se­ba­gai bentuk jihad. Pada satu sisi Peme­rintah harus mengambil sebuah ke­­pu­tusan dan kebijakan yang tepat demi kemaslahatan masyarakat dan pada satu sisi pula masya­rakat ditun­tut untuk menunjukkan sikap keta’atan dan ke­di­­­siplinan dalam men­jalanakan kebijakan yang telah ditetapkan tersebut, de­ng­an menge­sampingkan primodialisme politik, fanaistem agama dan yang lain­nya.
ANALISIS PRINSIP AL-HURRIYAH TERHADAP HAK POLITIK PEGAWAI NEGERI (TNI DAN POLRI) DI INDONESIA DITINJAU DARI DEMOK¬RASI DAN HAM Lutfi Fahrul Rizal
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 9, No 2 (2015): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (539.613 KB) | DOI: 10.15575/adliya.v9i1.6168

Abstract

AbstrakHak politik bagi pegawai negeri terutama bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik In­do­ne­sia (Polri) telah mengalami banyak perubahan seiring dengan perkembangan sejarah bangsa Indonesia. Permasalah­an yang timbul adalah bagaimanakah pengaturan tentang hak po­li­tik bagi TNI dan Polri dalam Pemilihan Umum di Indo­nesia apa­bila dilihat dari perspektif sejarah dan politk hukum serta ba­gai­manakah analisis prinsip al-Hurriyah dengan tinjauan konsepsi Hak Asasi Manusia dalam konteks masyarakat de­mok­ratis di Indonesia. Berdasar­kan hasil penelitian dapat dike­tahui bahwa pengaturan pada tiga periode kekuasaan meng­alami kemun­duran. Pada masa Orde Lama, angkatan bersen­jata dan polisi diberikan hak me­mi­lih dalam Pemilu. Pada Orde baru, ABRI tidak diberikan hak untuk memilih, namun keberadaan ABRI dalam ranah-ranah politik diatur secara khusus melalui mekanisme peng­ang­katan dalam lembaga legis­latif. Sedangkan pada era refor­masi, hak pilih dan memilih ba­gi anggota TNI dan Polri dihi­lang­kan sehingga TNI dan Polri hanya melaksanakan tugas ne­gara tanpa adanya hak politik yang melekat dalam diri instansi tersebut. Hal tersebut meng­indi­kasikan bahwa pengaturan hu­kum tentang hak pilih berda­sarkan analisis prinsip Al Hurriyah menurut perspektif Hak Asasi Manusia dalam konteks masya­rakat demokratis belum­lah sinkron satu dengan lainnya. Hal ini dikarenakan kriteria par­tisipasi dan keterwakilan sebagai­mana termaktub dalam nilai-nilai ideal demokrasi belumlah ter­wujud.
Pemetaan Indeks Kerawanan Pemilu 2024 Perspektif Siyasah Dusturiyah Agustin, Elva Astri; Rizal, Lutfi Fahrul; Saptaji, Aji
PAMALI: Pattimura Magister Law Review Vol 4, No 2 (2024): JULI
Publisher : Postgraduate Program in Law, Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/pamali.v4i2.2206

Abstract

Introduction: This research is motivated by the general election vulnerability that will occur in Bandung Regency in 2024. The Bandung Regency Election Vulnerability Index has reached 91.5 percent. The IKP measures include monitoring campaign violations, voting rights, income, money politics, ASN neutrality, hoax news.Purposes of the Research:  The aim of this research is to analyze the vulnerabilities that occurred during the general election in Bandung Regency, highlighting the importance of comprehensive prevention and supervision efforts. With this mapping, stakeholders can focus more on monitoring, intervention and prevention efforts. The election vulnerability index also functions as a measuring tool to evaluate the effectiveness of the policies and strategies implemented in order to create clean, honest and fair elections.Methods of the Research: The research method used is qualitative with a descriptive type based on the focus of the study used, namely empirical research.Results of the Research: The results of the research show that there are potential vulnerabilities that occur in Bandung Regency. Bawaslu's function in preventing election violations includes identification and mapping of violations, coordination, monitoring and evaluation of election implementation. Bawaslu also coordinates with related government agencies and increases public participation in election supervision.
The Value of Community Participation in the Creation of Local Legal Products in Indonesia Solehudin, Ending; Fautanu, Idzam; Rizal, Lutfi Fahrul
Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama Vol 7, No 1 (2024): Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama
Publisher : Program Studi Studi Agama-Agama Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/hanifiya.v7i1.34483

Abstract

This research aims to explore the influence of community participation on the creation of local legal products in Indonesia, focusing on regions with special autonomy status like Banda Aceh, Aceh Besar Regency, Yogyakarta City, and Surakarta City, and comparing them with regions with ordinary autonomy status like Bandung Regency and Bandung City. Using a combined normative and empirical legal research approach, including public consultations and field surveys, the study delves into the origin of regional legal products, highlighting community participation, people's sovereignty, the rule of law, and public policy. It examines various factors affecting community involvement, such as social, political, cultural, and educational factors. The research findings underscore the importance of community participation in shaping the quality and compliance of local legal products. However, conventional patterns in facilitating community involvement often result in suboptimal participation, except for unique cases like Aceh, which demonstrates innovative approaches and impactful outcomes. The study concludes that enhancing community participation is crucial for improving the quality and effectiveness of local legal products, ensuring better compliance and implementation at the grassroots level.
Optimalisasi Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Kota Bandung Terhadap Retribusi Parkir Perspektif Siyasah Maliyah Faris Faturohman; Lutfi Fahrul Rizal; Taufiq Alamsyah
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2057

Abstract

This research discusses the analysis of siyasah maliyah towards optimizing the income of the Regional Public Service Agency from parking fees. The aim of this research is to determine the mechanism for collecting parking fees based on Bandung City Regional Regulation Number. 3 of 2020 and Bandung City Regulation Number 634 of 2017, as well as to find out the Siyasah Maliyah review of the management of parking fees based on Bandung City Regional Regulation Number. 3 of 2020 and Bandung City Regulation Number 634 of 2017. The method used in this research is a qualitative research method with an empirical juridical approach. Based on the results of this research, collection of parking fees in Bandung City is carried out using two methods, namely manual and using a parking machine. Even though the income from manual collection is higher than using electronic machines, there are still many leakages in field collection. Even though parking rates have been regulated in regional regulations, there are still violations in their determination by parking managers. The implementation of government policies must be in accordance with the principles of Islamic law, especially in safeguarding assets (hifdz mal), and follow the principles of Maliyah siyasah such as justice and maslahah.
Tindak Lanjut Program Kartu Prakerja Skema Normal di Kabupaten Indramayu Prespektif Siyasah Dusturiyah Fahgita Fildza Azahra; Lutfi Fahrul Rizal; Aji Saptaji
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2147

Abstract

The kartu prakerja is one of the policies established by the government based on developing work competencies which is intended for workers/laborers affected by kartu prakerja termination, and/or workers/laborers who need to develop competency skills. The initial implementation of the kartu prakerja Card policy was semi-social assistance during the pandemic in 2020. However, as time went by the economic situation of the workforce in Indonesia returned to stability. So this policy continues to followed, by the program by implementing implementation using a normal scheme, in which there is a role for local governments, in this case the kartu prakerja Service, in providing offline services and training. This research aims to find out how the follow up to the kartu prakerja policy is implemented in Indramayu Regency. By using qualitative descriptive data obtained through oral interviews from sources and the conditions observed. This research was conducted in Indramayu Regency which is one of the districts/cities in West Java Province which was selected to be one of the first 10 Provinces to implement the normal scheme in implementing the kartu prakerja program.
Efektivitas Pengaturan Penyerapan Tenaga Kerja Lokal Di Kabupaten Karawang Dalam Meminimalisir Angka Pengangguran Perspektif Siyasah Dusturiyah Hidayat, Yusinta; Fahrul Rizal, Lutfi; Saptaji, Aji
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2192

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan pengaturan penyerapan tenaga kerja lokal melalui program dan kegiatan perluasan kesempatan kerja di dalam hubungan kerja, dengan menyerap 60% tenaga kerja lokal di Kabupaten Karawang dalam meminimalisir angka pengangguran dilihat dari perspektif siyasah dusturiyah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan yuridis empiris dengan jenis deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara dan analisis terkait peraturan ketenagakerjaan di Kabupaten Karawang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan tentang penyerapan tenaga kerja mengenai program skala prioritas 60% menyerap tenaga kerja lokal kini belum dapat dikatakan efektif dikarenakan angka pengangguran lokal di Kabupaten Karawang masih bersifat flutuaktif, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya rendahnya sumber daya manusia, kurangnya pengawasan dan penegakan regulasi dan masih maraknya praktik percaloan. Adapun dalam perspektif siyasah dusturiyah terdapat teori kewajiban negara yang dikembangkan oleh Abu Yusuf, yang mana negara berkewajiban untuk memelihara kepentingan rakyat dan menciptakan kemakmuran untuk mereka. Peraturan penyerapan tenaga kerja merupakan salah satu bentuk dari adanya kewajiban negara dalam membuat suatu kebijakan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Selain itu, agar suatu kebijakan dapat dijalankan dengan efektif, maka seorang pemimpin dalam menetapkan atau melaksanakan suatu kebijakan harus mengutamakan kemaslahatan umatnya.
Implikasi Konflik Penggelembungan Suara Sirekap Terhadap Demokrasi yang Jurdil dalam Pemilu 2024 Perspektif Siyasah Dusturiyah Nur Azzahra, Annisa; Janwari, Yadi; Fahrul Rizal, Lutfi
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2193

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab dan implikasi terjadinya penggelembungan suara sirekap pemilu 2024 terhadap demokrasi yang jurdil perspektif siyasah dusturiyah. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif melalui pendekatan yuridis normatif dengan jenis deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data penelitian ini melalui library research atau studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa penggelembungan suara Sirekap pemilu tahun 2024 terjadi karena ketidaksinkronan dan kesalahan dalam mengkonversi data hasil suara pemilu formulir model C-Hasil dengan hasil suara yang terbaca dan ditampilkan dalam Sirekap disebabkan oleh bentuk tulisan setiap panitia pemilu di TPS tidak semua terbaca secara jelas dan mudah oleh sistem sirekap, kualitas gambar beresolusi rendah dan sudut pengambilan gambar yang tidak tepat, terdapat noise pada gambar seperti bercak dan lipatan kertas, serta kesalahan manusia saat pengunggahan sehingga dapat mengancam integritas dan keabsahan pemilu, pelanggaran terhadap asas kejujuran dan keadilan, kehilangan kepercayaan publik, kerugian bagi keadilan politik, kehilangan asas transparansi, dan pengaruh terhadap kebijakan publik. Adapun dalam perspektif siyasah dusturiyah, hal ini belum mewujudkan prinsip fiqh siyasah dusturiyah, karena ada hak warga negara yang dirugikan, karena fiqh siyasah senantiasa memastikan hubungan pemerintah dengan hubungan warga negaranya, salah satunya menjaga hak-hak konstitusional.
Co-Authors Abdul Rohim, Zahra Alifia Addysa, Zalfa Violina Agustin, Elva Astri Aji Saptaji Al Aziz, Alfandy Faris Alamsyah, Taufiq Alfin Maqbul Fauzi Amelia, Putri Arie Nurazizah Asro, M Asro, M. Atqiyatun Nisa, Syifa Badruzaman Hidayat, Isa Bintang Andhika Bobang Noorisnan Pelita Chaerul Shaleh Chaerul Shaleh, Chaerul Chinta Nuraini Agustin Ending Solehudin Fachri Muhammad Aji Fadillah Walduda’ini, Al Fahgita Fildza Azahra Faris Faturohman Fauzan Ali Rasyid Hidayat, Yusinta Idzam Fautanu Insanul Haq, Yurid Al Izzatul Ma'luf, Muhammad Alif Moch Andika Satria Piningit Mochamad Suwanda Hadiansyah Muhammad Amin Muhammad Amin Muhammad Asro Muhammad Fauzan Mustofa Nadiya Sri Rahayu Nur Azzahra, Annisa Nurfaqih, Faizal Pelita, Bobang Noorisnan Putri, Zulfa Listiani Putri, Zuwinda Herika Rio Surya Darmawan Saebani, Beni Ahmad Saptaji, Aji Syahna Rahmawati Dewi Taufiq Alamsyah Treissa Puspitasari Tubagus, Haikal Yadi Janwari Yana Sutiana Zulqornain, Kenken Muhammad