<![CDATA[Kebijakan privatisasi merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengalihkan sebagian atau keseluruhan aset yang dimiliki negara kepada pihak swasta. Privatisasi BUMN telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Sebagian masyarakat setuju dengan privatisasi sepanjang privatisasi dapat memberikan manfaat yang lebih baik, sebagian masyarakat menolak privatisasi karena dianggap tidak nasionalis dan menghabiskan aset negara.Tujuan yang akan dicapai melalui kebijakan privatisasi adalah memberikan kontribusi finansial kepada negara dan badan usaha, mempercepat penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, membuka akses ke pasar internasional, dan alih teknologi serta transfer best practice kepada badan usaha.Di Indonesia, pemerintah dapat melakukan privatisasi setelah DPR-RI memberikan persetujuan atas RAPBN yang di dalamnya terdapat target penerimaan negara dari hasil privatisasi. Privatisasi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung-jawaban, kewajaran, dan prinsip harga terbaik dengan memperhatikan kondisi pasar (domestik dan internasional). Sumbangan terbesar dari BUMN sesungguhnya adalah barasal dari pajak, lalu deviden, baru kemudian diikuti oleh dari hasil privatisasi. Dengan demikian apabila kita mengharapkan kontribusi yang lebih besar dari BUMN bagi perekonomian nasional, maka langkah logis yang harus dilakukan adalah menyehatkan BUMN sehingga dapat memberi kontribusi berupa pajak dan deviden dalam jumlah yang lebih besar lagi. Kata Kunci : Privatisasi BUMN, Perekonomian Nasional. ]]>
Copyrights © 2008
