<![CDATA[Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan pertamanya sebagai Presiden Indonesia periode 2014-2019 di Gedung MPR/DPR, 20 Oktober 2014 menyampaikan bahwa: “Kita telah lama memunggungi samudra, laut, selat, dan teluk. Maka, mulai hari ini, kita kembalikan kejayaan nenek moyang sebagai pelaut pemberani. Menghadapi badai dan gelombang di atas kapal bernama Republik Indonesia.” Apa yang disampaikan presiden Joko Widodo dalam pidatonya tersebut semakin mempertegas tentang begitu penting dan berartinya tata kelola kemaritiman secara menyeluruh. Dengan luas wilayah lautan yang mencapai 2/3 dari total luas wilayah Indonesia, jumlah pulau yang lebih dari 17.000 ribu, kekayaan laut yang luar biasa, ditambah fungsi kelautan sebagai bagian integral dari sistem pertahanan negara menjadikan sektor maritim semacam elan kedaulatan negara. Supaya Poros Maritim tidak berada pada ruang dan wilayah wacana saja, tetapi dapat diwujudkan secara nyata dengan program dan capaian yang terukur, maka dibutuhkan upaya serius dari pemerintahan Jokowi dan JK beserta jajarannya untuk mewujudkannya. Dalam aktualitas dan konteks memaknai pentingnya Poros Maritim, Jurnal Selisik Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Pancasila melakukan wawancara bersama M. Husseyn Umar, mantan Direktur Utama Perusahaan Sewa Guna Perkapalan PT. PANN dan mantan Direktur Utama Perusahaan Pelayaran Nasional PT. PELNI. Wawancara diharapkan mampu membuka pemahaman dan pemaknaan mengenai apa yang disebut dengan Poros Maritim.]]>
Copyrights © 2019
