<![CDATA[Forum Konsultasi Publik adalah bagian dari Musrenbang (Konsultasi Masyarakat Tahunan tentang Perencanaan Pembangunan) yang diintervensi sebagai bagian dari fase siklus perencanaan penganggaran daerah. Prosesnya dirancang untuk berorientasi pada pengambilan keputusan perencanaan pembangunan dengan format yang demokratis dan partisipatif. Dilihat dari dimensi akuntabilitas sosial, apakah mereka yang terlibat benar-benar anggota aktif atau klien? Artikel ini bertujuan untuk menganalisis fenomena perangkap "klien-komunitas aktif", karena perannya penting untuk kualitas dan output prosesnya. Hasil beberapa studi kasus di Kota Surakarta dan Magelang menunjukkan bahwa konsep komunitas aktif memiliki makna yang berbeda dilihat dari forum dan konteks fungsi akuntabilitas sosial. Pemerintah mengundang para peserta yang dianggap aktif berdasarkan penilaian birokrat. Atas nama forum yang lebih efisien, ada kooperasi forum melalui instruksi teknis pada organisasi forum. Akibatnya, pada dasarnya konsultasi publik membuat dialog semu untuk membuat keputusan secara akuntabel. Itu karena peserta aktif yang terlibat sebenarnya adalah klien yang dikooptasi sesuai dengan prosedur pemerintah. Kesimpulannya adalah bahwalingkungan budaya formalitas birokrat dan kebiasaan komodifikasi dalammasyarakat menghasilkan patologi yang mengaburkan makna "komunitasaktif" terhadap "klien aktif".]]>
Copyrights © 2017
