Spirit Publik : Jurnal Administrasi Publik
Vol 13, No 2 (2018)

Multiple Accountabilities Disorder dalam Kajian Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial Kota Surakarta

Yuliana Kusuma Dewi (Unknown)
Herwan Parwiyanto (Unknown)



Article Info

Publish Date
25 Oct 2018

Abstract

Penganggaran senantiasa dihiasi oleh kontestasi kepentingan dari aktor-aktor yang terlibat sehinga memicu patologi akuntabilitas anggaran. Organisasi dalam melakukan pertanggungjawaban mengalami konflik ekspektasi dari tuntutan aktor-aktor dalam penganggaran (Multiple Accountabilities Disorder). Artikel ini bertujuan  menganalisis fenomena MAD dalam kajian penganggaran dana hibah dan bantuan sosial. Teori Multiple Accountabilities Disorder menginduk dari Jonathan GS Koppel (2005), dengan dimensi transparency, liability, controllability, responsibility, dan responsiveness. Kajian analisis menggunakan sudut pandang administrasi dengan fokus analisis politik anggaran dalam konflik akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan gejala patologi akuntabilitas anggaran buck passing, Antrophy of Personal Responsibility dan MAD. Diindikasikan dari adanya penyelewengan dan kasus korupsi dana hibah dan bantuan sosial di Sukararta. Patologi MAD dalam penganggaran hibah dan bansos terindikasi dari konflik ekpektasi antara dimensi controllability, responsibility, dan responsiveness. Berdasarkan hasil kajian, penganggaran hibah dan bansos perlu disertai monitoring-evaluasi berbasis outcome dan pendampingan berpastisipasi kelurahan-kecamatan sebagai upaya memperkecil peluang penyelewengan pada target group.Kata kunci: akuntabilitas, bantuan sosial, hibah, multiple accountabilites   disorder, penganggaran.

Copyrights © 2018






Journal Info

Abbrev

spirit-publik

Publisher

Subject

Humanities Social Sciences

Description

Spirit Publik : Jurnal Administrasi Publik diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret (UNS). Jurnal ini menyajikan hasil penelitian dan artikel dalam lingkup kajian kebijakan dan manajemen publik. ...