<![CDATA[Sejalan dengan pesatnya perkembangan teknologi di Indonesia terjadi pula peningkatan aktivitas masyarakat dengan segala permasalahan, sehingga memerlukan penanganan yang lebih konperesif. Beberapa permaslahannya yang terlihat antara lain tingginya tingkat penggunaan media elektronik dalam membantu masyarakat melakukan aktivitas sehari hari, seperti melakukan jual beli melalui media elektronik. Di Indonesia yang merupakan Negara yang sedang berkembang pesat dengan kegiatan ekonomi, pemerintahan, dan pariwisata maka sudah tentu sangat memperhatikan masalah keamanan dan ketertiban dalam melakukan aktivitasnya.Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini dilakukan dilakukan dengan judul Analisis Perjanjian Jual Beli melalui Media Elektronik. Masalah yang ditemukan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah sahnya perjanjian jual beli melalui elektronik menurut Undang-undang No.11 Tahun 2008 dan bagaimana bentuk penyelesaian wanprestasi pada perjanjian jual beli melalui media elektronik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Dalam hal sahnya suatu jual beli harus kembali melihat pada Kitab Undang Hukum Perdata terlebih dahulu karena menjadi sumber dari segala sumber hokum perdata di Indonesia, dan dari segi bentuk penyelesaian wanprestasinya dapat ditempuh melalui dua cara yaitu dengan cara letigasi dan non letigasi. Kedepannya diharapkan pemerintah membuat lembaga khusus untuk mengatur para pengguna jual beli melalui elektronik agar dapat dikontrol dan menjadi alat bantu yang aman untuk digunakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat di Indonesia.]]>
Copyrights © 2018
