Articles
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR TERHADAP PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[I Gusti Made Wisnu Pradiptha]]>;
<![CDATA[I Ketut Westra]]>;
<![CDATA[Ni Putu Purwanti]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 03, Mei 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (78.128 KB)
<![CDATA[Foreign investment is individual foreigner, foreign entities, and / or foreign government investments in the territory of the Republic of Indonesia. In Indonesia, foreign investors shall be in the form of Limited Liability Company under the laws of Indonesia and domiciled in the territory of the Republic of Indonesia, unless other determined by law. Then any foreign companies investing in Indonesia must do business working with the Indonesian company, and then into a new company which is subject to the laws of Indonesia. Therefore, this article will explain whether the Indonesian government is justified in taking a foreign investment company, and explained the legal protection against expropriation of foreign investment companies.]]>
<![CDATA[Legalitas Bank Perkreditan Rakyat Dalam Melakukan Prosedur Agunan Yang Diambil Alih Pada Objek Hak Tanggungan ]]>
<![CDATA[Steven Nugraha Ang]]>;
<![CDATA[I Ketut Westra]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 10 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK Tujuan penulisan pada artikel ini yaitu untuk memahami dan mengevaluasi legalitas prosedur Agunan Yang Diambil Alih dalam proses penyelesaian kredit macet oleh Bank Perkreditan Rakyat; dan untuk mengetahui dan menganalisa mekanisme pengurusan Agunan Yang Diambil Alih dari debitur ke kreditur dalam proses penyelesaian kredit macet oleh Bank Perkreditan Rakyat. Jenis penelitian hukum normative yang digunakan pada penelitian ini dengan mengelaborasikannya dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisa konsep hukum untuk kemudian hasil studi dokumen disusun dengan teknik analisa deskripsi kualitatif. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa Prosedur AYDA merupakan bentuk alternatif penyelesaian kredit macet yang sah untuk dilakukan berdasarkan Pasal 12A UU Perbankan terutama bagi BPR karena BPR tidak dapat melakukan atau membeli melalui pelelangan umum sebagaimana yang diatur dalam UUHT mengingat pada Pasal 6 huruf k UU Perbankan diatur hanya Bank Umum yang dapat membeli melalui pelelangan agunan pada lelang umum oleh lembaga lelang. Aturan wajib melalui lelang umum di dalam UUHT dapat dikesampingkan karena tidak adanya kedudukan hukum bagi BPR untuk melakukan pelelangan umum. Adapun mekanisme pengurusan AYDA sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 dan Pasal 28 POJK Aset Produktif BPR pada intinya mengatur bahwa AYDA bersifat sementara dan harus disertai dengan surat pernyataan penyerahan agunan atau surat kuasa menjual dari Debitur, dan surat keterangan lunas dari BPR kepada Debitur dengan mewajibkan BPR untuk menilai AYDA dan menetapkan nilai realisasi bersih dengan pengurusan AYDA dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak pengambilalihan agunan. Kata Kunci: Eksekusi, Agunan Yang Diambil Alih, Kredit Macet, Bank Perkreditan Rakyat ABSTRACT This article aims to understand and determine the validity of the Foreclosed Collateral procedure in the process of settling bad loans by Rural Banks; and to identify and analyze the mechanism for managing Foreclosed Collateral from debtors to creditors in the process of settling bad loans by Rural Banks. Normative legal research used in this study and elaboration with the statute approach and legal concept analysis approach for later studies document prepared by qualitative description analysis techniques. In result shown the Foreclosed Collateral procedure is an alternative form of settlement of non-performing loans that is legal to be carried out under Article 12A of the Banking Law, especially for BPRs because BPRs cannot conduct or buy through public auctions as regulated in Mortgage Law considering that Article 6 letter k of the Banking Law regulates only Commercial Banks that can purchase through auction of collateral in public auctions by auction institutions. The mandatory rules through public auctions in the Mortgage Law can be overridden because there is no legal standing for Rural Banks to conduct public auctions. The mechanism for managing of the Foreclosed Collateral as stated in Article 27 and Article 28 of the Financial Services Authority Regulations on Earning Assets for Rural Banks essentially stipulates that the Foreclosed Collateral is temporary and must be accompanied by a statement letter of surrender of collateral or power of attorney to sell from the Debtor, and a certificate of full settlement from the Rural Banks to the Debtor by requiring the Rural Banks to assessing the Foreclosed Collateral and determining net realizable value by managing the Foreclosed Collateral for a maximum period of 1 (one) year from the acquisition of the collateral. Keywords: Execution, Foreclosed Collateral, Bad Credit, Rural Banks]]>
<![CDATA[PELANGGARAN TERHADAP PRINSIP-PRINSIP BADAN HUKUM DI PT. SARI AMERTA UTAMA DENPASAR SUATU KAJIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS ]]>
<![CDATA[Griyo Mandraguna]]>;
<![CDATA[I Ketut Westra]]>;
<![CDATA[Anak Agung Sri Indrawati]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 04, Juni 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (21.158 KB)
<![CDATA[Violation of the principle of legal entities in accordance with Act No. 40 of2007 Issues arising from violations of the principle of legal entity using otherresearch methods juridical emperis in the company of Sari Amerta UtamaDenpasar . Legal entities violated the principle of individual responsibility for anyloss liability that applies both to shareholder, directors or the board ofcommissioners, and can also be renteng liable in case of loss due to breach thecompany, carried out by more and one member of the board of directors, boardmember or shareholder.]]>
<![CDATA[Urgensi Keterbukaan Informasi Publik Bagi Perseroan Terbatas Milik Swasta ]]>
<![CDATA[I Nyoman Widayana Rahayu]]>;
<![CDATA[I Ketut Westra]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 9 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK Tujuan penelitian ini ditujukan untuk mengkaji pengatuaran hukum terakit dengan keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas Milik Swasta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitan ini bertujuan untuk membrikan pemahan terkait pentingnya serta wajibnya Perseroan Terbatas melakukan keterbukaan informasi public untuk mewujudkan konsep good governance. Artikel ini menggunakan Jenis penelitian hukum normatif yang membedah permasalahaan norma berupa kekosongan norma serta pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian dalam tulisan ini menjelaskan bahwa Perseroan Terbatas Milik Swasta tidak wajib memberikan dan melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai dengan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008. Keterbukaan informasi publik hanya diwajibkan kepada badan publik termasuk Perseroan Terbatas milik negara karena sumber dananya berasal dari negara. Pengaturan keterbukaan Informasi publik untuk Perseroan Terbata milik swasta diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal serta pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas dan norma yang terdapat dialam aturan tersebut hanya sebatas pembahasan keadaan perusahaan. Kata Kunci: Keterbukaan Informasi Publik, Perseroan Terbatas, Swasta. ABSTRACT The purpose of this study is to examine the legal arrangements related to public information disclosure carried out by Private Limited Liability Companies based on the provisions of the legislation. This research aims to provide an understanding of the importance and obligation of Limited Liability Companies to disclose public information to realize the concept of good governance. The type of research in this paper is normative legal research that dissects the problem of norms in the form of a norm vacuum and is carried out with a statutory approach. The results of the research in this paper explain that Private Limited Liability Companies are not required to provide and implement public information disclosure in accordance with Law Number 14 of 2008. Public information disclosure is only required to public bodies including state-owned Limited Liability Companies because the source of funds comes from the state. The regulation of public information disclosure for private limited liability companies is regulated in Law Number 8 of 1995 concerning Capital Markets and Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and the norms contained in these regulations are only limited to discussing the state of the company. Keywords: Publik Information Disclosure, Limited Liability Company, Private.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum terhadap Peserta Lelang Online di Media Sosial Instagram ]]>
<![CDATA[Ngurah Boyke Jagannathan]]>;
<![CDATA[I Ketut Westra]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK Penelitian dalam tulisan ini bertujuan yaitu untuk mengetahui lebih dalam tentang keabsahan hukum terhadap lelang online melalui media sosial instagram dan bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Peserta Lelang Online di Media sosial Instagram. Metode yang dipergunakan oleh penulis dalam pernulisan artikel ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum pelaksanaan lelang online melalui media sosial Instagram adalah Pasal 1320 KUHPerdata dan 1338 KUHPerdata dikarenakan dalam pelaksanaannya tidak diajukan kepada balai lelang resmi sehingga tidak dapat dikatakan sebagai lelang resmi dan dalam pelaksanaan lelang online media sosial Instargram terdapat kelemahan-kelemahan yaitu dalam pengiklanan barang lelangnya, informasi mengenai barang maupun jasa yang di jual kurang jelas, sehingga menyebabkan salah persepsi diantara konsumen atau peserta lelang online di Instagram dan hanya berlandaskan atas kepercayaan. Perlindungan hukum terhadap korban penipuan lelang online media sosial yaitu terdapat dalam Pasal 1243 KUH Perdata, Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 28 ayat (1) UU ITE, dan dalam penyelesaiannya sengketanya terdapat dalam Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Kata Kunci: Lelang Online, Instagram, Perlindungan hukum ABSTRACT The research in this paper aims to find out more about the legal validity of online auctions through Instagram social media and how to protect the law for online auction participants on Instagram social media. The method used by the author in writing this article is to use a normative legal research method with a statutory approach. Research shows that the legal basis for conducting online auctions through Instagram social media is Article 1320 of the Civil Code and 1338 of the Civil Code because in its implementation it is not submitted to the official auction hall so it cannot be said to be an official auction and in the implementation of the online auction of Instagram social media there are weaknesses, namely in advertising auction items, information about goods and services being sold is unclear, causing misunderstandings among consumers or online auction participants on Instagram and only based on trust. Legal protection for victims of online social media auction fraud is contained in Article 1243 of the Civil Code, Article 19 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Article 28 paragraph (1) of the ITE Law, and the dispute resolution is contained in Article 38 of the Law Republic of Indonesia Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Key Words: Online Auction, Instagram, Legal protection]]>
<![CDATA[Pola Kerjasama Pemerintah Dengan Pihak Swasta Dalam Pembangunan Infrastruktur ]]>
<![CDATA[Azzahra Salsabila Novriany]]>;
<![CDATA[I Ketut Westra]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 5 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK Tujuan dari jurnal ini adalah untuk memahami serta menganalisa kerjasama yang terjadi antara pemerintah dengan badan usaha swasta terutama dalam menangani pembangunan infrastruktur, seperti pola kerjasama yang terjadi serta pola penyelesaian apabila terjadi wanprestasi antara para pihak dalam Public Private Partnership atau di Indonesia sering disebut dengan Kemitraan Pemerintah dan Swasta yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Bentuk penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode penelitian normatif dengan menganalisa ketentuan hukum berlaku, bersumber dari bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder yang berasal dari buku dan penulisan karya ilmiah hukum lainnya. Hasil studi menyatakan bahwa pola kerjasama yang terjadi antara pemerintah dengan pihak swasta salah satunya adalah Build, Operate, Transfer (BOT). PPP dapat menimbulkan potesi keuntungan yang diikuti resiko kerugian seperti wanprestasi yang dapat diselesaikan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi tergantung kesepakatan para pihak. Kata Kunci: Public Private Partnership, Infrastruktur, Wanprestasi ABSTRACT The purpose of this journal is to understand and analyze the cooperation that occurs between the government and private business entities, especially in handling infrastructure development, such as the pattern of cooperation that occurs and the pattern of settlement in the event of a default between the parties in the Public Private Partnership or in Indonesia it is often called the Government Partnership. and Private sector as regulated in Presidential Regulation Number 56 of 2011 concerning the Second Amendment to Presidential Regulation Number 67 of 2005 concerning Government Cooperation with Business Entities in Infrastructure Provision. The form of research in writing this scientific paper is a normative research method by analyzing applicable legal provisions, sourced from primary legal materials namely legislation and secondary legal materials derived from books and other legal scientific writings. The results of the study state that the pattern of cooperation between the government and the private sector is one of them is Build, Operate, Transfer (BOT). PPP can lead to potential profits followed by risks of losses such as default which can be resolved through litigation or non-litigation depending on the agreement of the parties. Key Words: Public Private Partnership, Infrastructure, Default]]>
<![CDATA[KEWAJIBAN PENGUSAHA MENYEDIAKAN ANGKUTAN ANTAR JEMPUT BAGI PEKERJA/BURUH PEREMPUAN YANG BERANGKAT DAN PULANG PADA MALAM HARI DI BALI SAFARI AND MARINE PARK ]]>
<![CDATA[I Made Udiana]]>;
<![CDATA[I Ketut Westra]]>;
<![CDATA[Ni Ketut Sri Utari]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 4 No 3 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (365.74 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2015.v04.i03.p13
<![CDATA[This study examined the obligations of entrepreneur as stated in the regulations minister. Byusing normative method, this study showed the obligations of the entrepreneur in accordancewith the laws and regulations governing between entrepreneurs and workers. By taking thecase study of Bali Safari and Marine Park, which is located in Gianyar, Bali, it showedthe significance of regulatory policies, the accompanying rights and obligations that wasinherent in industrial relations.]]>
<![CDATA[Perlindungan Karakter Anime Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta ]]>
<![CDATA[Ni Nyoman Dianita Pramesti]]>;
<![CDATA[I Ketut Westra]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 10 No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/JMHU.2021.v10.i01.p07
<![CDATA[The purpose of this paper is to identify, analyze and elaborate legal protection for anime characters based on Indonesia Law Number 28 Year 2014 concerning Copyright, as well as preventive efforts that can be taken by other parties who want to use anime characters. This is a normative legal research using a statutory approach, conceptual approach and analytical approach. The technique of tracing legal materials uses document study techniques, and the analysis of the study uses qualitative analysis. The results of the study show that anime characters are images that are protected under the copyright regime, which will be protected automatically once the work is transformed into work expression and business actors wishing to use anime character images for commercial use are required to have a license. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengelaborasi perlindungan hukum atas karakter anime berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh pihak lain yang ingin menggunakan karakter anime. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan analisis. Tehnik penelusuran bahan hukum menggunakan tehnik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif. Hasil studi menunjukkan bahwa karakter anime merupakan gambar yang dilindungi dalam rezim hak cipta secara otomatis dan bagi para pelaku usaha yang ingin menggunakan gambar karakter anime untuk penggunaan secara komersial wajib memiliki lisensi.]]>
<![CDATA[Meninjau Keabsahan Kepemilikan Akta Perseroan Terbatas Persekutuan Modal dengan Saham Harta Bersama Suami Istri ]]>
<![CDATA[Ni Made Lalita Sri Devi]]>;
<![CDATA[I Ketut Westra]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 11 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/JMHU.2022.v11.i01.p10
<![CDATA[This study was intended to provide the understanding of the legal validity of the private company of capital partnership established by married couple and the effect resulted by this company. This study used the normative legal research regarding the issues of norms that occured with a norm vacuum. This study contained several legal sources such as primary legal sources that study the limited liability company and secondary legal sources that examined the literature as well as the scientific works. The result of this study indicated that the legals of Limited Liability Corporation does not specifically regulate the holdings prohibition of the married couple without having marriage agreement, however, if the seperation of the asset is unavailable within the ownership of the married couple Limited Liability Corporation shares, it will infringe the Legals of Limited Liability Corporation, this is because of the capital partnership is not included in the Limited Liability Corporation. The consequence of Limited Liability Corporation with only one sharesholder will influence the status of the company because the company as a legal corporation becomes a Limited Liability Corporation that is not taking any responsible as a legal corporation anymore, it will be dismissed by the court because it leads to Chapter 7 number 6 of The Legals of Limited Liability Company. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait keabsahan hukum akta Perseroan Terbatas yang didirikan suami istri dan akibat hukum dari suatu Perseroan Terbatas persekutuan modal yang didirikan suami istri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif terkait persoalan norma yang terjadi dengan suatu kekosongan norma. Penelitian ini termuat dengan beberapa sumber hukum yaitu sumber hukum primer yang mengakaji UU PT dan sumber hukum sekunder yang mengkaji literatur maupun karya ilmiah. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Undang-undang Perseroan Terbatas tidak mengatur mengkhusus larangan dengan saham suami istri tanpa memiliki perjanjian kawin, akan tetapi jika akta kepemilikian Perseroan Terbatas sahamnya suami istri tidak memiliki pemisahan harta akan menyalahi aturan Undang-undang Perseroan Terbatas hal ini timbul dikarenakan tidak adanya persekutuan modal pada Perseroan Terbatas. Akibat dari suatu Perseroan Terbatas yang pemegang sahamnya hanya satu pendiri akan mempengaruhi pada status dari Perseroan Terbatas tersebut karena Perseroan Terbatas sebagai badan hukum menjadi Perseroan Terbatas tidak memiliki tanggung jawab sebagai badan hukum lagi, hal seperti ini dapat dibubarkan oleh Pengadilan Negeri karena telah merujuk pada Pasal 7 angka 6 Undang-ndang Perseroan Terbatas.]]>
<![CDATA[Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 ]]>
<![CDATA[Dewa Ayu Fera Nitha]]>;
<![CDATA[I Ketut Westra]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 9 No 4 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/JMHU.2020.v09.i04.p04
<![CDATA[Current technological developments have digital money or cryptocurrency which is currently being used as an investment by the world community. Seeing this, the government has now issued CoFTRA Regulation Number 5 of 2019 concerning Technical Provisions for the Implementation of the Physical Asset Market in the Futures Exchange to ensure legal protection for investors and legal certainty in the event of a dispute. This study aims to analyze protection The law against Cryptocurrency Investors is reviewed based on Bappebti Regulation Number 5 of 2019 and analyzes the legal efforts made in the event of a dispute in cryptocurrency investment. The research method in this study uses normative legal research methods with a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study show that the Indonesian Government has accommodated the interests of crypto asset trading as well as a guideline and clarity for the public regarding the government's recognition of the presence of bitcoin and virtual currancy, namely through Bappebti Number 5 of 2019 and dispute disputes that occur between cryptocurrency investors and cryptocurrency marketplaces by way of non-litigation and arbitration through the Commodity Futures Trading Arbitration Board (BAKTI). Perkembangan teknologi saat ini telah terdapat uang digital atau cryptocurrency yang saat ini dijadikan sebagai investasi oleh masyrakat dunia. Melihat hal tersebut kini pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang tentang Ketentuan Tekhnis Penyelenggaraan Pasar Fisik Asset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka untuk memastikan adanya perlindungan hukum bagi para investor dan kepastian hukum apabila terdapat sengketa. Studi ini bertujuan untuk menganalisa perlindungan Hukum terhadap Para Investor Cryptocurrency dikaji berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 serta menganalisa upaya Hukum yang dilakukan apabila terjadi sengketa dalam investasi cryptocurrency. Metode penelitian dalam studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil studi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia telah mengakomodir kepentingan perdagangan kripto aset serta sebagai suatu pedoman dan kejelasan bagi masyarakat terkait pengakuan pemerintah terhadap kehadiran bitcoin dan virtual currancy yaitu melalui Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 dan perselisihan sengketa yang terjadi antara investor cryptocurrency dengan marketplace cryptocurrency dapat diselesaikan dengan jalan non-litigasi dan abitrase melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI).]]>
