<![CDATA[Tema penelitian ini adalah “Pola Penyelesaian Sengketa Addendum Dalam Kontrak Pemborongan”. Adapun permasalahan yuridis yang dijadikan tema dalam jurnal ini yakni bagaimanakah pola penyelesaian sengketa addendum dalam kontrak pemborongan.Addendum adalah “istilah dalam kontrak atau surat perjanjian yang berarti tambahan klausula atau pasal yang secara fisik terpisah dari perjanjian pokoknya namun secara hukum melekat pada perjanjian pokoknya Jasa konstruksi sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi,merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjung terwujudnya tujuan pembangunan nasional”. Penelitian jurnal ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Sedangkan sumber data empiris dalam penelitian ini menyangkut sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier. Sebagai teknik pengumpulan datanya, yaitu dalam data primer menyangkut teknik wawancara dengan pihak responden dan informan. Hasil penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pola penyelesaian sengketa addendum dalam kontrak pemborongan tersebut tidak diatur secara spesifik atau secara khusus dalam perundang-undangan termasuk dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi maupun dalam peraturan menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PRT/M/2007 tentang Standar Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi. Dengan demikian, maka pola penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi umumnya dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak awal sebelum dilakukan addendum yaitu melalui musyawarah dengan cara mediasi ataupun dengan cara konsiliasi dan pengadilan.” Kata kunci: Pola, kontrak, sengketa, addendum.]]>
Copyrights © 2019
