<![CDATA[Kendaraan bermotor merupakan benda yang sering dibebani dengan jaminan fidusia yang wajib didaftarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Namun, kenyataannya di masyarakat sering kali fidusia kendaraan bermotor tidak didaftarkan. Berdasarkan kondisi tersebut, maka penulis tertarik untuk membuat karya ilmiah dengan mengangkat dua permasalahan yaitu mengenai bagaimana pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia kendaraan bermotor pada BPR Sewu Bali dan akibat hukum bila jaminan fidusia kendaraan bermotor tidak didaftarkan oleh pihak BPR Sewu Bali. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pendaftaran jaminan fidusia dan akibat hukum yang diperoleh bila tidak dilaksanakannya pendaftaran fidusia kendaraan bermotor oleh pihak BPR Sewu Bali. Karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pengamatan dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BPR Sewu Bali belum sepenuhnya melaksanakan pendaftaran jaminan fidusia, sebab masih ada kendaraan roda dua yang belum didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. Hal itu tentunya akan merugikan pihak BPR Sewu Bali apabila debitur wanprestasi. Akibat hukum dari tidak dilaksanakannya pendaftaran jaminan fidusia yaitu kreditur tidak berkedudukan sebagai kreditur preferen melainkan hanya berkedudukan sebagai kreditur konkuren, tidak memiliki hak eksekutorial, dan tidak memenuhi asas publisitas. Dalam hal ini BPR Sewu Bali hendaknya mendaftarkan jaminan fidusia kendaraan roda dua sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) UUJF dan melakukan pendaftaran secara online untuk menghemat biaya pendaftaran. Kata Kunci : Pendaftaran, Jaminan Fidusia, Kendaraan Bermotor.]]>
Copyrights © 2019
