Articles
<![CDATA[Aspek Yuridis Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas ]]>
<![CDATA[Ari Atu Dewi, Anak Agung Istri]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 13, No 1 (2018): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v13i1.13933
<![CDATA[Secara empiris, penyandang disabilitas sering mendapat pelakuan diskriminatif dalam kehidupan sosial yang berakibat pada pengabaian terhadap terpenuhinya hak hak penyandang disabilitas, meskipun secara yuridis, seperti di Bali, telah ada produk hukum Daerah yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganailisis bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada penyandang disabilitas dan bagaimana pelaksanaan hak-hak penyandang disabilitas tersebut dikaitkan dengan budaya Bali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konsep. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang diatur melalui Perda Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 telah memuat hak-hak penyandang disabilitas yang cukup komprehensif, serta juga memuat kewajiban dari Pemerintah Daerah dalam melakukan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Namun, demikian dalam hak keberagamaan penyandang disabilitas, memilik potensi untuk tidak dapat diterapkan karena cenderung tidak sejalan dengan adat dan budaya Bali yang sudah turun-temurun.Empirically, people with disabilities often get discriminatory treatment in social life which results in neglect of the fulfillment of the rights of persons with disabilities, although juridically, as in Bali, there are already regional legal products that provide protection for the rights of persons with disabilities. This study aims to analyze how forms of legal protection given to people with disabilities and how the implementation of the rights of persons with disabilities is associated with Balinese culture. This study uses normative research methods with the approach of legislation (statue approach) and conceptual approach. The results of this study indicate that legal protection and the fulfillment of the rights of persons with disabilities regulated through the Bali Provincial Regulation Number 9 of 2015 has contained the rights of persons with disabilities that are quite comprehensive, as well as the obligations of the Regional Government in fulfilling the rights of persons with disabilities. However, as in the rights of religious persons with disabilities, they have the potential not to be applied because they tend to be inconsistent with Balinese customs and culture that has been passed down through generations.]]>
<![CDATA[Eksploitasi Pemanfaatan Ruang Dalam Pembangunan Kawasan Wisata ]]>
<![CDATA[Adnyani, Ni Ketut sari]]>;
<![CDATA[Windia, I Wayan]]>;
<![CDATA[Sukerti, Ni Nyoman]]>;
<![CDATA[Dewi, Anak Agung Istri Ari Atu]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 16, No 2 (2021): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v16i2.30230
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji efektifitas pengaturan pemanfataan ruang dan model ideal pengaturan pemanfaatan ruang dalam pembangunan kawasan wisata. Jenis penelitian normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Sumber bahan hukum primer dan sekunder menjadi sumber penunjang yang bersifat valid dalam penyelesaian permasalahan penelitian. Teknik hermenutika hukum menjadi acuan peneliti dalam melakukan interpretasi pasal-pasal berkenaan dengan isu hukum terkait eksploitasi pembangunan kawasan wisata dalam memanfaatan tata ruang. Hasil penelitian menunjukkan telah terjadi inkonsistensi dalam penyelenggaraan penataan ruang antara UUPR dan UUPPLH khususnya tataran asas yaitu asas kearifan lokal dan asas ekoregion. Model ideal pengendalian eksploitasi pemanfaatan ruang pada kawasan wisata, yakni menitikberatkan pembangunan pariwisata pada sektor ekonomi masyarakat setempat. Pemerintah melalui instansi terkait melakukan pendekatan dengan pemberian insentif terhadap tanah-tanah masyarakat yang berada dalam kawasan lindung yang berpotensi sebagai penunjang kegiatan pariwisata.]]>
<![CDATA[Model Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat: Community Based Development ]]>
<![CDATA[Anak Agung Istri Ari Atu Dewi]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 18, No 2 (2018): Edisi Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (322.501 KB)
|
DOI: 10.30641/dejure.2018.V18.163-182
<![CDATA[Indonesia merupakan negara yang sangat kaya dengan sumber daya laut. Potensi ini tentu dapat dimanfaatkan bagi peningkatan dan percepatan pembangunan ekonomi nasional. Pemanfaatan sumber daya laut secara optimal dan proporsional juga niscaya dapat membantu masyarakat pesisir untuk lepas dari jeratan taraf hidup kemiskinan. Pengelolaan pesisir telah diatur dalam UU 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran serta dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pengaturan ini memberi arah bagi masyarakat pesisir dalam mengembangkan dan mengelola wilayah pesisir sesuai dengan kearifan lokal masyarakat setempat. Sepanjang penelusuran peneliti, model pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat yang tepat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat pesisir belum terformulasikan dengan baik. Penelitian ini didesain sebagai penelitian hukum empiris yang bertujuan untuk menganalisis model pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat. Hasil pembahasan menjelaskan bahwa model yang ideal pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat dilakukan dengan adanya sinergi dan interaksi yang tepat antara pemerintah, masyarakat dan nilai kearifan lokal. Pemberdayaan masyarakat pesisir dalam membangun model pengelolaan wilayah pesisir juga sangat penting dilakukan dengan maksud untuk mendorong kemandirian mereka. Penggunaan model ini memiliki keunggulan karena peran serta aktif masyarakat pesisir dapat meningkatkan pendapatan, menjaga kelestarian lingkungan pesisir, dan memberi keleluasaan bagi masyarakat pesisir dalam mengembangkan dan mengelola sumber daya kelautan sesuai dengan potensi, karakteristik dan sosial budaya masyarakatnya. Peran serta aktif masyarakat pesisir juga memberi harapan bagi pengentasan masalah kemiskinan yang berujung pada terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA BAGI KONSUMEN YANG MENGGUNAKAN PRODUK KOSMETIK ILEGAL DAN BERBAHAYA ]]>
<![CDATA[Gita Saraswati]]>;
<![CDATA[Anak Agung Istri Ari Atu Dewi]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 5 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (191.98 KB)
<![CDATA[Kosmetik adalah alat kecantikan wanita yang digunakan sehari-hari untuk mempercantik atau merawat dirinya sendiri. Kosmetik merupakan bahan yang siap dipakai diluar badan seperti rambut, muka, kuku yang dapat mempercantik penampilan agar menjadi lebih menarik. Kosmetik sangat diminati dan dibutuhkan oleh masyarakat dan banyak berbagai kosmetik yang beredar dipasaran. Pada masa kini, banyak ditemukan konsumen yang membeli produk kosmetik yang tidak memiliki kualitas, dan tidak adanya produk kosmetik sudah terdaftar atau tidaknya didalam BPOM. Harga murah yang ditawarkan berasal dari bahan yang dibeli dengan kualitas rendah atau bahkan berbahaya dan tidak menggunakan izin edar. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui dan memahami bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha bagi konsumen yang menggunakan produk kosmetik ilegal dan berbahan berbahaya. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Konsumen berhak untuk dapat suatu kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan produk kosmetik yang ditawarkan kepadanya. Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Perlaku usaha dapat pertanggungjawab dengan memberikan ganti rugi kepada konsumen berupa pengembalian uang atau penggantian barang terkait kerugian konsumen yang di derita. Kata Kunci: Pertanggungjawaban, konsumen, kosmetik ilegal]]>
<![CDATA[JUAL-BELI TANAH PEKARANGAN DESA (PKD) (STUDI KASUS DI DESA PEKRAMAN PENESTANAN, KECAMATAN UBUD, KABUPATEN GIANYAR) ]]>
<![CDATA[Made Adi Berry Kesuma Putra]]>;
<![CDATA[A.A. Gde Oka Parwata]]>;
<![CDATA[A.A. Istri Ari Atu Dewi]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 03, Mei 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (33.278 KB)
<![CDATA[Land is very important in human life because the land is place where the humanborn, live, and do all activities community for their life. Rampant cases of land set in thesale of land, leasing land, seizure of land inheritance, sale of garden land to the villagebecome a problem. Linkage with such a man, according to Ter Haar said as perceivedaffinity and rooted in the minds of "all-pairs" (participeren Denden) it should beconsidered as "affinity laws" of human beings to the ground. Such a close relationshipbetween the law of the land under their control with a magical relationship religious naturethat causes people to obtain legal right to control the land, take advantage of it and collectthe results. From basic conception that the land under the control law based on theprinciple of solidarity alliances known in customary law.]]>
<![CDATA[PEMENUHAN HAK PILIH PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI PERWUJUDAN KESETARAAN HAM POLITIK ]]>
<![CDATA[I Ketut Gede Santika Waisnawa]]>;
<![CDATA[Anak Agung Istri Ari Atu Dewi]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 11 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (351.083 KB)
<![CDATA[Pemilu merupakan sarana implementasi kedaulatan rakyat menentukan perwakilan dalam menjalankan pemerintahan. Hak pilih dalam pemilu bersifat universal dan tidak dapat dikurangi. Semua orang memiliki hak yang sama tanpa memandang kekurangan apapun dalam diri seseorang.Namun dalam pelaksanaannya selama ini, penyandang disabilitas menjadi salah satu segmen yang kurang mendapat perhatian dan sering mengalami diskriminasi secara sistemik. Berbagai hambatan harus dihadapi penyandang disabilitas untuk keikutsertaannya dalam pemilu. KPU sebagai lembaga berkewajiban untuk memfasilitasi akses penyandangdisabilitas jika ditinjau dari pelaksanaannya belum memberikan upaya yang maksimal.Tujuan penulisan ini untuk menganalisis kinerja KPU dalam memenuhi hak asasi politik penyandang disabilitas terkait hak pilihnya dalam pemilu. Pengerjaan penulisan dilakukan dengan metode penelitian normatif yang mengedepankan studi kepustakaan yang tercakup dalam kegiatan ilmu hukum dogmatik. Masalah yang diangkat dalam penulisan ini mencakup hak pilih penyandang disabilitas diatur dalam peraturan perundang-undangan, faktor yang menghambat keikutsertaan penyandang disabilitas dalam pemilu, dan kinerja KPU memfasilitasi penyandang disabilitas dalam pemilu.Hasil dan analisis menunjukan jaminan hak pilih pengidap disabilitas telah diatur peraturan nasional namun terdapat norma yang bertentangan, penyandang disabilitas menemui hambatan teknis, teoritik, dan sosial budaya untuk ikut serta dalam pemilu, dan berdasarkan tinjauan, kinerja KPU belum maksimal dalam mewujudkan hak posisi politik bagi penyandang disabilitas karena berbagai keterbatasan akses untuk menyalurkan suara bagi penyandang disabilitas. Kata Kunci: Pemilu, Hak Asasi Manusia, Hak Pilih, Disabilitas, KPU.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI CESSIE DI BANK BRI KANTOR CABANG DENPASAR GATOT SUBROTO ]]>
<![CDATA[Kadek Nadya Pramita Sari]]>;
<![CDATA[A.A Istri Ari Atu Dewi]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 5 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (190.974 KB)
<![CDATA[Cessie sering dilaksanakan dalam lingkungan perbankan. Salah satu bank yang pernah melaksanakan Cessie adalah Bank BRI Kantor Cabang Denpasar Gatot Subroto. Pelaksanaan Cessie di Bank tersebut pada umumnya dikarenakan Kreditur Lama (Cedent) membutuhkan pembiayaan agar operasional dari usahanya tetap berjalan. Namun perlu diteliti apakah pelaksanaan Cessie di Bank BRI Kantor Cabang Denpasar Gatot Subroto telah sesuai dengan Pasal 613 KUHPerdata atau tidak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Cessie di Bank BRI Kantor Cabang Denpasar Gatot Subroto dan akibat hukum perjanjian Cessie terhadap Kreditur Baru (Cessionaris) dan Kreditur Lama (Cedent) di Bank BRI Kantor Cabang Denpasar Gatot Subroto. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian ilmiah yang menjelaskan fenomena hukum tentang terjadinya kesenjangan antara norma dengan prilaku masyarakat. Hasil dalam dari penelitian ini yaitu Pelaksanaan Cessie di Bank BRI Kantor Cabang Denpasar Gatot Subroto secara prosedur telah sesuai dengan ketentuan Pasal 613 KUHPerdata sedangkan pelaksanaan dalam hal penagihannya tidak dilaksanakan sesuai Pasal 613 KUHPerdata untuk mengefektifkan penagihan piutang kepada debitur. Akibat hukum perjanjian Cessie terhadap Kreditur Baru (Cessionaris) dan Kreditur Lama (Cedent) di Bank BRI Kantor Cabang Denpasar Gatot Subroto adalah berubahnya hak dan kewajiban dari Kreditur Baru (Cessionaris) dan Kreditur Lama (Cedent) sebagaimana ketentuan Pasal 613 KUHPerdata. Kata Kunci: Pelaksanaan Cessie, Perjanjian Cessie, Akibat Hukum.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI OTONOMI DESA PAKRAMAN PADA MASYARAKAT ADAT DI BALI ]]>
<![CDATA[Kadek Yudhi Pramana]]>;
<![CDATA[A A Gede Oka Parwata]]>;
<![CDATA[A A Istri Ari Atu Dewi]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (234.507 KB)
<![CDATA[Desa Pakraman is one example of partnership law in Indonesia since the inception of theinherent right of autonomous (the right to manage his own household). Desa Pakraman’sexistence in Bali, in fact coexist with the village government offices. On the other handPakraman is part of the legal order of the country that should be subject to the laws of the Stateregulations. It is, raises fundamental issues related to the presence of Pakraman autonomywithin the national legal system. Based on the background of the problem can be formulated asfollows 1 ) What are the elements of autonomy Desa Pakraman, 2), How does the existence ofjuridical autonomy of Desa Pakraman. The Juridical based is used to dissect the problem,namely: Desa Pakraman’s concept and the concept of autonomy.The method is method of normative research approach legislation, concepts andanalytical approaches. Discussion of the problem is that the elements of Desa Pakraman’s autonomy are: 1) The power set of legal rules, 2) The power to organize the life of theorganization. 3) Power resolve legal issues. While the existence of Desa Pakraman’s juridicalautonomy clearly regulated in Pasal 18 b Ayat (2) UUD NRI 1945, Pasal 3 UUPA , Pasal 6 ayat(1), Pasal 6 ayat (2) dan Peraturan Daeran nomor 3 Taun 2001 yang telah diubah denganPerda Nomor 3 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman, yaitu Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 6 hurufa, dan Pasal 7 ayat (1).]]>
<![CDATA[PENGATURAN TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) PADA ANGGOTA LEMBAGA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA ]]>
<![CDATA[A.A. Ngurah Agung Putra Prawira]]>;
<![CDATA[A.A. Istri Ari Atu Dewi]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 12 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (244.479 KB)
<![CDATA[Indonesia dalam struktur ketatanegaraannya memiliki lembaga perwakilan yang dipilih oleh rakyat sebagai pemegang kekuasaan legislatif. Namun Anggota lembaga perwakilan yang sedang menjabat dapat diganti kedudukannya dengan anggota lain dengan syarat yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Mekanisme ini disebut dengan Penggantian Antar Waktu (PAW). Dalam implementasinya, mekanisme PAW merupakan sarana yang positif dan efektif untuk memaksimalkan kinerja lembaga perwakilan, tetapi terdapat juga berbagai permasalahan yang muncul antara lain penggantian anggota lembaga perwakilan ditengah masa jabatannya akan membuat tujuan dari pemilihan umum yang terlaksana menjadi menyimpang karena anggota lembaga perwakilan yang terpilih oleh rakyat daapat berganti akibat putusan partai politik. Selain itu sengketa antara anggota lembaga perwakilan dengan partai pengusungnya tidak dapat dihindari akibat proses yang tidak tepat dalam melaksanakan mekanismenya. Penelitian ini menggunakan metode normatif melalui pendekatan dan analisis peraturan perundang – undangan. Pemerintah perlu mengatur secara lebih mendetail tentang pengaturan tentang PAW pada anggota lembaga perwakilan serta penyelesaian yang lebih tepat apabila terjadi sengketa antara anggota lembaga perwakialn serta partai politik. Kata Kunci: Pengaturan , Penggantian Antar Waktu (PAW) , Lembaga Perwakilan]]>
<![CDATA[KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM MEMBATASI AKSES MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA ]]>
<![CDATA[Made Aryandi Singa Gothama]]>;
<![CDATA[Anak Agung Istri Ari Atu Dewi]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 9 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (245.609 KB)
<![CDATA[Media Sosial adalah salah satu dari sekian banyak sumber informasi yang tersedia. Sebagai salah satu sarana untuk mendapatkan informasi, akses media sosial dapat dikatakan sebagai bagian dari Hak Atas Informasi. Secara logika, maka pembatasan terhadapat akses media sosial dapat disebut sebagai pembatasan terhadap hak asasi manusia. Dalam penelitian ini akan menelusuri bagaimana kewenangan pemerintah dalam membatasi akses media sosial dan bagaimana pembatasan akses media sosial dalam prespektif hak asasi manusia. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian normatif melalui metode pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan secara historis. Pembatasan akses media sosial oleh pemerintah jika dilihat dari peraturan perundang-undangan, belum memiliki prosedur hukum yang jelas mengenai pembatasan tersebut. Dalam perspektif hak asasi manusia, pembatasan terhadap akses media sosial dapat dilakukan jika terdapat ancaman terhadap keamanan nasional. Kata Kunci : Pembatasan, Media Sosial, Hak atas Kebebasan Informasi]]>
