Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
6.293
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Kertha Patrika JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Masalah-Masalah Hukum Pandecta Jurnal Cakrawala Hukum Acta Comitas Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Sriwijaya Law Review Jurnal Penelitian Hukum De Jure Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) Aktual Justice East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR) Formosa Journal of Science and Technology (FJST) POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) West Science Interdisciplinary Studies West Science Interdisciplinary Studies
Anak Agung Istri Ari Atu Dewi
Fakultas Hukum, Universitas Udayana
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 83 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 83 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Aspek Yuridis Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Ari Atu Dewi, Anak Agung Istri
Pandecta Research Law Journal Vol 13, No 1 (2018): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v13i1.13933

Abstract

Secara empiris, penyandang disabilitas sering mendapat pelakuan diskriminatif dalam kehidupan sosial yang berakibat pada pengabaian terhadap terpenuhinya hak hak penyandang disabilitas, meskipun secara yuridis, seperti di Bali, telah ada produk hukum Daerah yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganailisis bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada penyandang disabilitas dan bagaimana pelaksanaan hak-hak penyandang disabilitas tersebut dikaitkan dengan budaya Bali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konsep. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang diatur melalui Perda Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 telah memuat hak-hak penyandang disabilitas yang cukup komprehensif, serta juga memuat kewajiban dari Pemerintah Daerah dalam melakukan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Namun, demikian dalam hak keberagamaan penyandang disabilitas, memilik potensi untuk tidak dapat diterapkan karena cenderung tidak sejalan dengan adat dan budaya Bali yang sudah turun-temurun.Empirically, people with disabilities often get discriminatory treatment in social life which results in neglect of the fulfillment of the rights of persons with disabilities, although juridically, as in Bali, there are already regional legal products that provide protection for the rights of persons with disabilities. This study aims to analyze how forms of legal protection given to people with disabilities and how the implementation of the rights of persons with disabilities is associated with Balinese culture. This study uses normative research methods with the approach of legislation (statue approach) and conceptual approach. The results of this study indicate that legal protection and the fulfillment of the rights of persons with disabilities regulated through the Bali Provincial Regulation Number 9 of 2015 has contained the rights of persons with disabilities that are quite comprehensive, as well as the obligations of the Regional Government in fulfilling the rights of persons with disabilities. However, as in the rights of religious persons with disabilities, they have the potential not to be applied because they tend to be inconsistent with Balinese customs and culture that has been passed down through generations.
PENGARUH PARIWISATA TERHADAP PERALIHAN FUNGSI TANAH PEKARANGAN DESA (PKD) (STUDI DI DESAPAKRAMAN PADANGTEGAL, UBUD, GIANYAR) Mendrawan, Gusti Ngurah; Wita, I Nyoman; Ari Atu Dewi, A. A. Istri
Kertha Desa Vol. 02, No. 02, Mei 2014
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (28.444 KB)

Abstract

The land is importan for the society, economic value of land is very high at tourismobject area. Customary village of Padang Tegal is famous tourism object with naturalenvironment and its culture. From this background can be formulated the issues asfollows: how is position and function of village land (PKD) at customary village ofPadangtegal? How is effect of tourism toward function change of village land PKD) atcustomary village of Padangtegal. The research method have been applied wasempirical research that are law research which concepted as emperical symptom whichcan be seen in reality life. Analysis was conducted in qualitative and presented analysisdescriptively. Conclusion of this study as follows: position of land at customary villageof Padangtegal practically have very strong position and function of land at customaryvillage of Padangtegal have function of religious. Existence of tourism have effecttoward function change of village land (PKD). From function change have effect topublic economic and social.
EKSISTENSI PENGELOLAAN BERSAMA TANAH KUBURAN (SETRA) DI DESA PAKRAMAN PELIATAN UBUD-GIANYAR Ari Dalem, A.A. Gd. Bgs. Trisna; Dewi, A.A. Istri Ari Atu; Laksana, I Gusti Ngurah Dharma
Kertha Desa Vol. 01, No. 01, Januari 2018
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (342.899 KB)

Abstract

Bali dengan segala keanekaragaman yang dimiliki seperti, adat, tradisi dan budaya, juga memiliki persekutuan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan tanah setra. Tidak semua awig-awig desa adat mengatur tentang pengelolaan tanah setra seperti halnya desa pakraman peliatan, maka perlu dibentuknya suatu aturan khusus mengenai pengelolaan bersama tanah setra untuk menghindari terjadinya konflik. Permasalahan yang dikemukakan dalam penulisan ini yaitu; 1) Bagaimanakah bentuk pengelolaan tanah setra bersama di Desa Pakraman Peliatan, 2) Bagaimanakah kepatuhan krama desa pakraman terkait dengan pengelolaan tanah setra bersama di Desa Pakraman Peliatan. Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian ilmiah yang dilakukan dengan melihat teori yang ada dan praktek penerapannya. Berdasarkan hasil penelitian yang dapat diuraikan bahwa pengelolaan tanah setra dapat dikatakan sudah dilaksanakan dengan baik sebagai bentuk kepatuhan masyarakat hukum adat, tetapi belum diatur secara khusus mengenai pengelolaan bersama tanah setra hanya diatur secara umum pada awig-awig dan pararem. Kata Kunci: Eksistensi, Tanah Kuburan, Desa Pakraman.
PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA PT BRI DI KOTA DENPASAR Lana, I Wayan Pradipta; Ari Atu Dewi, A.A Istri
Kertha Desa Vol 9 No 1 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dan untuk mengetahui dan menganalisis tentang cara penyelesaian sengketa apabila debitur melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada PT BRI di Kota di Denpasar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris. Data primer dikumpulkan melalu observasi dan wawancara, serta data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Seluruh data yang terkumpul selanjutnya dianlisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, antara lain: (1) debitur kurang mampu dalam mengelola usahanya; (2) force mejeur; (3) penyimpangan penggunaan fasilitas kredit; (4) debitur memiliki itikad yang tidak baik. Adapun cara penyelesaian sengketa apabila debitur melakukan wanprestasi, yakni: (1) memberikan teguran secara lisan kepada debitur yang wanprestasi; (2) memberikan surat peringatan paling banyak sebanyak tiga kali dan Surat Pengakuan Hutang. Jika Debitur gagal memenuhi kewajibannya, maka Debitur akan dikenakan denda sebagai pengganti kerugian, di mana jaminan debitur akan disita oleh pihak BRI Unit Renon dan Debitur harus menjual aset usahanya serta pihak BRI akan menjual jaminan tambahan debitur. Kata Kunci : Perjanjian Kredit, Fidusia, Wanprestasi. ABSTRACT The purpose of this study is to determine the factors that cause debtors to default in credit agreements with fiduciary guarantees and to find out and analyze how to resolve disputes if the debtor defaults on a credit agreement with fiduciary collateral at PT BRI in the city of Denpasar. The research method used in this research is empirical research method. Primary data were collected through observation and interviews, and secondary data were collected through literature study. All data collected were then analyzed qualitatively. The results showed that the factors that caused debtors to default in credit agreements with fiduciary guarantees, among others: (1) the debtor is less able to manage his business; (2) force mejeur; (3) misuse of credit facilities; (4) the debtor has bad faith. As for how to resolve disputes if the debtor defaults, namely: (1) give a verbal warning to the debtor who is in default; (2) provide three times warning letters and a debt acknowledgment letter. If the debtor fails to fulfill his obligations, the debtor will be subject to a fine as compensation, where the debtor's guarantee will be confiscated by the BRI Renon Unit and the debtor must sell his business assets and BRI will sell the debtor's additional guarantee. Keywords: Credit Agreement, Fiduciary, Default.
PERTANGGUNG JAWABAN PDAM KABUPATEN KLUNGKUNG DALAM PENYEDIAAN AIR MINUM KEPADA PENGGUNA JASA Krisna Dana, Cokorda Agung; Ari Atu Dewi, Anak Agung Istri
Kertha Desa Vol 8 No 8 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan lebih memahami kewenangan dari PDAM atas pengelolaan air minum di Kabupaten Klungkung serta pertanggung jawaban hukum yang dilakukan dari PDAM Kabupaten Klungkung, apabila nantinya terjadi perselisihan dengan sipengguna jasa PDAM dan menjadi suatu masukan yang bermanfaat bagi para pihak yang terlibat sehingga dapat menambah wawasan bagi para pihak yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Klungkung memiliki kewenangan dalam hal melakukan usaha pengurusan penyediaan air kepada masyarakat. Bila terjadi keberatan antara pengguna jasa/masyarakat dan atau pelanggan Perusahaan Dacrah Air Minum Kabupaten Klungkung sebagai badan usaha yang berbadan hukum sesuai Perda, bertanggungjawab terhadap kerugian yang ditimbulkan dan berkewajiban dengan segera membenahi atau mengadakan perbaikan apabila terjadi pemacetan pendestribusian air. The purpose of this research is to know and better understand the authority of the PDAM over the management of drinking water in Klungkung Regency and the legal accountability of the PDAM Klungkung Regency, in the event that a dispute occurs with PDAM service users and becomes a useful input for the parties involved. so that it can add insight for the parties concerned. The Regional Drinking Water Company (PDAM) of Klungkung Regency has the authority to conduct business in managing water supply to the community. If there is an objection between the service user / community and or customer of the Klungkung Regency Drinking Water Company, as a legal entity in accordance with the Regional Regulation, is responsible for the losses incurred and is obliged to immediately fix or make repairs in the event of a water distribution bottleneck.
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM PENGGUNAAN KODE UNIK PADA TRANSAKSI E-COMMERCE DI INDONESIA Istri Chintya, Cok Agung; Atu Dewi, Anak Agung Istri Ari
Kertha Desa Vol 9 No 6 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini, antara lain: (1) untuk mengetahui dan menganalis tentang pengaturan hukum penggunaan kode unik dalam transaksi e-commerce; (2) untuk mengetahui dan menganalis tentang perlindungan hukum konsumen terhadap penggunaan kode unik dalam transaksi e-commerce di Indonesia. dan penelitian ini tergolong penelitian normatif yang menggunakan 2 jenis pendekatan, yaitu: pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa tidak ada pengaturan yang bersifat khusus terkait dengan transaksi non tunai (seperti transfer bank menggunakan kode unik). Namun demikian, para pihak yang terlibat di dalamnya tetap dilindungi undang-undang. Adapun terkait adanya klausula baku yang mengatur kode unik, maka seyogyanya harus jelas dan lugas agar tidak menimbulkan kerugian materiil bagi konsumen. Apabila menimbulkan kerugian bagi konsumen, maka pihak penyelenggara e-commerce ataupun pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kata kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Kode Unik, E-commerce ABSTRACT The purposes of this research are, such as: (1) to identify and analyze the legal regulation of the use of unique codes in e-commerce transactions; (2) to find out and analyze the legal protection of consumers against the use of unique codes in e-commerce transactions in Indonesia. and this research is classified as a normative research that uses 2 types of approaches, namely: a statutory approach and a concept approach. Based on the research results, it is known that there are no special regulations related to non-cash transactions (such as bank transfers using unique codes). However, the parties involved in it are still protected by law. As for the existence of standard clauses governing unique codes, it should be clear and straightforward so as not to cause material harm to consumers. If it causes harm to consumers, then the e-commerce operator or business actor can be held legally responsible in accordance with the provisions of Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Keywords: Legal Protection, Consumer, Unique Code, E-commerce
Eksploitasi Pemanfaatan Ruang Dalam Pembangunan Kawasan Wisata Adnyani, Ni Ketut sari; Windia, I Wayan; Sukerti, Ni Nyoman; Dewi, Anak Agung Istri Ari Atu
Pandecta Research Law Journal Vol 16, No 2 (2021): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v16i2.30230

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji efektifitas pengaturan pemanfataan ruang dan model ideal pengaturan pemanfaatan ruang dalam pembangunan kawasan wisata. Jenis penelitian normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Sumber bahan hukum primer dan sekunder menjadi sumber penunjang yang bersifat valid dalam penyelesaian permasalahan penelitian. Teknik hermenutika hukum menjadi acuan peneliti dalam melakukan interpretasi pasal-pasal berkenaan dengan isu hukum terkait eksploitasi pembangunan kawasan wisata dalam memanfaatan tata ruang. Hasil penelitian menunjukkan telah terjadi inkonsistensi dalam penyelenggaraan penataan ruang antara UUPR dan UUPPLH khususnya tataran asas yaitu asas kearifan lokal dan asas ekoregion. Model ideal pengendalian eksploitasi pemanfaatan ruang pada kawasan wisata, yakni menitikberatkan pembangunan pariwisata pada sektor ekonomi masyarakat setempat. Pemerintah melalui instansi terkait melakukan pendekatan dengan pemberian insentif terhadap tanah-tanah masyarakat yang berada dalam kawasan lindung yang berpotensi sebagai penunjang kegiatan pariwisata.
Model Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat: Community Based Development Anak Agung Istri Ari Atu Dewi
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 18, No 2 (2018): Edisi Juni
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (322.501 KB) | DOI: 10.30641/dejure.2018.V18.163-182

Abstract

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya dengan sumber daya laut. Potensi ini tentu dapat  dimanfaatkan bagi peningkatan dan percepatan pembangunan ekonomi nasional.  Pemanfaatan sumber daya laut secara optimal dan proporsional juga niscaya dapat membantu masyarakat pesisir untuk lepas dari jeratan taraf hidup kemiskinan. Pengelolaan pesisir telah diatur dalam UU 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU 27 Tahun 2007  tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran serta dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pengaturan ini memberi arah bagi masyarakat pesisir dalam mengembangkan dan mengelola wilayah pesisir sesuai dengan kearifan lokal masyarakat setempat. Sepanjang penelusuran peneliti, model pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat yang tepat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat pesisir belum terformulasikan dengan baik. Penelitian ini didesain sebagai penelitian hukum empiris yang bertujuan untuk menganalisis model pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat.   Hasil pembahasan menjelaskan bahwa model yang ideal pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat dilakukan dengan adanya sinergi dan interaksi yang tepat antara pemerintah, masyarakat dan nilai kearifan lokal. Pemberdayaan masyarakat pesisir dalam membangun model pengelolaan wilayah pesisir juga sangat penting dilakukan dengan maksud untuk mendorong kemandirian mereka. Penggunaan model ini memiliki keunggulan karena peran serta aktif masyarakat pesisir dapat meningkatkan pendapatan, menjaga kelestarian lingkungan pesisir, dan memberi keleluasaan bagi masyarakat pesisir dalam mengembangkan dan mengelola sumber daya kelautan sesuai dengan potensi, karakteristik dan sosial budaya masyarakatnya. Peran serta aktif masyarakat pesisir juga memberi harapan bagi pengentasan masalah kemiskinan yang berujung pada terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
PENYUAPAN SEBAGAI BENTUK GRATIFIKASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI I Gusti Agung Satria Wedantha; Anak Agung Istri Ari Atu Dewi
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 03, September 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Makalah ini berjudul “Penyuapan Sebagai Bentuk Gratifikasi Dalam Tindak pidana Korupsi”. Latar belakang penulisan ini adalah banyaknya gratifikasi yang diterima oleh penyelenggara negara / pejabat yang menimbulkan terjadinya tindak pidana korupsi suap. Tujuan penulisan ini adalah untuk menentukan perbuatan hukum menerima gratifikasi yang dapat digolongkan tindak pidana korupsi suap dan mengetahui cara agar menerima gratifikasi tidak dikatakan tindak pidana korupsi suap. Dalam penulisan ini digunakan metode hukum normatif yang pemecahan masalahnya didasarkan pada literature dan perundang-undangan. Kesimpulan dalam penulisan ini adalah gratifikasi yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana korupsi suap bilamana gratifikasi tersebut diberikan kepada penyelenggara negara / pejabat yang berhubungan dengan jabatannya. Penerimaan gratifikasi tersebut berlawanan dengan kewajibannya. Agar gratifikasi tidak dianggap sebagai tindak pidana korupsi suap, penerima harus menyampaikan laporan kepada Komisi Pemberantas Korupsi, selambatnya 30 hari setelah menerima gratifikasi tersebut.
IMPLEMENTASI UU ITE DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN SAAT MELAKUKAN PEMBELIAN DI INSTAGRAM I Dewa Ayu Sutji Silka Risnatari; Anak Agung Istri Ari Atu Dewi
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2022.v11.i02.p020

Abstract

Studi ini bertujuan untuk menganalisa penerapan dari “UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)” dalam perlindungan konsumen saat melakukan aktivitas jual-beli di media social Instagram. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan objek menggunakan ketentuan hukum normative (undang- undang) serta implementasi pada peristiwa hukum yang terdapat dimasyarakat dengan teori prakteknya pada masyarakat menggunakan pendekataan fakta (The Fact Approach). Hasil dari studi ini adalah di Indonesia sudah mengatur Perlindungan Konsumen yaitu “UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”. Serta sanksi yang diberikan bagi yang menyalah gunakan transaksi elektronik sesuai dengan “UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” terdapat pada pasal 45A ayat 1. “Pasal 4 UUPK” menyebutkan bahwa adanya hak konsumen dan kewajiban bagi pelaku usaha sesuai dengan “Pasal 7 UUPK” dan mengenai “Pasal 8 UUPK” mengatur mengenai larangan pelaku usaha dalam melakukan penjualan barang/jasa yang tidak selaras pada perjanjian yang di nyatakan. Fakta yang tersering terjadi di Instagram konsumen melarikan diri setelah memesan barang. Bila pelaku dari usaha tidak melakukan kewajiban, pelaku usaha bisa dipidana sesuai dengan “Pasal 62 UUPK”. Dokumen elektronik bisa diklaim menjadi alat bukti elektronik demi menghindari adanya penggunaan pihak yang tidak bertanggung jawab. Kata Kunci : UU ITE, Perlindungan Konsumen, E-commerce, Instagram ABSTRACT The study aimed to analyze the implementation of "Law No. 19 of 2016 on Amendments to Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions (UU ITE)" in the protection of consumers when conducting buying and selling activities on Instagram social media. This writing used empirical legal research methods with objects using normative legal provisions (laws) and implementation of legal events contained in the community with the theory of practice in the community using the truth (The Fact Approach). The indicated that in Indonesia has regulated Consumer Protection, namely "Law No.8 of 1999 on Consumer Protection". As well as sanctions given for those who misuse the use of electronic transactions in accordance with "Law No. 19 of 2016 on Amendments to Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions" is contained in article 45A paragraph 1. "Article 4 UUPK" states that there are consumer rights and obligations for business actors in accordance with "Article 7 UUPK" and regarding "Article 8 UUPK" regulates the prohibition of business actors in selling goods / services that are not in line with the stated agreements. The most common fact on Instagram is that consumers run away after ordering an item. If the business actor does not perform the obligation, the business actor can be punished in accordance with "Article 62 UUPK". Electronic documents can be claimed to be electronic evidence tools to avoid the use of irresponsible parties. Keywords: UU ITE, Consumer Protection, E-commerce, Instagram
Co-Authors A A Istri Eka Krisna Yanti A.A. Ngurah Agung Putra Prawira A.A. Putu Wiwik Sugiantari Agus Jerry Suarjana Putra Anak Agung Gde Oka Parwata Anak Agung Gede Adinanta Anak Agung Istri Eka Krisnayanti Anak Agung Istri Laksmi Lestari Anak Agung Ketut Sukranatha Anak Agung Oka Parwata Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi Anak Agung Wanda Paksindra Dwipayana Ari Dalem, A.A. Gd. Bgs. Trisna candra daniswara Cokorda Istri Agung Diah Astiti Mataram Cokorda Istri Ilma Sisilia sari Dana Paramitha, Luh Gede Desak Putu Dewi Kasih Dewa Ayu Sasmitha Iswara Dewi Dewa Gede Agung Satria Yoga Purnama Deybi Santi Wuri Dian Laksmi Dewi, Cokorde Istri Dwijayanthi, Putri Triari Edy Nurcahyo Felix Rocky Wibhawa Gede Widhiadnyana Krismantara Gilbert Kurniawan Oja Gita Saraswati Gusti Ayu Kade Komalasari Gusti Ngurah Mendrawan Herawati, Kadek Mery I Dewa Ayu Sutji Silka Risnatari I Dewa Gede Ananda Agishswara I Gede Agus Kurniawan I Gusti Agung Satria Wedantha I Gusti Ayu Diah Yuniti I Gusti Ayu Putri Kartika, I Gusti Ayu I Gusti Ngurah Dharma Laksana I Kadek Yuliana I Ketut Alit Diputra I Ketut Gede Santika Waisnawa I KETUT SUDANTRA I Komang Bagus Try Permana I Made Arya Utama I Made Marta Wijaya I Made Sarjana I Nyoman Bagiastra I Nyoman Wita I Wayan Putra Nugraha I WAYAN WINDIA Ida Ayu Putu Wedayanti Istri Chintya, Cok Agung Kadek Nadya Pramita Sari Kadek Puri Gita Pertiwi Kadek Sumarni Kadek Yudhi Pramana Krisna Dana, Cokorda Agung Lana, I Wayan Pradipta Luh Nila Winarni Luh Nila Winarni Made Adi Berry Kesuma Putra Made Aga Septian Prawira Made Aryandi Singa Gothama Ni Ketut Sari Adnyani Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Luh Mitha Lestari Ni Luh Pt Ariel Dewi Maha Dewi Ni Made Antika Permata Wardana Ni Made Rastiti Budi NI NYOMAN SUKERTI . Ni Nyoman Yosi Mahaputri Ni Putu Mirah Wulansari Ni Wayan Suartini Oktavia, Susanti Putu Aras Samsithawrati Putu Devi Yustisia Utami Putu Gede Arya Sumertayasa Putu Riski Ananda Kusuma Sara Ida Magdalena Awi Sawitri, Dewa Ayu Dian Sukmayoga Wiweka, Gede Rhama Tjok Istri Putra Astiti Tjokorda Istri Agung Adintya Devi Trisnawijayanti, Anak Agung Istri Agung Nindasari Widya Parameswari Resta Wijaya, I Gede Arya Nata Wulandari, Irvi Wuri Yosi Abdhan Pradana