<![CDATA[Semakin majunya teknologi maka semakin berkembangnya pula metode penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan seperti transplantasi organ. Meskipun ditunjang oleh alat dan teknologi yang canggih, kemungkinan malpraktek dalam upaya transplantasi organ dapat terjadi. Belum adanya tolak ukur terjadinya malpraktek medis, terkait dengan pertanggungjawaban pelaku juga menyebabkan kesulitan dalam menentukan telah terjadinya malpraktek. Paper ini mengambil judul tentang Pertanggungjawaban Pidana terhadap Malpraktek Upaya Medis Transplantasi Organ ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Rumusan masalah dalam makalah ini ialah aspek hukum kesehatan terkait transplantasi organ dan pertanggungjawaban pidana terhadap malpraktek upaya medis transplantasi organ ditinjau dari Undang-Undang Kesehatan.Penulisan makalah ini menggunakan metode normatif yaitu menguraikan permasalahan dengan pendekatan perundang-undangan dan mengkaji kekaburan norma mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap malpraktek upaya medis transplantasi organ.Terkait transplantasi organ diatur dalam Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66 UU Kesehatan. Sedangkan malpraktek yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidanaadalah kesalahan dalam menjalankan praktek yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap UU Kesehatan.]]>
Copyrights © 2016
