Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.91
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Udayana Journal of Law and Culture
Anak Agung Ngurah Wirasila
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Arts Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 86 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 86 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PENGATURAN TERHADAP PERBUATAN KUMPUL KEBO (KOHABITASI) DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA Dwipayana, I Gusti Agung Gede Krisna; Wirasila, A.A Ngurah
Kertha Desa Vol 8 No 7 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku kumpul kebo (kohabutasi) sesuasi dengan peraturan perundang-undangan dan untuk mengetahui bagaimana pengaturan terhadap perbuatan kumpul kebo (kohabitasi) dimasa mendatang. Berdasarkan tujuan penulisan karya ilmiah ini ada dua rumusan masalah yaitu bagaimana pengaturan tentang perbuatan kumpul kebo (kohabitasi) di Indonesia dan bagaimanakah pemidanaan perbuatan kumpul kebo (Kohabitasi) dimasa pendatang. Metode yang digunakan adalah metode normatif, yang menggunakan teknik pengumpulan data berupa mengalisis peraturan yang berlaku dalam perbuatan kumpul kebo (Kohabitasi) dan melihat implementasinya di kehidupan masyarakat. Berdasarkan dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa (1) penjatuhan pemidanaan terhadap tersangka harus memenuhi unsur-unsur pemenuhan pidana, (2) tindak pidana kumpul kebo (kohabitasi) diatur di dalam “Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana” pada Pasal 417, 418, dan 419, dan dianggap sebagai overkriminalisasi. The purpose of writing this scientific paper is to determine and analyze the imposition of criminal sanctions on cohabitation actors in accordance with statutory regulations and to find out how to regulate cohabitation (cohabitation) in the future. Based on the purpose of writing this scientific paper, there are two problem formulations, namely how to regulate cohabitation in Indonesia and how to convict cohabitation (cohabitation) in the future. The method used is the normative method, which uses data collection techniques in the form of analyzing the applicable regulations in cohabitation (cohabitation) and seeing their implementation in people's lives. Based on and the discussion it can be concluded that (1) the imposition of the sentence against the suspect must fulfill the elements of criminal fulfillment, (2) the criminal act of cohabitation (cohabitation) is regulated in the "Draft Law on the Criminal Code" in Articles 417, 418, and 419, and considered overcriminalization.
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENAMBANGAN BATU PADAS ATAU PARAS SECARA ILEGAL DI KABUPATEN GIANYAR PRAHENDA UTAMA, I GUSTI AGUNG WISNU; Ngurah Wirasila, Anak Agung
Kertha Desa Vol 8 No 10 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan aertikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganlisis tentang penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak penambangan batu padas (paras) secara ilegal. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian ilmiah yang menjelaskan fenomena hukum tentang terjadinya kesenjangan antara norma dengan prilaku masyarakat atau kesenjangan antara yang seharusnya dengan kenyataan dilapangan. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap penambangan batu paras secara ilegal sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku atau sudah berjalan maksimal, adapun hambatan yang di hadapi aparat Kepolisian Polres Gianyar seperti jarak, waktu, jalur yang terjal, dan blokade yang dilakukan oleh masyarakat setempat dan budaya hukum masyarakat setempat. Diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar seharusnya lebih aktif untuk menyosialisasikan ,atau memberikan himbauan, maupun informasi secara jelas mengenai tanda pelarangan pertambangan di Kabupaten Gianyar. Kata kunci: Sanksi, Penambangan, Izin. ABSTRACT This article aims to find out and analyze the application of criminal sanctions against perpetrators of illegal rock mining (paras). This study uses a type of empirical legal research, namely scientific research that explains legal phenomena about the occurrence of gaps between norms and people's behavior or gaps between what should be and reality in the field. Based on the results of this study it can be concluded that the application of criminal sanctions against illegal sandstone mining is in accordance with the applicable law or has been running optimally, as for the obstacles faced by the Gianyar Police, such as distance, time, steep paths, and blockades. carried out by the local community and the legal culture of the local community. It is hoped that the Gianyar Regency Government should be more active in disseminating, or giving advice, as well as clear information regarding signs of mining prohibition in Gianyar Regency. Keywords: Penalty, mining, permission.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK YANG MENGGUNAKAN NARKOTIKA Gunnanda, Ni Kd Saras Iswari; Wirasila, Anak Agung Ngurah
Kertha Desa Vol 9 No 6 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Artikel ini tergolong penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa pertangungjawaban pidana anak yang menggunakan narkotika telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan peraturan a quo, maka anak tersebut akan direhabilitasi. Adapun rehabilitasi dalam hal ini terbagi atas 2 jenis, yaitu reahibiltasi medis dana rehabilitasi sosial. Upaya rehabilitasi terhadap anak yang menggunakan narkotika seyogyanya harus didukung oleh semua kalangan. Mengingat upaya rehabilitasi lebih beroirientasi pada tujuan pemulihan atas kondisi yang tidak inginkan dan juga dapat menjamin hak-hak anak. Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pidana, Anak, Narkotika ABSTRACT The purpose of this article is to find out and analyze the criminal responsibility of children who use narcotics. This article is classified as a normative legal research that uses a statutory approach and a conceptual approach. Based on the results of the analysis, it is known that the criminal responsibility of children who use narcotics has been regulated in Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Based on it, the child will be rehabilitated. The rehabilitation in this case is divided into 2 types, such as medical rehabilitation and social rehabilitation. Rehabilitation efforts for children who use narcotics should be supported by all groups. Considering that rehabilitation efforts are more oriented towards the goal of recovering from unwanted conditions and can also guarantee children's rights. Keywords: Responsibility, Criminal, Children, Narcotic
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PEMERKOSAAN YANG MELAKUKAN ABORSI Purnamasari, Dewa Ayu Dwi; Wirasila, Anak Agung Ngurah
Kertha Desa Vol 9 No 9 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagai makhluk yang digolongkan lemah, wanita cukup sering menjadi korban dari adanya kejahatan seksual seperti hal nya pemerkosaan yang berujung pada kehamilan. Hal tersebut menimbulkan niat wanita untuk memilih aborsi sebagai suatu jalan pintas untuk mengatasi kehamilan yang tidak ia inginkan tersebut. Dalam KUHP aborsi termasuk dalam suatu jenis tindak kejahatan yang tentu saja dilarang, tetapi UU memungkinkan melakukan aborsi namun dengan memberikan syarat seperti yang termuat pada Pasal 76 UU Kesehatan. Tujuan studi ini ialah mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan yang melakukan aborsi. Metode penulisan jurnal ini menggunakan penelitian normatif yang berpatokan pada bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku maupun jurnal dan juga dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Penulisan hukum ini dimotivasi oleh tingginya tingkat aborsi di indonesia baik yang dilakukan oleh remaja atau ibu rumah tangga. Namun pada studi ini terfokus pada suatu Tindakan aborsi yang mana dilakukan oleh perempuan yang merupakan korban pemerkosaan. Kata Kunci: Wanita, Korban, Pemerkosaan, Aborsi ABSTRACT Women, as weak creatures, are often victims of sexual crimes such as rape and pregnancy. It is not uncommon for abortion to be chosen as a shortcut in overcoming unwanted pregnancy (KTD). In the Criminal Code, abortion is included in prohibited actions, but Law No. 36 of 2009 concerning Health allows having an abortion but by providing the conditions as contained in Article 76 of Law No. 36 of 2009 concerning Health. The purpose of this study is to examine the form of legal protection for victims of rape who have had abortions. This journal writing method uses normative research which is based on primary legal materials which include applicable laws and regulations, as well as secondary legal materials which include books and journals and also by using a statutory approach. The writing of this law was motivated by the high rate of abortion in Indonesia, both by teenagers or by housewives. However, this study focuses on abortions performed by women who are victims of rape. Keyword: Woman, Victim, Rape, Abortion
IMPLEMENTASI PASAL 131 UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH BALI Valentina, Komang Tria Setyana; Wirasila, Anak Agung Ngurah
Kertha Desa Vol 9 No 10 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan artikel ini yaitu untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap persoalan penyalahgunaan narkotika yang terjadi dilingkungannya. Terdapat pengaturan yang menyebutkan bahwa jika seseorang mengetahui adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika atau peredaran narkotika tetapi orang tersebut tidak melaporkannya maka dapat dijatuhkan pidana. Hal tersebut sudah dijelaskan didalam ketentuan pasal 131 didalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Metode yang dilakukan dalam penulisan artikel ini adalah metode empiris melalui pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara. Hasil dari penulisan ini yaitu peran serta masyarakat sangat diperlukan demi adanya kelancaran dalam upaya pencegahan serta pemberantasan tindak pidana Narkotika yang terjadi di Indonesia khususnya diwilayah Ditresnarkoba Polda Bali yang juga sudah menerapkan ketentuan Pasal tersebut. Rumusan pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan “ancaman dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”. Kata Kunci: Tindak Pidana, Penyalahgunaan, Narkotika, Masyarakat. ABSTRACT The purpose of this article is to build public awareness against the problem of narcotics abuse occurs in their environment. There is a provision that if a person is aware of a criminal act of narcotics abuse or narcotics trafficking but does not report it, that person will be subjected to criminal sanctions. This has been explained in the provisions of Article 131 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Therefore, the participation of community is needed for the continuity in prevention and eradication of Narcotics crimes that occur in Indonesia, especially in the area of Bali Police's Directorate of Narcotics who has implemented the provisions of this article. The formulation of Article 131 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics implements the threat of imprisonment for a maximum of 1 (one) year or a maximum fine of Rp.50,000,000.00 (fifty million rupiah). Keywords: Crime, Abuse, Narcotics, Society.
PENEGAKAN HUKUM MINUMAN BERALKOHOL DI WILAYAH HUKUM POLRESTA DENPASAR Karnadi, Komang; Ngurah Wirasila, Anak Agung
Kertha Desa Vol 9 No 1 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengetahui penegakan hukum pengendalian minuman beralkohol yang ada di wilayah hukum Polresta Denpasar. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan mengkonsepkan suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan nyata dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Hasil studi menunjukkan bahwa pelaksanaan pengendalian dan peredaran minuman beralkohol dilakukan dengan upaya preventif berupa penyuluhan, memberi arahan kepada masyarakat tentang bahaya minuman keras dan melakukan penegakan hukum berupa razia berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2012 dan Peraturan Kota Denpasar Nomor 11 tahun 2002. Adapun faktor yang mendorong adanya pelaksanaan ini yaitu adanya peraturan yang tegas, sumber daya manusia di kepolisian yang terpenuhi dana dan sarana operasional yang terpenuhi adapun faktor penghambatnya yaitu faktor masyarakat yang sulit dikendalikan karena masalah ekonomi dari pihak produsen jika mata pencaharian mereka dari penjualan miras di berhentikan maka mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari – hari. Maka dari itu perlu adanya penanan masyarakat dan peran aparat penegak hukum dalam melakukan penyuluhan tentang bahaya minuman beralkohol untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pengendalian, Minuman Beralkohol. ABSTRACT The purpose of this study is to find out the law enforcement for controlling alcoholic beverages in the jurisdiction of the Denpasar Police. This study uses empirical legal research methods by conceptualizing an empirical phenomenon that can be observed in real life with a statutory and comparative approach. The results of the study indicate that the implementation of control and circulation of alcoholic beverages is carried out with preventive efforts in the form of counseling, providing direction to the public about the dangers of alcohol and carrying out law enforcement in the form of raids based on Bali Provincial Regulation No. 5 of 2012 and Denpasar City Regulation No. 11 of 2002. the factors that encourage this implementation are the existence of strict regulations, human resources in the police who are met with funds and operational facilities that are fulfilled while the inhibiting factor is the community factor which is difficult to control because of economic problems from the producers if their livelihood from selling alcohol is stopped then they cannot meet their daily needs. Therefore, there is a need for public awareness and the role of law enforcement officers in conducting counseling about the dangers of alcoholic beverages to increase public awareness. Keywords: Law Enforcement, Control, Alcoholic Drinks.
TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DALAM MEDIA SOSIAL Mitha Sanjaya, Kadek Jovan; Ngurah Wirasila, Anak Agung
Kertha Desa Vol 9 No 11 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan karya ilmiah ini bertujuan guna memahami dan menganalisis mengenai pelecehan seksual dalam media sosial serta untuk mengetahui serta menganalisis bagaimana perspektif hukum pidana terhadap pelecehan seksual dalam media sosial. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif. Berdasarkan hasil dari penelitian maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut : (1) Pelecehan seksual dalam media sosial merupakan suatu perbuatan yang berbentuk candaan maupun dan bersifat seksual yang memberi rasa tidak nyaman pada korbannya. Pelecehan ini terjadi karena kurangnya pendidikan seks dan kurangnya moralitas dari para oknum sehingga melakukan hal yang melanggar norma kesusilaan dan norma kesopanan; dan (2) Hukum pidana dalam menyikapi tindak pidana pelecehan seksual dalam media sosial untuk saat ini dapat menggunakan penggabungan Pasal 281 & 289 KUHP, Pasal 9 & 35 UU Pornografi, Pasal 27 UU ITE, dan UU Perlindungan Saksi dan Korban. Kata Kunci : Pelecehan seksual, media sosial, verbal. ABSTRACT The purpose of writing this scientific paper is to understand and analyze sexual harassment in social media and to find out and analyze the criminal law perspective on sexual harassment in social media. This research is included in the type of normative research. Based on the results of the research, the following conclusions can be formulated: (1) Sexual harassment in social media is an act in the form of a joke or a sexual act that makes the victim feel uncomfortable. This harassment occurs because of the lack of sex education and lack of morality from the elements so that they do things that violate the norms of decency and decency; and (2) the criminal law in responding to the crime of sexual harassment on social media can currently use the amalgamation of Articles 281 & 289 of the Criminal Code, Articles 9 & 35 of the Pornography Law, Article 27 of the ITE Law, and the Witness and Victim Protection Law. Keywords: Sexual harassment, social media, verbal.
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DI KOTA DENPASAR I Nengah Arya Sedana Yoga; Gde Made Swardhana; A.A. Ngurah Wirasila
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 05, November 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas tentang penanggulangan terhadap kejahatan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kota Denpasar. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada umumnya berusia 14 sampai 17 tahun. Masalah yang ditemukan dalam penelitian ini adalah Apa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi anak dan Bagaimana penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kota Denpasar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini memperoleh bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut adalah faktor internal dan faktor eksternal. Upaya penanggulangan yang dilakukan adalah upaya preventif dan upaya represif. Kata Kunci : Penanggulangan Tindak Pidana, Anak, Penyalahgunaan Narkotika
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME DI PROVINSI BALI Nyoman Ananda Try Saputra; Gde Made Swardhana; Anak Agung Ngurah Wirasila
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 5 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pulau Bali merupakan bagian dari wilayah Indonesia yang terkena aksi terorisme terbesar yaitu bom Bali I dan II. Dibentuknya UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak membuat teroris jera, serta belum menjamin perlindungan terhadap masyarakat. Hal ini dilihat dari aksi terorisme yang selalu ada tiap tahun. Pada tahun 2018 meningkatnya aksi terorisme dimana terjadi 7 aksi terorisme dibandingkan tahun 2017 terjadi 5 aksi terorisme. Sehingga dalam penelitian ini ingin mengetahui apa motif-motif yang mendasari dilakukan tindak pidana terorisme dan bagaimana upaya penanaggulangan tindak pidana terorisme yang dilakukan di Provinsi di Provinsi Bali oleh Polda Bali, FKPT Provinsi Bali, Desa Adat Kuta dan Desa Adat Renon yang terkena dampak langsung dari bom Bali I dan II. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Menggunakan pendekatan secara kriminologi. Sifat penelitian bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data penelitian menggunakan teknik wawancara dan teknik studi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Motif-motif yang sering mendasari dilakukannya tindak pidana terorisme di Indonesia adalah radikalisme, dalam kasus bom Bali I dan II motif yang digunakan merupakan radikalisme yang dimana bersumber pada faktor agama dan sosial politik. Adapun upaya-upaya penanggulangan tindak pidana terorisme yang dilakukan di Provinsi Bali oleh Polda Bali, FKPT Provinsi Bali, serta Desa Adat Kuta dan Desa Adat Renon yang terkena dampak langsung aksi terorisme bom Bali I dan II baik secara preventif maupun represif. Adapun faktor pendukung dan penghambat dari setiap instansi dalam melakukan upaya penanggulangan tindak pidana terorisme baik itu faktor sumber daya manusia, dana, aturan dan masyarakat. Kata Kunci : Kriminologi, Radikalisme, Terorisme
FAKTOR PENYEBAB DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TENTANG EKSPLOITASI SEKSUAL SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK Lidya Permata Dewi; Gde Made Swardhana; A.A. Ngurah Wirasila
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 06, November 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Makalah ini berjudul “Faktor Penyebab dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tentang Eksploitasi Seksual Sesuai Dengan Undang-Undang Perlindungan Anak” yang bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab anak melakukan tindak pidana eksploitasi seksual dan mengetahui pertimbangan hakim dalam hal menjatuhkan putusan tindak pidana eksploitasi seksual. Salah satu tindakan eksploitasi ialah eksploitasi seksual anak yang didefinisikan sebagai kegiatan yang melibatkan anak laki-laki maupun perempuan, demi uang, keuntungan atau pertimbangan lain atau karena paksaan atau pengaruh orang dewasa, sendikat atau kelompok, terkait dengan hubungan seksual atau perilaku yang menimbulkan birahi. Berdasarkan latar belakang diatas, diangkat permasalahan terkait dengan (1) faktor penyebab anak melakukan tindak pidana eksploitasi seksual dan (2) dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana eksploitasi seksual berdasarkan Putusan Nomor 196/Pid.An/2012/PN.DPS. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dengan kejadian yang terjadi di lapangan.
Co-Authors Aloysius Agus Hansdyanto Wijaya Amalia Rani Anak Agung Bagus Whisnu Perdana Anak Agung Gde Krisnantara Putra Anak Agung Ngurah Yusa Darmadi Boni Purba Desak Ayu Lila Astuti Desintha Paramitha Dewa Ayu Illa Shintya Devi Dewa Ayu Made Dwi Suadnyani Dewa Gde Ary Wicaksana Diah Ratna Sari Hariyanto Dwipayana, I Gusti Agung Gede Krisna Eriska Kurniati Sitio Evi Paullia Wati Febrio junus Petrobas Abia Gde Made Swardhana Gunnanda, Ni Kd Saras Iswari Gusti Agung Darna Dewi Gusti Ayu Cindy Permata Sari I Dewa Gede Suparta Bonantara I Gst Agung Istri Oktia Purnama Dewi I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti I Gusti Agung Ayu Elcyntia Yasana Putri I Gusti Agung Gede Asmara Putra I Gusti Ayu Agung Manik Maharani I Gusti Ayu Kade Sri Marlina I Gusti Ketut Ariawan I Gusti Ngurah Agung Brahmandya I Gusti Ngurah Agung Panji Negara Kelaka I Gusti Ngurah Bima Prastama I Gusti Ngurah Parwata I Ketut Eka Saputra I Ketut Mertha I Ketut Rai Setiabudhi I Made Adi Medhyana Putra I Made Adyana Putra I Made Tjatrayasa I Made Walesa Putra I Made Widiasa I Made Wirayuda Kusuma I Nengah Arya Sedana Yoga I Noman Tri Sukma Yogantara I Putu Aditya Wibawa I Putu Asajania I Putu Diof Adi Pramana I Putu Indra Yoga Abimaniu I Putu Wisnu Nugraha I Putu Yoga Ari Permana Ida Bagus Krisna Pandita Mahayana Ida Bagus Krisna Pratama Wijaya Ida Wayan Dharma Punia Atmaja Jana Takácová Josua Harahap Kadek Bintang Claudia Kadek Medina Puspita Devi Karnadi, Komang Ketut Dama Arioka Ketut Inten Wiryani Ketut Krisna Hari Bagaskara P. Ketut Wira Bhuana Komang Ema Kurnia Dewi Komang Ritha Sudewi Komang Trisna Priyanda Kuwat Kuwat Lidya Permata Dewi Luh Mia Ayu Pratiwi Mitha Sanjaya, Kadek Jovan Ni Gusti Ayu Agung Novita Dhamayanti Ni Ketut Andari Febijayanti Ni Luh Intan Ayu Megawati Ni Made Narayana Savitri Bhakti Utami Ni Nyoman Putri Satrianingsih Ni Putu Ayu Wahyu Wijayanti Ni Putu Ega Maha Wiryanthi Ni Putu Esa Bulan Purnamiyanti Ni Putu Mas Della Krista Winanda Ni Putu Sri Yunita Sari Ni Putu Theresa Putri Nusantara Ni Putu Trisna Widyantari Ni Wayan Diana Ariantari Nyoman Ananda Try Saputra Pande Nyoman Mega Suryadarma Penggalang Daud Yoop Sanger PRAHENDA UTAMA, I GUSTI AGUNG WISNU Purnamasari, Dewa Ayu Dwi Putu Ari Sujaneka Putu Ayu Alfania Kristyanti Rinanda Basitha Sagung Putri M. E. Purwani Sarita Wika Silvia Eka Fitania Sri Rahmi Syahruddin Valentina, Komang Tria Setyana Yeremia Toga Sinaga Yudik Putra Yundari, Yundari Yutika Tri Bhuana Dewi