<![CDATA[Pengenaan Pajak Penghasilan maupun Pajak Pertambahan Nilai terhadap E-Commerce yang sedang berkembang di Indonesia memang harus mendapat perhatian dari pemerintah. Hal ini dikarenakan besarnya potensi perpajakan dari usaha secara online tersebut. Peraturan perpajakan di Indonesia masih belum mengatur secara khusus mengenai hal tersebut sehingga terjadi kekosongan norma. Tujuan dari penulisan jurnal ilmiah ini adalah untuk mengetahui bagaimana potensi pendapatan negara melalui pengenaan pajak Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Pertambahan Nilai terhadap transaksi E-Commerce di Indonesia. Metode menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan analisis konsep hukum (Analitical Conceptual Approach). Sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Potensi Perpajakan terhadap transaksi E-Commerce Di Indonesia sangat besar, ada beberapa faktor penghambat dalam pengenaan Pajak terhadap E-Commerce baik dari faktor hukum faktor pemerintah maupun pelaku usaha online sebagai wajib pajak. Seharusnya pemerintah membuat aturan yang secara khusus mengatur mengenai hal tersebut sehingga dapat memanfaatkan potensi tersebut dengan baik. Kata kunci: Pajak, E-Commerce, Potensi, PPN, PPH]]>
Copyrights © 2018
